Rabu, 25 April 2018 | 03.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Jumat, 24 Juni 2016 - 14:32 WIB

IMG-15687

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal mengalami hambatan.

Penyebabnya adalah, 29 dari 101 daerah belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah dan KPUD.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, anggaran sangat diperlukan untuk merekrut Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).Pembentukan PPK dan PPS juga membutuhkan biaya seperti transportasi panitia, menyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.

“Masing-masing daerah kan ada yang harus keluarkan uang sekarang. Kalau ada yang bisa dibayar belakangan baru tetap berjalan. Kalau enggak bisa ya tetap terhambat daerah itu,” kata Arief di Kantor KPU, kemarin.

Arief mengakui, KPUD telah mengirimkan surat kepada 29 kepala daerah yang belum mencairkan NPHD. Menurutnya, PPS dan PPK yang telah terpilih akan protes jika tidak diberi honor.

“Karena mereka harus dibayar ketika sudah direkrut. Kami sudah ingatkan kirim surat bahwa tahapan sudah berjalan dan kebutuhannya harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, belum cairnya NPHD hanya masalah teknis.

“Secara prinsip 101 daerah anggarannya sudah ada, cukup dan tercukupi,” kata Tjahjo.

Namun, kepala daerah tak bisa mencairkan NPDH begitu saja. Menurutnya, pencairan membutuhkan waktu. “Uang kan enggak bisa dari kantong ke luar langsung kan enggak bisa. Ada prosesnya, ada pertanggungjawabannya ada tahapannya,” ucapnya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...