Rabu, 13 Desember 2017 | 10.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>LSI: 53 Persen Publik Inginkan Ahok Maju dari Jalur Independen

LSI: 53 Persen Publik Inginkan Ahok Maju dari Jalur Independen

Reporter : Rakisa | Rabu, 29 Juni 2016 - 00:08 WIB

IMG-15875

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta, kini.co.id – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei terbarunya menyebutkan, 53,80 persen responden menerima jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih jalur partai dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI pada Pilkada 2017.

“hanya sebesar 32,30 persen responden yang tidak setuju jika Ahok maju melalui partai politik. Sedangkan 13,90 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu”,ujar peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kepada pers di Jakarta, Selasa (28/6/2016) sore.

Dia mengungkapkan, survei LSI tentang Pilkada DKI itu dilakukan 22-26 Juni 2016 menggunakan metodologi “multistage random sampling” dengan 440 responden se-Jakarta, serta tingkat kesalahan sekitar 4,8 persen. Pengumpulan lewat tatap muka, wawancara dan penyebaran kuesioner.

Adjie mangatakan, responden yang mendukung Ahok lewat jalur partai merata di semua segmen pemilih, baik laki-laki, perempuan, pemilih pemuda maupun lansia.

Dalam riset LSI juga ditemukan, elektabilitas masih tertinggi diantara kandidat lain, yaitu Basuki Tjahaja Purnama 42,7 persen, Yusril Ihza Mahendra (8,2 persen), Tri Rismaharini (5,2 persen), Sandiaga Uno (3,6 peren), Djarot Saiful Hidayat (1,5 persen), Sjafrie Sjamsoedin (1,2 persen) dan lainnya (1,8 persen), serta yang belum memutuskan (35,8 persen).

Riset kualitatif LSI Denny JA menunjukkan bahwa ada 3 alasan pencalonan Ahok lewat jalur partai lebih menguntungkan, pertama memudahkan Ahok mewujudkan pemerintahan yang kuat dengan dukungan mayoritas parlemen.

Kedua, Ahok terhindar dari kisruh lebih dalam menghadapi DPRD yang menyulitkan gubernur soal anggaran, perda dan pengawasan.

Ketiga, Ahok bisa lebih fokus dengan aneka program inovatifnya karena didukung partai politik.

Adjie menambahkan, Ahok cukup mudah untuk maju lewat partai, karena ia saat ini didukung tiga parpol yaitu Golkar, NasDem, Hanura yang jumlah wakilnya sebanyak 24 kursi di DPRD DKI, sedangkan syarat pencalonan pilkada DKI cukup 20 persen dari 106 kursi DPRD DKI, yaitu 22 kursi.

“Untuk menguasai mayoritas DPRD DKI, Ahok membutuhkan minimal 50 persen +1, atau sama dengan 53 kursi. Jika kursi PDIP sebanyak 28 kursi ditambah 24 kursi (Golkar, Hanura NasDem) dan satu partai berbasis Islam (PAN atau PKB) memiliki enam kursi membentuk koalisi pro-Ahok, maka dukungan Ahok akan menguasai mayoritas DPRD DKI sebanyak 54 kursi.” katanya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...
Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 09:10 WIB

Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Firman tiba ...
Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:29 WIB

Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menetapkan susunan Majelis Hakim dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis ...
Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:26 WIB

Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto

Sidang kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP, dengan tersangka Setya Novanto, akan mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 ...
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...