Rabu, 27 September 2017 | 00.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

180 Perguruan Tinggi Bentuk Tim Panel Eksaminasi Putusan MA

Rabu, 29 Juni 2016 - 06:13 WIB

IMG-15895

Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Jokowi, terkait pembentukan tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung

Jakarta, kini.co.id – Sebanyak 180 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung (MA). Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi segala putusan MA yang sudah inkrah.

Ketua APPTHI St Laksanto mengatakan itu, usai membawa Pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/6) siang.

“Kami sudah membentuk tim panel eksaminasi putusan Mahkamah Agung. Tim panel ini nantinya akan mengevaluasi beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Putusan tersebut akan dikaji secara akademis dan memberi masukan juga secara akademis. Kajian-kajian tersebut akan diserahkan kepada lembaga Mahkamah Agung itu sendiri, DPR, dan juga Presiden,” ungkap Laksanto kepada wartawan.

Laksanto menambahkan, dalam pertemuan tersebut APPTHI juga mendesak Presiden untuk mengeluarkan paket kebijakan hukum yang dapat mendampingi paket-paket kebijakan ekonomi yang ada.

“Kami mendesak kepada Presiden agar jika ada paket kebijakan ekonomi, permasalahan hukum ini juga membutuhkan paket kebijakan hukum. Karena hal ini sudah sangat ‘urgent‘ dan mendesak,” tambahnya.

Wakil Ketua APPTHI Ade Saptamo menambahkan, APPTHI mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mereformasi hukum di Indonesia. APPTHI menduga, saat ini masih banyak kasus-kasus hukum yang tidak terungkap.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa praktik-praktik pengadilan dan penegakan hukum umumnya sudah sangat menjauh dari idealnya. Saat ini yang kita baca, kita tonton, di berbagai media massa itu adalah praktik-praktik yang terungkap. Kami punya dugaan yang tidak terungkap itu lebih banyak,” ujar Ade.

Menurut Ade, Presiden memiliki pandangan yang sama terhadap praktik-praktik peradilan dan penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Beliau juga menyinggung produk-produk perundangan yang dinilainya terlalu banyak dibuat, sementara bangsa Indonesia memiliki hukum tidak tertulis yang bersifat normatif.

Lebih lanjut, Ade menyebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada APPTHI untuk mengkaji dan menentukan langkah-langkah taktis beserta tahapan reformasi hukum di Indonesia untuk kemudian dilaporkan kepadanya. Terhadap instruksi tersebut, APPTHI bertekad untuk membantu pemerintah dalam hal reformasi hukum tersebut.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...