Kamis, 26 April 2018 | 14.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Potensi Pulau Natuna yang Mau Direbut Tiongkok

Ini Potensi Pulau Natuna yang Mau Direbut Tiongkok

Jumat, 24 Juni 2016 - 17:59 WIB

IMG-15701

Presiden Jokowi dan rombongan menteri saat berada di Perairan Natuna. Kini/Ist

Jakarta, kini.co.id – Kedaulatan negara di Pulau Natuna menjadi harga mati yang tak bisa ditawar. Upaya provokasi Tiongkok yang belakangan terjadi, tentu tak bisa didiamkan. Lalu apa sebenarnya potensi yang dimiliki Natuna sehingga negeri Tirai Bambu mau memperebutkannya?

Dari atas kapal perang KRI Imam Bonjol-383, Kamis (23/06/2016) kemarin Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menerangkan dirinya bersama rombongan Presiden mengarungi perairan Natuna.

Dalam laman fanpagenya, Menko Luhut mengatakan dari segi luas pulau, Natuna sebenarnya tidak tergolong besar. Tapi dari segi ekonomi, Natuna menyimpan potensi yang sangat besar. Misalnya di sektor energi, di wilayah perairannya terdapat 16 blok sumber gas, 5 di antaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya berada dalam tahap eksplorasi.

Sektor perikanan juga menyimpan potensi yang besar sehingga Presiden mempertimbangkan untuk men-transfer 6.000 kapal dari Jawa yang kurang produktif. Hal ini tentu saja akan dilakukan dengan tidak mengurangi hak nelayan-nelayan setempat untuk mencari ikan.

Industri ikan akan ditingkatkan tidak hanya dengan sebatas mengambil ikan, tapi juga dengan pemrosesan di dalam negeri.

“Kita terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapa saja, dengan negara mana saja, selama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Maka dari itu pemerintah tidak ingin Natuna berubah menjadi kawasan konflik supaya tidak mengganggu upaya pengembangan potensi ekonominya,” kata Menko Luhut.

Nama Natuna sendiri digambarkan Luhut berasal dari cerita seorang pendeta Tiongkok bernama I Tsing melakukan perjalanan di Laut China Selatan. Dia singgah di beberapa pulau, termasuk di sebuah pulau besar yang disebutnya sebagai Nan (pulau) Toa (besar). Sekarang, kita menyebutnya dengan Pulau Natuna.

Sementara menurutnya, kehadiran Presiden Jokowi di Natuna boleh saja dimaknai sebagai pemberian sinyal kepada dunia bahwa Indonesia dengan tegas mempertahankan hak teritorialnya. Tapi seperti layaknya kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang ditopang dengan diplomasi yang kuat dengan Timur Tengah, India, dan Tiongkok di zaman itu, Indonesia juga tetap akan memelihara hubungan baik dengan negara manapun.

“Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia akan berkompromi terhadap kedaulatan kita. Tidak akan pernah!,” tutup Luhut.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...