Senin, 20 November 2017 | 22.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Wakil Menteri

Kasus e-KTP, KPK Periksa Mantan Wakil Menteri

Selasa, 26 April 2016 - 21:06 WIB

IMG-14203

Gedung KPK (Kini/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) periode 2010-2014 Anny Ratnawati. Dia diperiksa untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK atau nomor induk kependudukan (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S,” ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha seperti dilansir detik.com, Selasa (26/04/2016).

Selain itu, KPK juga memeriksa tersangka kasus tersebut yaitu Sugiharto yang hingga kini belum ditahan KPK. Penyidikan kasus ini sendiri sudah berjalan selama 2 tahun lebih.

Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 April 2014. Namun hingga kini belum ada tersangka lainnya yang dijerat KPK.

Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Dia diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek senilai Rp 6 triliun tersebut.

Atas perbuatannya itu, Sugiharto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atu Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasasn Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...