Kamis, 23 Maret 2017 | 09.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bagaimana Membedakan Vaksin Palsu dengan yang Asli?

Bagaimana Membedakan Vaksin Palsu dengan yang Asli?

Kamis, 23 Juni 2016 - 21:00 WIB

IMG-15663

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Terbongkarnya praktik pembuatan vaksin palsu menimbulkan dua gejolak. Ada yang mengapresiasi kinerja Mabes Polri yang membongkar kasus itu, namun ada keresahan yang hinggap di kalangan masyarakat awam. Lalu bagaimana membedakan vaksin palsu dengan yang aslinya?

Pada Kamis (23/06/2016) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tengku Bahdar Johan Hamid mencoba menjawab keresahan tersebut. Johan menjelaskan, guna mencegah menyebarnya vaksin palsu, BPOM dan pabrik-pabrik vaksin antara lain Indofarma dan Sanopi sudah membentuk tim. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan ketat membasmi vaksin palsu.

“Semua konsumen yang curiga bisa hubungi BPOM,” terangnya.

Tak hanya itu, dia juga menjelaskan produk-produk vaksin palsu dengan yang asli.

“Tadi dikasih tahu yang biofarma tutupnya abu-abu, kalau nggak abu-abu berarti palsu. Kalo yang Sanopi kemasannya lebih berkilat, kalau kemasan kacau jangan dibeli. Sanopi juga menjual produknya lewat aplikasi tidak lewat freelance atau eceran. Kalo Biofarma dari jalur-jalur resmi. Yang diamankan ini banyaknya dari jalur-jalur freelance,” tegas dia.

Dia mengimbau kepada masyarakay agar tidak membeli vaksin di tempat-tempat yang tidak resmi atau freelance.

“Jadi harus diingat jangan beli vaksin di tempat yang tidak resmi atau freelance. Dia datang satu kotak harganya murah,” tambahnya.

Johan mengimbau masyarakat agar bertanya saat diinjek vaksin.

“Hati-hati dan tanyakan pada RS cukup satu kata, ini belinya di mana? Kalau dari freelance nggak jadi saja,” tutup dia.

Pada Rabu 22 Juni 2016, Bareskrim Polri membongkar jaringan pelaku pemalsuan vaksin di Tangerang, Banten.

Direktur Tipid Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan para pelaku digerebek di pabrik mereka di Pondok Aren Tangerang Selatan pada Selasa (21/06/2016). Ada lima orang yang diamankan yakni M, T, A, S, dan L.

“Pabrik pembuatan vaksin palsu ini membuat vaksin campak, polio, dan hepatitis B, tetanus, dan BCG,” jelas Agung.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...