Minggu, 22 Oktober 2017 | 00.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Jumat, 24 Juni 2016 - 14:32 WIB

IMG-15687

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal mengalami hambatan.

Penyebabnya adalah, 29 dari 101 daerah belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah dan KPUD.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, anggaran sangat diperlukan untuk merekrut Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).Pembentukan PPK dan PPS juga membutuhkan biaya seperti transportasi panitia, menyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.

“Masing-masing daerah kan ada yang harus keluarkan uang sekarang. Kalau ada yang bisa dibayar belakangan baru tetap berjalan. Kalau enggak bisa ya tetap terhambat daerah itu,” kata Arief di Kantor KPU, kemarin.

Arief mengakui, KPUD telah mengirimkan surat kepada 29 kepala daerah yang belum mencairkan NPHD. Menurutnya, PPS dan PPK yang telah terpilih akan protes jika tidak diberi honor.

“Karena mereka harus dibayar ketika sudah direkrut. Kami sudah ingatkan kirim surat bahwa tahapan sudah berjalan dan kebutuhannya harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, belum cairnya NPHD hanya masalah teknis.

“Secara prinsip 101 daerah anggarannya sudah ada, cukup dan tercukupi,” kata Tjahjo.

Namun, kepala daerah tak bisa mencairkan NPDH begitu saja. Menurutnya, pencairan membutuhkan waktu. “Uang kan enggak bisa dari kantong ke luar langsung kan enggak bisa. Ada prosesnya, ada pertanggungjawabannya ada tahapannya,” ucapnya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:05 WIB

Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon

Mangkir sidang perkara kasus dugaan KTP elektronik (e-KTP), Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui pergi ke Cirebon untuk menghadiri Haul ...
Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:31 WIB

Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran masih terus dibahas DPR. Kini, tersisa dua hal yang masih menjadi perdebatan. Pertama, perdebatan mengenai ...
Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK
Peristiwa - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK

Aksi unjukrasa mahasiswa dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang digelar sejak Jumat (20/10) siang kemarin, hingga larut ...
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...