Kamis, 23 Maret 2017 | 11.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Perbandingan Zakat Presiden Jokowi dengan Walikota Medan

Perbandingan Zakat Presiden Jokowi dengan Walikota Medan

Rabu, 29 Juni 2016 - 01:31 WIB

IMG-15879

Walikota Medan (berkopiah) membagikan zakat di Kantor Camat Medan Amplas Selasa 28 Juni 2016. Kini/Humas Pemko Medan

Medan, kini.co.id – Publik media sosial memang dikenal memiliki keragaman informasi dan kerap kali menggali persoalan dari sudut yang tak kalah seru. Termasuk menyoal dan membanding-bandingkan nilai zakat antara Presiden Jokowi dengan zakat yang dikeluarkan Walikota Medan, Drs Dzulmi Eldin S MSi.

Pada Selasa (28/06/2016) publik netizen mengangkat isu soal nilai zakat tersebut. Seperti diketahui, pada Selasa (28/06/2016) Presiden Jokowi mengeluarkan zakat mal senilai Rp40 juta. Zakat itu diserahkan langsung ke badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang ada di Istana.

Lalu, netizen membandingkannya dengan nilai zakat yang dikeluarkan Walikota Medan Dzulmi Eldin. Orang nomor satu di Pemko Medan itu tercatat mengeluarkan zakat mal senilai hampir Rp1,8 miliar.

Dari mana datangnya nilai zakat sebesar itu?

Nilai zakat Eldin itu diperoleh dari dirinya sendiri, keluarganya serta pejabat Pemko Medan. Untuk eselon III, nilai zakat ‘dipatok’ minimal Rp2 juta. Sedangkan eselon II Pemko Medan disebut-sebut harus merogoh kocek paling sedikit Rp20 juta.

Hal itu diakui oleh Eldin saat menyalurkan zakat tersebut di Kantor Camat Medan Amplas, Selasa (28/06/2016). “Ini berasal dari zakat, infak dan sedekah saya, keluarga saya dan pejabat yang ada di lingkungan Pemko Medan,” kata bekas Kadis Pendapatan Kota Medan itu.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...