Senin, 23 Oktober 2017 | 22.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kader Parpol Pendukung Pemerintah Reme-rame Ditangkap KPK

Kader Parpol Pendukung Pemerintah Reme-rame Ditangkap KPK

Kamis, 30 Juni 2016 - 11:41 WIB

IMG-15928

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Partai Politik pendukung rezim pemerintahan saat ini harus benar-benar berbenah diri. Pasalnya, kader mereka yang duduk di kursi DPR Senayan rame-rame ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi diperoleh KiniNEWS, Kamis (30/06/2016), enam dari tujuh Anggota DPR yang ditangkap KPK berasal dari kader parpol pendukung pemerintah saat ini.

7 Anggota DPR yang sudah dijerat KPK, yaitu: Adriansyah dan Damayanti (PDIP), Patrice Rio Capella (Nasdem), Dewie Yasin Limpo (Hanura), Budi Supriyanto (Golkar), Andi Taufan Tiro (PAN), I Putu Sudiartana (Demokrat). Selain Putu Sudiartana, 6 nama lain adalah politikus parpol pendukung Pemerintah.

Seperti diketahui, saat ini barisan parpol pendukung Pemerintah berisi PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Golkar dan PAN memang baru bergabung belakangan, namun sudah ikut menyumbang catatan buruk dengan ditahannya kader masing-masing parpol oleh KPK.

Sementara parpol di luar pemerintah, baru anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yang dijerat KPK, yaitu Putu Sudiartana, yang kasusnya masih hangat. Sementara Gerindra dan PKS, sebagai penggawa Koalisi Merah Putih tersisa, anggota DPR-nya sejauh ini masih bersih.

Namun jika melihat ke DPRD DKI, maka catatan bersih Gerindra tercoreng penangkapan M Sanusi, yang diduga menerima suap Raperda Reklamasi. PKS, PKB, PPP sejauh ini jadi 3 parpol dengan catatan bersih di DPR periode 2014-2019.

Catatan buruk DPR periode baru ini tentu harus jadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Rakyat tentu berharap wakil-wakilnya di Senayan bekerja dengan baik menjalankan amanah, menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan bangsa.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...