Kamis, 23 Maret 2017 | 09.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Tetap Antisipasi Dampak Brexit

Indonesia Tetap Antisipasi Dampak Brexit

Minggu, 26 Juni 2016 - 17:24 WIB

IMG-15772

Menko Luhut

Jakarta, kini.co.id – Referendum Inggris sudah memutuskan Negeri Ratu Elisabeth itu ke luar dari Uni Eropa. Meski tidak terlalu berdampak, namun pemerintah Indonesia tetap mengantisipasi peristiwa bersejarah tersebut.

Kata Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Minggu (26/06/2016), Indonesia tetap harus mencermati sekecil apa pun dampak dari referendum yang memenangkan kubu Brexit itu.

“Kita perhatikan dengan cermat karena bagaimana pun ini keputusan dampaknya masih akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan,” kata Menko Luhut.

Luhut menjelaskan, hal yang paling harus dicermati adalah sektor ekonomi. Menurut Luhut, Indonesia harus sangat berhati-hati agar terhindar dari dampak Brexit.

“Mungkin secara langsung ke Indonesia tidak banyak, namun kita harus lebih hati-hati melihat ekonomi kita,” tegasnya.

Pemerintah pun sudah menyiapkan beberapa langkah agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh dengan keputusan Inggris yang keluar dari Uni Eropa. Apalagi seperti diketahui, akibat dari Brexit, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengundurkan diri yang sedikit banyak akan berdampak secara politis.

“Kami sudah menyiapkan beberapa pikiran-pikiran mengenai dampak daripada Brexit dari aspek ekonomi, politik maupun keamanan,” urai Luhut.

Hasil referendum Brexit yang berujung pada bercerainya Inggris dari Uni Eropa, dinilai menjadi bentuk ketidakpercayaan rakyat pada elite pemerintahan. Kebanyakan warga yang memilih keluar, berasal dari kalangan miskin dan kurang berpendidikan di Inggris.

warga Inggris yang memilih keluar Uni Eropa merupakan warga yang mengalami dampak paling parah dari krisis ekonomi dan warga yang posisi ekonominya memicu kekhawatiran besar atas meningkatnya jumlah imigran.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...