Kamis, 19 Januari 2017 | 15.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Sudah Periksa 140 Saksi Kasus Suap Gatot

KPK Sudah Periksa 140 Saksi Kasus Suap Gatot

Jumat, 24 Juni 2016 - 19:18 WIB

IMG-15707

Yuyuk

Jakarta, kini.co.id – Kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah melibatkan 140 orang untuk diperiksa sebagai saksi. Penyidik KPK mengindikasikan mereka menerima hadiah atau janji yang melibatkan tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menegaskan, penyidik sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi baru sejak Senin (20/06/2016) dan terus dilakukan sampai Selasa pekan depan.

Dari 140 orang saksi tersebut, sambung Yuyuk, ada 4 orang yang mengembalikan uang suap dari Gatot.

“Ada 4 anggota DPRD Sumut yang menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho mengembalikan uang ke rekening pengembalian KPK dengan jumlah yang bervariasi,” tambah Yuyuk.

Keempat orang ini adalah anggota DPRD yang pada penyidikan terhadap lima tersangka awal tidak mengakui bahwa mereka menerima suap.

KPK menetapkan tujuh orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka yaitu anggota Fraksi PDI-Perjuangan Muhammad Afan, anggota Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Pardamean Nadapdap, anggota Fraksi Partai Hanura Zulkifli Efendi Siregar, anggota Fraksi PPP Bustami, anggota Fraksi PAN Zulkifli Husein, anggota Fraksi PAN Parluhutan Siregar dan anggota Fraksi Demokrat Guntur Manurung.

Mereka disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar Chaidir Ritonga divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang penggati sebesar Rp2,3 miliar subsider 1 tahun kurungan; dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PAN Kamaludin Harahap dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PKS Sigit Pramono Asri divonis penjara selama 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah uang pengganti sebesar Rp355 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terakhir, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara 2009-2014 Kamaluddin Harahap dijatuhi pidana penjara 4 tahun 8 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara sekaligus uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar.

Sedangkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho belum didakwa dalam perkara ini dan masih menjalani masa hukuman karena menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan politisi partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 14:38 WIB

Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di sebuah BUMN. Hal itu dikatakan Wakil ...
Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:59 WIB

Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melakukan penandatanganan kerjasama dengan China untuk mendatangkan 10 juta turis asal China ke Indonesia.Komisioner Ombudsman ...
Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:54 WIB

Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas

Rekontruksi kasus perampokan Pulomas yang menewaskan enam orang di rumah Dodi Triono, Jl Pulomas, Jakarta Timur yang dilakukan penyidik polisi, ...
Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:41 WIB

Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda

Berkas kasus makar dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI ...
Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:26 WIB

Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta masyarakat bersikap positif terkait bendera Merah Putih yang dibubuhi kalimat Tauhid ...
Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 12:12 WIB

Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM

Kondisi beruang kurus yang berada di Kebun Binatang (Bonbin) Bandung terkespose secara publik. Apalagi ada petisi "Penyelamatan beruang kelaparan di ...