Selasa, 28 Maret 2017 | 03.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Potensi Pulau Natuna yang Mau Direbut Tiongkok

Ini Potensi Pulau Natuna yang Mau Direbut Tiongkok

Jumat, 24 Juni 2016 - 17:59 WIB

IMG-15701

Presiden Jokowi dan rombongan menteri saat berada di Perairan Natuna. Kini/Ist

Jakarta, kini.co.id – Kedaulatan negara di Pulau Natuna menjadi harga mati yang tak bisa ditawar. Upaya provokasi Tiongkok yang belakangan terjadi, tentu tak bisa didiamkan. Lalu apa sebenarnya potensi yang dimiliki Natuna sehingga negeri Tirai Bambu mau memperebutkannya?

Dari atas kapal perang KRI Imam Bonjol-383, Kamis (23/06/2016) kemarin Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menerangkan dirinya bersama rombongan Presiden mengarungi perairan Natuna.

Dalam laman fanpagenya, Menko Luhut mengatakan dari segi luas pulau, Natuna sebenarnya tidak tergolong besar. Tapi dari segi ekonomi, Natuna menyimpan potensi yang sangat besar. Misalnya di sektor energi, di wilayah perairannya terdapat 16 blok sumber gas, 5 di antaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya berada dalam tahap eksplorasi.

Sektor perikanan juga menyimpan potensi yang besar sehingga Presiden mempertimbangkan untuk men-transfer 6.000 kapal dari Jawa yang kurang produktif. Hal ini tentu saja akan dilakukan dengan tidak mengurangi hak nelayan-nelayan setempat untuk mencari ikan.

Industri ikan akan ditingkatkan tidak hanya dengan sebatas mengambil ikan, tapi juga dengan pemrosesan di dalam negeri.

“Kita terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapa saja, dengan negara mana saja, selama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Maka dari itu pemerintah tidak ingin Natuna berubah menjadi kawasan konflik supaya tidak mengganggu upaya pengembangan potensi ekonominya,” kata Menko Luhut.

Nama Natuna sendiri digambarkan Luhut berasal dari cerita seorang pendeta Tiongkok bernama I Tsing melakukan perjalanan di Laut China Selatan. Dia singgah di beberapa pulau, termasuk di sebuah pulau besar yang disebutnya sebagai Nan (pulau) Toa (besar). Sekarang, kita menyebutnya dengan Pulau Natuna.

Sementara menurutnya, kehadiran Presiden Jokowi di Natuna boleh saja dimaknai sebagai pemberian sinyal kepada dunia bahwa Indonesia dengan tegas mempertahankan hak teritorialnya. Tapi seperti layaknya kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang ditopang dengan diplomasi yang kuat dengan Timur Tengah, India, dan Tiongkok di zaman itu, Indonesia juga tetap akan memelihara hubungan baik dengan negara manapun.

“Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia akan berkompromi terhadap kedaulatan kita. Tidak akan pernah!,” tutup Luhut.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...