Rabu, 18 Januari 2017 | 12.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

Rabu, 29 Juni 2016 - 06:13 WIB

IMG-15895

Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Jokowi, terkait pembentukan tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung

Jakarta, kini.co.id – Sebanyak 180 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung (MA). Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi segala putusan MA yang sudah inkrah.

Ketua APPTHI St Laksanto mengatakan itu, usai membawa Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6) siang.

“Kami sudah membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung. Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Putusan tersebut akan dikaji secara akademis dan memberi masukan juga secara akademis. Kajian-kajian tersebut akan diserahkan kepada lembaga Mahkamah Agung itu sendiri, DPR, dan juga Presiden,” ungkap Laksanto kepada wartawan.

Laksanto menambahkan, dalam pertemuan tersebut APPTHI juga mendesak Presiden untuk mengeluarkan paket kebijakan hukum yang dapat mendampingi paket-paket kebijakan ekonomi yang ada.

“Kami mendesak kepada Presiden agar jika ada paket kebijakan ekonomi, permasalahan hukum ini juga membutuhkan paket kebijakan hukum. Karena hal ini sudah sangat ‘urgent‘ dan mendesak,” tambahnya.

Wakil Ketua APPTHI Ade Saptamo menambahkan, APPTHI mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mereformasi hukum di Indonesia. APPTHI menduga, saat ini masih banyak kasus-kasus hukum yang tidak terungkap.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa praktik-praktik pengadilan dan penegakan hukum umumnya sudah sangat menjauh dari idealnya. Saat ini yang kita baca, kita tonton, di berbagai media massa itu adalah praktik-praktik yang terungkap. Kami punya dugaan yang tidak terungkap itu lebih banyak,” ujar Ade.

Menurut Ade, Presiden memiliki pandangan yang sama terhadap praktik-praktik peradilan dan penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Beliau juga menyinggung produk-produk perundangan yang dinilainya terlalu banyak dibuat, sementara bangsa Indonesia memiliki hukum tidak tertulis yang bersifat normatif.

Lebih lanjut, Ade menyebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada APPTHI untuk mengkaji dan menentukan langkah-langkah taktis beserta tahapan reformasi hukum di Indonesia untuk kemudian dilaporkan kepadanya. Terhadap instruksi tersebut, APPTHI bertekad untuk membantu pemerintah dalam hal reformasi hukum tersebut.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:34 WIB

2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran

Sepanjang tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tealh meraup Rp48,53 triliun dari iuran. Jumlah ini naik 14 persen ...
Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Peristiwa - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:30 WIB

Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan bendera Merah Putih bergambar pedang dan tulisan kalimat tauhid ...
Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:14 WIB

Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/2017). Ia datang untuk ...
FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:28 WIB

FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri

Atas sejumlah hal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan ...
Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:01 WIB

Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan

Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah mewah kawasan Pulomas Jakarta Timur tuntas dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, anggota Polda Metro ...
Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 10:44 WIB

Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?

Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu ...