Rabu, 17 Januari 2018 | 21.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Indonesia Tetap Antisipasi Dampak Brexit

Indonesia Tetap Antisipasi Dampak Brexit

Minggu, 26 Juni 2016 - 17:24 WIB

IMG-15772

Menko Luhut

Jakarta, kini.co.id – Referendum Inggris sudah memutuskan Negeri Ratu Elisabeth itu ke luar dari Uni Eropa. Meski tidak terlalu berdampak, namun pemerintah Indonesia tetap mengantisipasi peristiwa bersejarah tersebut.

Kata Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Minggu (26/06/2016), Indonesia tetap harus mencermati sekecil apa pun dampak dari referendum yang memenangkan kubu Brexit itu.

“Kita perhatikan dengan cermat karena bagaimana pun ini keputusan dampaknya masih akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan,” kata Menko Luhut.

Luhut menjelaskan, hal yang paling harus dicermati adalah sektor ekonomi. Menurut Luhut, Indonesia harus sangat berhati-hati agar terhindar dari dampak Brexit.

“Mungkin secara langsung ke Indonesia tidak banyak, namun kita harus lebih hati-hati melihat ekonomi kita,” tegasnya.

Pemerintah pun sudah menyiapkan beberapa langkah agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh dengan keputusan Inggris yang keluar dari Uni Eropa. Apalagi seperti diketahui, akibat dari Brexit, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengundurkan diri yang sedikit banyak akan berdampak secara politis.

“Kami sudah menyiapkan beberapa pikiran-pikiran mengenai dampak daripada Brexit dari aspek ekonomi, politik maupun keamanan,” urai Luhut.

Hasil referendum Brexit yang berujung pada bercerainya Inggris dari Uni Eropa, dinilai menjadi bentuk ketidakpercayaan rakyat pada elite pemerintahan. Kebanyakan warga yang memilih keluar, berasal dari kalangan miskin dan kurang berpendidikan di Inggris.

warga Inggris yang memilih keluar Uni Eropa merupakan warga yang mengalami dampak paling parah dari krisis ekonomi dan warga yang posisi ekonominya memicu kekhawatiran besar atas meningkatnya jumlah imigran.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...