Minggu, 25 Februari 2018 | 22.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Akom: Jangan Anggap Enteng Kasus Penyanderaan WNI

Akom: Jangan Anggap Enteng Kasus Penyanderaan WNI

Jumat, 24 Juni 2016 - 17:36 WIB

IMG-15697

Akom

Jakarta, kini.co.id – Dalam tiga bulan belakangan, setidaknya ada tiga peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Filipina. Legislator di DPR RI mengimbau bahwa persoalan itu jangan dianggap bukan masalah serius.

Adalah Ketua DPR RI Ade Komarudin yang mengatakan demikian. Meski percaya kepada aparat yang menangani, Politisi Golkar itu meminta pemerintah dan aparat segera membebaskan sandera dan tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah enteng.

“Kalau bisa prosesnya dipercepat kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk masalah sandera. Ini kali ketoga soalnya,” ungkap pria yang akrab disapa Akom itu, Jumat (24/06/2016).

dia menekankan pentingnya kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Filipina guna mengentaskan persoalan sandera oleh kelompok bersenjata di sana.

“Ini harus kerjasama dengan pemerintah setempat agar tidak berulang karena ini menyangkut kemanan nasional negara tersebut, bukan ideologi gerakan-gerakan teroris,” ucap Akom.

Seperti diberitakan, kelompok bersenjata menyandera 5 ABK dari di sekitar Laut Sulu, Filipina, pada 20 Juni 2016. Penyandera yang diduga dari faksi Abu Sayyaf ini mengangkut ABK dengan dua kelompok berbeda. Kelompok pertama membawa tiga sandera, kelompok kedua membawa dua sandera.

Enam ABK sisanya dibiarkan melanjutkan perjalanan. Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan kelompok bersenjata itu meminta tebusan atas para sandera, sama seperti dengan dua kasus sebelumnya.

“Minta tebusan, angkanya mau diverified lagi,” terang Luhut di kantornya, Jumat (24/06/2016).

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...