Kamis, 23 Maret 2017 | 09.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Tak Ada Instruksi PDIP Serang Teman Ahok

Tak Ada Instruksi PDIP Serang Teman Ahok

Sabtu, 25 Juni 2016 - 14:00 WIB

IMG-15743

Jakarta, kini.co.id – Terbongkarnya dugaan manipulasi pengumpulan KTP dukungan buat Ahok terus melebar ke persoalan lain. Ada yang menuding PDIP ada di balik upaya penggembosan relawan Ahok tersebut.

Atas persoalan itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara tegas menampik tudingan itu. Bahkan dia memastikan tak ada instruksi partai sekelas PDIP untuk menyerang relawan Teman Ahok.

“Tak ada lah yang gitu-gitu. Saya pastikan partai tak pernah menginstruksikan yang begitu-begitu,” tegas Hasto, Sabtu (25/06/2016).

Mantan penanggungjawab pengumpul KTP kelompok relawan Teman Ahok, Richard Sukarno membongkar manipulasi pengumpulan KTP buat Ahok. Lalu, muncul fotonya bahwa dia tengah mengenakan kemeja PDI-P.

“Foto itu harus dilihat, apakah yang bersangkutan anggota PDI-P atau bukan. Kan banyak simpatisan yang pakai (baju) PDI-P,” kata Hasto.

Terlepas Richard anggota PDI-P atau bukan, tetapi Hasto mendukung langkahnya yang berani buka-bukaan mengenai kecurangan pengumpulan KTP. Ia menilai, sikap Richard tersebut perlu diapresiasi.

“Tiap anggota PDI-P punya tanggung jawab wajab tegakkan kebenaran tanpa tendensi kepentingan tertentu,” kata Hasto.

Richard Sukarno, mantan anggota di “Teman Ahok” sebelumnya mengklaim bahwa kelompok relawan tersebut melakukan kecurangan dalam pengumpulan data KTP warga Jakarta untuk mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI 2017.

Belakangan, foto Richard beredar di media sosial tengah mengenakan baju PDI-P. (baca: Beredar, Foto Mantan PJ “Teman Ahok” Gunakan Kemeja PDI-P).

Richard Sukarno adalah seorang dari empat mantan penanggung jawab (PJ) pengumpul data kartu tanda penduduk (KTP) untuk Ahok.

(baca juga: Ahok Sebut Teman Ahok Sedang Terluka)

Selain Richard, empat mantan anggota Teman Ahok juga tampil, yakni Paulus Romindo, Dodi Hendaryadi dan Husnul.

Juru Bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo mengatakan bahwa pihaknya telah memecat kelima orang itu karena ketahuan melakukan tindakan curang dalam pengumpulan data KTP.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...