Senin, 24 April 2017 | 12.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Susno Duadji Dinobatkan Sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan Desa

Susno Duadji Dinobatkan Sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan Desa

Senin, 27 Juni 2016 - 20:35 WIB

IMG-15822

Susno Duadji saat menerima penghargaan Minggu 26 Juni 2016 di Palembang. Kini/Ist

Palembang, kini.co.id – Susno Duadji sudah diketahui banyak berkecimpung di dunia ekonomi rakyat selepas pension dari kepolisian. Mantan Kabareskrim Polri itu pun banyak diketahui serig berkebun dan berladang di lahan warisan orangtuanya.

Dia pun banyak angkat suara terkait keresahan para petani di daerah-daerah di Indonesia. Tak jarang pula, secara tak sadar dirinya ikut berperan member informasi penting terkait perkembangan para petani dalam negeri.

Atas hal itu pula pada Minggu (26/06/2016) kemarin, Mantan Kapolda Jawa Barat itu mendapat penghargaan tak kalah prestisius. Yakni tokoh penggerak pembangunan pedesaan.

Adalah Pandu Tani Indonesia (Patani) yang menobatkannya menjadi tokoh itu. Melalui Pembina Pusat Patani DR Amir Sjamsudin SH MH yang juga mantan Menkum HAM, Susno mendapat piagam, medali dan surat keputusan penghargaan tersebut.

Amir Sjamsudin pun mengakui banyak memetik informasi yang didapat dari laman fesbuk Susno tentang anjloknya harga karet yang menyengsarakan kehidupan jutaan keluarga petani karet Indonesia.

Dan lebih dari 530 ribu Kepala Keluarga Petani Karet di Sumatera Selatan, karena Sumsel adalah propinsi penghasil karet terbesar di Indonesia,” kata Susno melalui fesbuknya.

Kepada Amir Sjamsuddin, Susno Duadji menyarankan perlunya mendirikan gudang gabah untuk dapat membeli gabah kering dengan harga standar pemerintah yang kemudian disimpan di gudang yang bagus.

Tentunya bekerjasama dengan bulog. Hal ini penting untuk menyelamatkan harga gabah, dan menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk mengurangi atau tidak melakukan impor beras sehingga harga gabah petani dapat naik lebih dari harga standar,” ujarnya pula.

Demikian juga dengan persoalan harga karet yang sudah tidak mungkin dapat diatasi oleh para patani dimana membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah.

“Pemerintah pusat sudah harus melakukan langkah internasional duduk bersama dengan sesama negara penghasil karet terbesar Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Kebetulan keempat negara tersebut adalah negara anggota Asean, dan sudah ada forum khusus tripartiet yang membahas persoalan per-karetan,” tandasnya.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...