Senin, 26 Juni 2017 | 00.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Jumat, 24 Juni 2016 - 14:32 WIB

IMG-15687

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal mengalami hambatan.

Penyebabnya adalah, 29 dari 101 daerah belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah dan KPUD.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, anggaran sangat diperlukan untuk merekrut Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).Pembentukan PPK dan PPS juga membutuhkan biaya seperti transportasi panitia, menyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.

“Masing-masing daerah kan ada yang harus keluarkan uang sekarang. Kalau ada yang bisa dibayar belakangan baru tetap berjalan. Kalau enggak bisa ya tetap terhambat daerah itu,” kata Arief di Kantor KPU, kemarin.

Arief mengakui, KPUD telah mengirimkan surat kepada 29 kepala daerah yang belum mencairkan NPHD. Menurutnya, PPS dan PPK yang telah terpilih akan protes jika tidak diberi honor.

“Karena mereka harus dibayar ketika sudah direkrut. Kami sudah ingatkan kirim surat bahwa tahapan sudah berjalan dan kebutuhannya harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, belum cairnya NPHD hanya masalah teknis.

“Secara prinsip 101 daerah anggarannya sudah ada, cukup dan tercukupi,” kata Tjahjo.

Namun, kepala daerah tak bisa mencairkan NPDH begitu saja. Menurutnya, pencairan membutuhkan waktu. “Uang kan enggak bisa dari kantong ke luar langsung kan enggak bisa. Ada prosesnya, ada pertanggungjawabannya ada tahapannya,” ucapnya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...
Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:32 WIB

Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI

Tim GNPF-MUI menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI cukup mendadak ...
Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut
Nasional - Minggu, 25 Juni 2017 - 21:37 WIB

Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut

Paska insiden penyerangan yang dilakukan Hendra dan Sawaludin Pakhpahan, yang diduga merupakan pendukung Islamic State terhadap anggota polisi di ...
Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 20:59 WIB

Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut

Dua orang pelaku yang diduga merupakan pendukung Islamic State , melakukan penyerangan terhadap dua anggota Polda Sumatera Utara yang tengah ...
Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 11:01 WIB

Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir dalam khutbah Idul Fitri 1438 Hijriyah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (25/6) menyebutkan ...