Sabtu, 18 November 2017 | 17.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mal Serpong Plaza Milik Koruptor Century Dirampas Negara

Mal Serpong Plaza Milik Koruptor Century Dirampas Negara

Rabu, 29 Juni 2016 - 14:34 WIB

IMG-15907

Jakarta, kini.co.id – Mantan Bos Bank Century Robert Tantular menjadi sorotan hangat selama satu satu hari ini. Itu karena Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman buat koruptor itu sehingga total menjadi 21 tahun penjara. Selain itu, MA juga merampas seluruh harta Robert dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Informasi diperoleh, Rabu (29/06/2016), Robert diadili di kasus penyimpangan dana Bank Century, kasus bailout Bank Century dan masih banyak kasus lainnya. Atas kejahatan itu, Robert diadili dengan banyak dakwaan. Salah satu yang dijeratkan kepadanya adalah dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pada 18 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Robert. Adapun harta yang disita tidak seluruhnya, hanya uang sebesar Rp 800 juta, US$ 16,5 juta dan beberapa bangunan dan tanah milik Robert juga disita.

Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Jaksa tidak puas karena seluruh harta hasil kejahatan yang didakwakan tidak dirampas untuk negara. Jaksa pun mengajukan kasasi.

Rabu (29/6/2016), MA memperberat hukuman Robert Tantular menjadi 21 tahun penjara. Selain itu, seluruh harta Robert juga dirampas yang nilainya ratusan miliar, termasuk Mal Serpong Plaza.

Duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Sri Murwahyuni dan Prof Dr Surya Jaya. Putusan bernomor 631 K/PID.SUS/2016 itu ditangani panitera pengganti Santhos Wahjoe Prijambodo.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...