Rabu, 17 Januari 2018 | 21.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Wakil Menteri

Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Wakil Menteri

Selasa, 26 April 2016 - 21:06 WIB

IMG-14203

Gedung KPK (Kini/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) periode 2010-2014 Anny Ratnawati. Dia diperiksa untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK atau nomor induk kependudukan (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S,” ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha seperti dilansir detik.com, Selasa (26/04/2016).

Selain itu, KPK juga memeriksa tersangka kasus tersebut yaitu Sugiharto yang hingga kini belum ditahan KPK. Penyidikan kasus ini sendiri sudah berjalan selama 2 tahun lebih.

Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 April 2014. Namun hingga kini belum ada tersangka lainnya yang dijerat KPK.

Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Dia diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek senilai Rp 6 triliun tersebut.

Atas perbuatannya itu, Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atu Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasasn Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...