Minggu, 22 April 2018 | 11.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Akom: Jangan Anggap Enteng Kasus Penyanderaan WNI

Akom: Jangan Anggap Enteng Kasus Penyanderaan WNI

Jumat, 24 Juni 2016 - 17:36 WIB

IMG-15697

Akom

Jakarta, kini.co.id – Dalam tiga bulan belakangan, setidaknya ada tiga peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Filipina. Legislator di DPR RI mengimbau bahwa persoalan itu jangan dianggap bukan masalah serius.

Adalah Ketua DPR RI Ade Komarudin yang mengatakan demikian. Meski percaya kepada aparat yang menangani, Politisi Golkar itu meminta pemerintah dan aparat segera membebaskan sandera dan tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah enteng.

“Kalau bisa prosesnya dipercepat kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk masalah sandera. Ini kali ketoga soalnya,” ungkap pria yang akrab disapa Akom itu, Jumat (24/06/2016).

dia menekankan pentingnya kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Filipina guna mengentaskan persoalan sandera oleh kelompok bersenjata di sana.

“Ini harus kerjasama dengan pemerintah setempat agar tidak berulang karena ini menyangkut kemanan nasional negara tersebut, bukan ideologi gerakan-gerakan teroris,” ucap Akom.

Seperti diberitakan, kelompok bersenjata menyandera 5 ABK dari di sekitar Laut Sulu, Filipina, pada 20 Juni 2016. Penyandera yang diduga dari faksi Abu Sayyaf ini mengangkut ABK dengan dua kelompok berbeda. Kelompok pertama membawa tiga sandera, kelompok kedua membawa dua sandera.

Enam ABK sisanya dibiarkan melanjutkan perjalanan. Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan kelompok bersenjata itu meminta tebusan atas para sandera, sama seperti dengan dua kasus sebelumnya.

“Minta tebusan, angkanya mau diverified lagi,” terang Luhut di kantornya, Jumat (24/06/2016).

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...