Sabtu, 18 November 2017 | 17.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Susno Duadji Dinobatkan Sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan Desa

Susno Duadji Dinobatkan Sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan Desa

Senin, 27 Juni 2016 - 20:35 WIB

IMG-15822

Susno Duadji saat menerima penghargaan Minggu 26 Juni 2016 di Palembang. Kini/Ist

Palembang, kini.co.id – Susno Duadji sudah diketahui banyak berkecimpung di dunia ekonomi rakyat selepas pension dari kepolisian. Mantan Kabareskrim Polri itu pun banyak diketahui serig berkebun dan berladang di lahan warisan orangtuanya.

Dia pun banyak angkat suara terkait keresahan para petani di daerah-daerah di Indonesia. Tak jarang pula, secara tak sadar dirinya ikut berperan member informasi penting terkait perkembangan para petani dalam negeri.

Atas hal itu pula pada Minggu (26/06/2016) kemarin, Mantan Kapolda Jawa Barat itu mendapat penghargaan tak kalah prestisius. Yakni tokoh penggerak pembangunan pedesaan.

Adalah Pandu Tani Indonesia (Patani) yang menobatkannya menjadi tokoh itu. Melalui Pembina Pusat Patani DR Amir Sjamsudin SH MH yang juga mantan Menkum HAM, Susno mendapat piagam, medali dan surat keputusan penghargaan tersebut.

Amir Sjamsudin pun mengakui banyak memetik informasi yang didapat dari laman fesbuk Susno tentang anjloknya harga karet yang menyengsarakan kehidupan jutaan keluarga petani karet Indonesia.

Dan lebih dari 530 ribu Kepala Keluarga Petani Karet di Sumatera Selatan, karena Sumsel adalah propinsi penghasil karet terbesar di Indonesia,” kata Susno melalui fesbuknya.

Kepada Amir Sjamsuddin, Susno Duadji menyarankan perlunya mendirikan gudang gabah untuk dapat membeli gabah kering dengan harga standar pemerintah yang kemudian disimpan di gudang yang bagus.

Tentunya bekerjasama dengan bulog. Hal ini penting untuk menyelamatkan harga gabah, dan menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk mengurangi atau tidak melakukan impor beras sehingga harga gabah petani dapat naik lebih dari harga standar,” ujarnya pula.

Demikian juga dengan persoalan harga karet yang sudah tidak mungkin dapat diatasi oleh para patani dimana membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah.

“Pemerintah pusat sudah harus melakukan langkah internasional duduk bersama dengan sesama negara penghasil karet terbesar Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Kebetulan keempat negara tersebut adalah negara anggota Asean, dan sudah ada forum khusus tripartiet yang membahas persoalan per-karetan,” tandasnya.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...