Kamis, 23 Maret 2017 | 11.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>DPR: Segera Rilis RS Pengguna Vaksin Palsu

DPR: Segera Rilis RS Pengguna Vaksin Palsu

Selasa, 28 Juni 2016 - 13:25 WIB

IMG-15837

Jakarta, kini.co.id – Tak bisa disangkal, peredaran vaksin palsu telah menjadi momok bagi masyarakat khususnya yang awam dengan bidang kesehatan.

Untuk itu pemerintah didesak tak cuma menangkap pelaku pemalsuannya, tetapi juga segera mengungkap rumahsakit dan klinik mana saja yang menggunakan vaksin berbahaya tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay mendesak pemerintah segera merilis nama-nama rumahsakit yang terlanjur menggunakan vaksin palsu yang diedarkan pasangan suami istri tersebut.

“Ya kalau diumumkan kan masyarakat bisa tahu. Dengan begitu, masyarakat bisa mewaspadai,” kata Saleh, Selasa (28/06/2016).

Bila nama RS dan sarana pelayanan kesehatan yang memakai vaksin palsu dibuka, orangtua yang pernah memvaksin anaknya di tempat tersebut mengetahui. Opsi vaksin ulang pun bisa dilakukan.

“Artinya, mereka bisa memiliki pilihan untuk imunisasi kedua kalinya di tempat lain seperti yang pernah disarankan oleh menkes. Tentu saja, imunisasi kedua kali seperti ini tidak mudah dilakukan. Sebab, mungkin saja orang tua yang trauma dengan kejadian seperti ini,” papar politikus PAN ini.

(Baca juga: Ini Daftar Vaksin Yang Dipalsukan)

Komisi IX DPR sudah mengadakan rapat kerja dengan Menkes, BPOM, IDAI dan Biofarma pada Senin (27/06/2016) kemarin. Data itu belum diungkap oleh pemerintah karena penyelidikan belum tuntas dan sampelnya juga masih diuji.

Saat ini, Bareskrim Mabes Polri sudah menangkap 15 pelaku peredaran vaksin palsu di berbagai wilayah. Mereka memiliki beragam peran.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...