Kamis, 23 Maret 2017 | 09.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Banyak Yang Minta Ketua MA Mundur

Banyak Yang Minta Ketua MA Mundur

Jumat, 1 Juli 2016 - 11:34 WIB

IMG-15954

Ketua MA Hatta Ali

Jakarta, kini.co.id – Sejumlah desakan agar Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mundur dari jabatannya terus mengemuka. Hal itu didasari banyaknya pejabat MA yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan kali ini datang dari Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono, Jumat (01/07/2016). Menurut dia, sebagai Ketua MA jika tak mampu memimpin harus berani mengorbankan jabatannya.

Dia lalu menganalogikan akuntabilitas pengorbanan dan akuntabilitas penjelasan. Sebagai hakim akuntabilitas penjelasan penting melalui putusannya.

“YaSebagai ketua karena terbukti nggak berhasil memimpin harus berani mengorbankan jabatannya, mundur,” kata Harjono.

Harjono diminta mundur sebagai Ketua MA, bukan sebagai hakim agung. “Menurut saya MA sudah di luar batas toleransi,” ucap Harjono menegaskan.

Seruan permintaan mundur juga datang dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Menurut guru besar pidana Prof Dr Hibnu Nugroho, sudah sepantasnya Ketua MA mengundurkan diri karena ia penanggungjawab seluruh jalannya proses pengadilan.

“Semua terpusat di tangan Ketua MA. Mundur kalau seperti ini,” ujar Hibnu.

Desakan mundur juga datang dari elemen masyarakat. Pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho meminta Ketua MA Hatta Ali mundur karena dinilai telah gagal melakukan reformasi birokrasi di pengadilan.

“Kami sarankan ketua MA mundur saja kalau tak bisa selesaikan problem peradilan di lembaganya, di institusi peradilan,” kata Emerson.

(baca juga: KPK Tangkap Panitera PN Jakpus)

Namun Hatta Ali punya keyakinan lain dan tidak akan mundur. Menurut Hatta Ali, sistem yang dibangunnya telah tepat dan sesuai agenda reformasi.

“Jangan kita melakukan reformasi membabi buta. Satu generasi dipotong, tidak bisa. Sekretariat dibubarkan, misalnya. Anak buah saya berbuat, saya harus mundur, tidak demikian” kata Hatta Ali.

Menurut Hatta Ali, pihaknya telah melakukan banyak berbagai perubahan dan strategi reformasi sesuai kebutuhan.

“Tapi kita bagaimana memacu diri kita untuk memperbaiki. Apa yang kita lakukan, mendirikan satgas, yang tidak ada di blue print, kita melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti. Ternyata sudah belasan orang yang sudah kita berhentikan. Kalau orang yang tidak bersalah jangan diberhentikan. Dosanya dua kalinya,” papar Hatta Ali.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...