Kamis, 30 Maret 2017 | 15.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

Rabu, 29 Juni 2016 - 06:13 WIB

IMG-15895

Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Jokowi, terkait pembentukan tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung

Jakarta, kini.co.id – Sebanyak 180 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung (MA). Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi segala putusan MA yang sudah inkrah.

Ketua APPTHI St Laksanto mengatakan itu, usai membawa Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6) siang.

“Kami sudah membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung. Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Putusan tersebut akan dikaji secara akademis dan memberi masukan juga secara akademis. Kajian-kajian tersebut akan diserahkan kepada lembaga Mahkamah Agung itu sendiri, DPR, dan juga Presiden,” ungkap Laksanto kepada wartawan.

Laksanto menambahkan, dalam pertemuan tersebut APPTHI juga mendesak Presiden untuk mengeluarkan paket kebijakan hukum yang dapat mendampingi paket-paket kebijakan ekonomi yang ada.

“Kami mendesak kepada Presiden agar jika ada paket kebijakan ekonomi, permasalahan hukum ini juga membutuhkan paket kebijakan hukum. Karena hal ini sudah sangat ‘urgent‘ dan mendesak,” tambahnya.

Wakil Ketua APPTHI Ade Saptamo menambahkan, APPTHI mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mereformasi hukum di Indonesia. APPTHI menduga, saat ini masih banyak kasus-kasus hukum yang tidak terungkap.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa praktik-praktik pengadilan dan penegakan hukum umumnya sudah sangat menjauh dari idealnya. Saat ini yang kita baca, kita tonton, di berbagai media massa itu adalah praktik-praktik yang terungkap. Kami punya dugaan yang tidak terungkap itu lebih banyak,” ujar Ade.

Menurut Ade, Presiden memiliki pandangan yang sama terhadap praktik-praktik peradilan dan penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Beliau juga menyinggung produk-produk perundangan yang dinilainya terlalu banyak dibuat, sementara bangsa Indonesia memiliki hukum tidak tertulis yang bersifat normatif.

Lebih lanjut, Ade menyebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada APPTHI untuk mengkaji dan menentukan langkah-langkah taktis beserta tahapan reformasi hukum di Indonesia untuk kemudian dilaporkan kepadanya. Terhadap instruksi tersebut, APPTHI bertekad untuk membantu pemerintah dalam hal reformasi hukum tersebut.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 15:11 WIB

Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka

Majelis Hakim kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) TA 2011-2012 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto ...
Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:55 WIB

Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka

Sidang konfrontir antara Politisi Hanura, Miryam S Haryani dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan ...
Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:40 WIB

Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membenarkan bahwa dia pernah menyarankan kepada Politisi Miryam S Haryani untuk mengembalikan uang ...
Aksi 313 Ibarat Perang Badar
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:15 WIB

Aksi 313 Ibarat Perang Badar

Forum Umat Islam (FUI) menyebutkan momentum aksi 313 yang menuntut pencopotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, ...
Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:12 WIB

Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo rupanya mengetahui perihal bagi-bagi uang hasil dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP APBN TA 2011-2012.Demikian ...
Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 12:54 WIB

Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak menampik terkait pengakuan Politisi Hanura, Miryam S Haryani yang merasa terganggu olehnya ...