Rabu, 13 Desember 2017 | 06.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Pilkada Serentak 2017 Bakal Terhambat

Jumat, 24 Juni 2016 - 14:32 WIB

IMG-15687

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal mengalami hambatan.

Penyebabnya adalah, 29 dari 101 daerah belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah dan KPUD.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, anggaran sangat diperlukan untuk merekrut Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).Pembentukan PPK dan PPS juga membutuhkan biaya seperti transportasi panitia, menyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.

“Masing-masing daerah kan ada yang harus keluarkan uang sekarang. Kalau ada yang bisa dibayar belakangan baru tetap berjalan. Kalau enggak bisa ya tetap terhambat daerah itu,” kata Arief di Kantor KPU, kemarin.

Arief mengakui, KPUD telah mengirimkan surat kepada 29 kepala daerah yang belum mencairkan NPHD. Menurutnya, PPS dan PPK yang telah terpilih akan protes jika tidak diberi honor.

“Karena mereka harus dibayar ketika sudah direkrut. Kami sudah ingatkan kirim surat bahwa tahapan sudah berjalan dan kebutuhannya harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, belum cairnya NPHD hanya masalah teknis.

“Secara prinsip 101 daerah anggarannya sudah ada, cukup dan tercukupi,” kata Tjahjo.

Namun, kepala daerah tak bisa mencairkan NPDH begitu saja. Menurutnya, pencairan membutuhkan waktu. “Uang kan enggak bisa dari kantong ke luar langsung kan enggak bisa. Ada prosesnya, ada pertanggungjawabannya ada tahapannya,” ucapnya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...