Selasa, 28 Februari 2017 | 21.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Sudah Periksa 140 Saksi Kasus Suap Gatot

KPK Sudah Periksa 140 Saksi Kasus Suap Gatot

Jumat, 24 Juni 2016 - 19:18 WIB

IMG-15707

Yuyuk

Jakarta, kini.co.id – Kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah melibatkan 140 orang untuk diperiksa sebagai saksi. Penyidik KPK mengindikasikan mereka menerima hadiah atau janji yang melibatkan tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menegaskan, penyidik sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi baru sejak Senin (20/06/2016) dan terus dilakukan sampai Selasa pekan depan.

Dari 140 orang saksi tersebut, sambung Yuyuk, ada 4 orang yang mengembalikan uang suap dari Gatot.

“Ada 4 anggota DPRD Sumut yang menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho mengembalikan uang ke rekening pengembalian KPK dengan jumlah yang bervariasi,” tambah Yuyuk.

Keempat orang ini adalah anggota DPRD yang pada penyidikan terhadap lima tersangka awal tidak mengakui bahwa mereka menerima suap.

KPK menetapkan tujuh orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka yaitu anggota Fraksi PDI-Perjuangan Muhammad Afan, anggota Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Pardamean Nadapdap, anggota Fraksi Partai Hanura Zulkifli Efendi Siregar, anggota Fraksi PPP Bustami, anggota Fraksi PAN Zulkifli Husein, anggota Fraksi PAN Parluhutan Siregar dan anggota Fraksi Demokrat Guntur Manurung.

Mereka disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar Chaidir Ritonga divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang penggati sebesar Rp2,3 miliar subsider 1 tahun kurungan; dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PAN Kamaludin Harahap dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PKS Sigit Pramono Asri divonis penjara selama 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah uang pengganti sebesar Rp355 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terakhir, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara 2009-2014 Kamaluddin Harahap dijatuhi pidana penjara 4 tahun 8 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara sekaligus uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar.

Sedangkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho belum didakwa dalam perkara ini dan masih menjalani masa hukuman karena menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan politisi partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 17:41 WIB

Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan menyebutkan pihanya ...
TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:44 WIB

TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Apel Gabungan Pengamanan Very-Very Important Person (VVIP) kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul ...
TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:24 WIB

TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Walikota Madiun, Bambang Irianto. Dalam mengusut ...
Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:22 WIB

Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara

Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (28/2/2017).Soetikno yang diperiksa sejak ...
Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…
Ekonomi - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:18 WIB

Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…

Polemik perusahaan tambang di Papua, Freeport masih terus berlangsung.Masalah semakin melebar ketika Freeport berkeras ingin menentang peraturan pemerintah Indonesia. Dan ...
Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 15:32 WIB

Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab hadir di sidang ke-12 dugaan penistaan agama sebagai ahli agama, Selasa (28/2/2017).Rizieq pun mengaku ...