Minggu, 28 Mei 2017 | 11.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

Rabu, 29 Juni 2016 - 06:13 WIB

IMG-15895

Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Jokowi, terkait pembentukan tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung

Jakarta, kini.co.id – Sebanyak 180 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung (MA). Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi segala putusan MA yang sudah inkrah.

Ketua APPTHI St Laksanto mengatakan itu, usai membawa Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6) siang.

“Kami sudah membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung. Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Putusan tersebut akan dikaji secara akademis dan memberi masukan juga secara akademis. Kajian-kajian tersebut akan diserahkan kepada lembaga Mahkamah Agung itu sendiri, DPR, dan juga Presiden,” ungkap Laksanto kepada wartawan.

Laksanto menambahkan, dalam pertemuan tersebut APPTHI juga mendesak Presiden untuk mengeluarkan paket kebijakan hukum yang dapat mendampingi paket-paket kebijakan ekonomi yang ada.

“Kami mendesak kepada Presiden agar jika ada paket kebijakan ekonomi, permasalahan hukum ini juga membutuhkan paket kebijakan hukum. Karena hal ini sudah sangat ‘urgent‘ dan mendesak,” tambahnya.

Wakil Ketua APPTHI Ade Saptamo menambahkan, APPTHI mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mereformasi hukum di Indonesia. APPTHI menduga, saat ini masih banyak kasus-kasus hukum yang tidak terungkap.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa praktik-praktik pengadilan dan penegakan hukum umumnya sudah sangat menjauh dari idealnya. Saat ini yang kita baca, kita tonton, di berbagai media massa itu adalah praktik-praktik yang terungkap. Kami punya dugaan yang tidak terungkap itu lebih banyak,” ujar Ade.

Menurut Ade, Presiden memiliki pandangan yang sama terhadap praktik-praktik peradilan dan penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Beliau juga menyinggung produk-produk perundangan yang dinilainya terlalu banyak dibuat, sementara bangsa Indonesia memiliki hukum tidak tertulis yang bersifat normatif.

Lebih lanjut, Ade menyebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada APPTHI untuk mengkaji dan menentukan langkah-langkah taktis beserta tahapan reformasi hukum di Indonesia untuk kemudian dilaporkan kepadanya. Terhadap instruksi tersebut, APPTHI bertekad untuk membantu pemerintah dalam hal reformasi hukum tersebut.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...