Senin, 24 April 2017 | 12.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>LSI: 53 Persen Publik Inginkan Ahok Maju dari Jalur Independen

LSI: 53 Persen Publik Inginkan Ahok Maju dari Jalur Independen

Reporter : Rakisa | Rabu, 29 Juni 2016 - 00:08 WIB

IMG-15875

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta, kini.co.id – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei terbarunya menyebutkan, 53,80 persen responden menerima jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih jalur partai dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI pada Pilkada 2017.

“hanya sebesar 32,30 persen responden yang tidak setuju jika Ahok maju melalui partai politik. Sedangkan 13,90 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu”,ujar peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kepada pers di Jakarta, Selasa (28/6/2016) sore.

Dia mengungkapkan, survei LSI tentang Pilkada DKI itu dilakukan 22-26 Juni 2016 menggunakan metodologi “multistage random sampling” dengan 440 responden se-Jakarta, serta tingkat kesalahan sekitar 4,8 persen. Pengumpulan lewat tatap muka, wawancara dan penyebaran kuesioner.

Adjie mangatakan, responden yang mendukung Ahok lewat jalur partai merata di semua segmen pemilih, baik laki-laki, perempuan, pemilih pemuda maupun lansia.

Dalam riset LSI juga ditemukan, elektabilitas masih tertinggi diantara kandidat lain, yaitu Basuki Tjahaja Purnama 42,7 persen, Yusril Ihza Mahendra (8,2 persen), Tri Rismaharini (5,2 persen), Sandiaga Uno (3,6 peren), Djarot Saiful Hidayat (1,5 persen), Sjafrie Sjamsoedin (1,2 persen) dan lainnya (1,8 persen), serta yang belum memutuskan (35,8 persen).

Riset kualitatif LSI Denny JA menunjukkan bahwa ada 3 alasan pencalonan Ahok lewat jalur partai lebih menguntungkan, pertama memudahkan Ahok mewujudkan pemerintahan yang kuat dengan dukungan mayoritas parlemen.

Kedua, Ahok terhindar dari kisruh lebih dalam menghadapi DPRD yang menyulitkan gubernur soal anggaran, perda dan pengawasan.

Ketiga, Ahok bisa lebih fokus dengan aneka program inovatifnya karena didukung partai politik.

Adjie menambahkan, Ahok cukup mudah untuk maju lewat partai, karena ia saat ini didukung tiga parpol yaitu Golkar, NasDem, Hanura yang jumlah wakilnya sebanyak 24 kursi di DPRD DKI, sedangkan syarat pencalonan pilkada DKI cukup 20 persen dari 106 kursi DPRD DKI, yaitu 22 kursi.

“Untuk menguasai mayoritas DPRD DKI, Ahok membutuhkan minimal 50 persen +1, atau sama dengan 53 kursi. Jika kursi PDIP sebanyak 28 kursi ditambah 24 kursi (Golkar, Hanura NasDem) dan satu partai berbasis Islam (PAN atau PKB) memiliki enam kursi membentuk koalisi pro-Ahok, maka dukungan Ahok akan menguasai mayoritas DPRD DKI sebanyak 54 kursi.” katanya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...