Jumat, 20 Januari 2017 | 06.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Tak Ada Instruksi PDIP Serang Teman Ahok

Tak Ada Instruksi PDIP Serang Teman Ahok

Sabtu, 25 Juni 2016 - 14:00 WIB

IMG-15743

Jakarta, kini.co.id – Terbongkarnya dugaan manipulasi pengumpulan KTP dukungan buat Ahok terus melebar ke persoalan lain. Ada yang menuding PDIP ada di balik upaya penggembosan relawan Ahok tersebut.

Atas persoalan itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara tegas menampik tudingan itu. Bahkan dia memastikan tak ada instruksi partai sekelas PDIP untuk menyerang relawan Teman Ahok.

“Tak ada lah yang gitu-gitu. Saya pastikan partai tak pernah menginstruksikan yang begitu-begitu,” tegas Hasto, Sabtu (25/06/2016).

Mantan penanggungjawab pengumpul KTP kelompok relawan Teman Ahok, Richard Sukarno membongkar manipulasi pengumpulan KTP buat Ahok. Lalu, muncul fotonya bahwa dia tengah mengenakan kemeja PDI-P.

“Foto itu harus dilihat, apakah yang bersangkutan anggota PDI-P atau bukan. Kan banyak simpatisan yang pakai (baju) PDI-P,” kata Hasto.

Terlepas Richard anggota PDI-P atau bukan, tetapi Hasto mendukung langkahnya yang berani buka-bukaan mengenai kecurangan pengumpulan KTP. Ia menilai, sikap Richard tersebut perlu diapresiasi.

“Tiap anggota PDI-P punya tanggung jawab wajab tegakkan kebenaran tanpa tendensi kepentingan tertentu,” kata Hasto.

Richard Sukarno, mantan anggota di “Teman Ahok” sebelumnya mengklaim bahwa kelompok relawan tersebut melakukan kecurangan dalam pengumpulan data KTP warga Jakarta untuk mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI 2017.

Belakangan, foto Richard beredar di media sosial tengah mengenakan baju PDI-P. (baca: Beredar, Foto Mantan PJ “Teman Ahok” Gunakan Kemeja PDI-P).

Richard Sukarno adalah seorang dari empat mantan penanggung jawab (PJ) pengumpul data kartu tanda penduduk (KTP) untuk Ahok.

(baca juga: Ahok Sebut Teman Ahok Sedang Terluka)

Selain Richard, empat mantan anggota Teman Ahok juga tampil, yakni Paulus Romindo, Dodi Hendaryadi dan Husnul.

Juru Bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo mengatakan bahwa pihaknya telah memecat kelima orang itu karena ketahuan melakukan tindakan curang dalam pengumpulan data KTP.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 23:17 WIB

Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online

Empat orang pelaku berhasil diamankan Polres Metropolitan Bekasi Kota terkait dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan anak di usia dini ...
Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 21:17 WIB

Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik suap antara petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan terkemuka Rolls ...
KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 20:47 WIB

KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka kasus dugaan suap ...
Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 19:29 WIB

Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang

Ribuan kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ludes terbakar, Kamis (19/1) pagi tadi, disayangkan Gubernur DKI Jakarta non aktif ...
KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 18:14 WIB

KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka. Ia diduga menerima ...
Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 16:06 WIB

Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif

Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam penuntasan kasus dugaan ...