Kamis, 23 Maret 2017 | 09.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Akom: Jangan Anggap Enteng Kasus Penyanderaan WNI

Akom: Jangan Anggap Enteng Kasus Penyanderaan WNI

Jumat, 24 Juni 2016 - 17:36 WIB

IMG-15697

Akom

Jakarta, kini.co.id – Dalam tiga bulan belakangan, setidaknya ada tiga peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Filipina. Legislator di DPR RI mengimbau bahwa persoalan itu jangan dianggap bukan masalah serius.

Adalah Ketua DPR RI Ade Komarudin yang mengatakan demikian. Meski percaya kepada aparat yang menangani, Politisi Golkar itu meminta pemerintah dan aparat segera membebaskan sandera dan tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah enteng.

“Kalau bisa prosesnya dipercepat kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk masalah sandera. Ini kali ketoga soalnya,” ungkap pria yang akrab disapa Akom itu, Jumat (24/06/2016).

dia menekankan pentingnya kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Filipina guna mengentaskan persoalan sandera oleh kelompok bersenjata di sana.

“Ini harus kerjasama dengan pemerintah setempat agar tidak berulang karena ini menyangkut kemanan nasional negara tersebut, bukan ideologi gerakan-gerakan teroris,” ucap Akom.

Seperti diberitakan, kelompok bersenjata menyandera 5 ABK dari di sekitar Laut Sulu, Filipina, pada 20 Juni 2016. Penyandera yang diduga dari faksi Abu Sayyaf ini mengangkut ABK dengan dua kelompok berbeda. Kelompok pertama membawa tiga sandera, kelompok kedua membawa dua sandera.

Enam ABK sisanya dibiarkan melanjutkan perjalanan. Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan kelompok bersenjata itu meminta tebusan atas para sandera, sama seperti dengan dua kasus sebelumnya.

“Minta tebusan, angkanya mau diverified lagi,” terang Luhut di kantornya, Jumat (24/06/2016).

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...