Kamis, 19 Januari 2017 | 09.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Yuddy: Tidak Ada Cuti Tahunan Setelah Cuti Idul Fitri

Yuddy: Tidak Ada Cuti Tahunan Setelah Cuti Idul Fitri

Senin, 27 Juni 2016 - 14:30 WIB

IMG-15798

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi

Jakarta, kini.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta para pimpinan instansi pemerintah, tidak memberikan cuti tahunan kepada pegawai di lingkungannya, pada 11-15 Juli 2016.

“Setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri berakhir, harus dipastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah, terutama penyelenggaraan pelayanan publik sudah berjalan normal”, ujar Yuddy dalam keterangan persnya, Senin (27/6/2016).

Imbauan melalui surat bernomor B/2337/M.PANRB/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

“Untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal. Kita tentunya tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan surat kependudukan, layanan SIM dan STNK , keimigrasian, BPJS kesehatan, serta layanan publik lainnya yang bersifat mendasar dan urgent,” ujarnya.

Bagi Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, Polisi Lalu Lintas dan lain-lain, sehingga tidak dapat menikmati cuti bersama, dapat diberikan cuti tahunan.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...