Selasa, 17 Oktober 2017 | 16.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Akom: Jangan Terima Parsel Berbau Suap

Akom: Jangan Terima Parsel Berbau Suap

Jumat, 1 Juli 2016 - 17:48 WIB

IMG-15967

Akom

Jakarta, kini.co.id – Gratifikasi dan suap menjadi ladang oknum mempengaruhi kebijakan penyelenggara Negara maupun legislator. Ketua DPR Ade Komaruddin mewanti-wanti agar wakil rakyat tidak menerima pemberian atau parsel yang terindikasi berbau suap.

Pria yang akrab disapa Akom itu mengakui praktik menerima parsel ini sempat menjadi budaya di kalangan anggota dewan. Namun budaya tersebut, kata Akom, perlahan mulai bisa diminimalisir.

“Mulai tahun yang lalu sudah hampir seluruhnya anggota dewan jarang yang terima parsel. Budaya itu sekarang perlahan sudah tidak ada,” tutur Akom, Jumat (01/07/2016).

Meski tak diatur dalam tata tertib DPR, dalam hal ini UU MD3, Politisi Golkar itu mengingatkan para wakil rakyat untuk menghindari hal-hal seperti parsel.

“Tidak diatur di dewan itu, di tata tertib enggak ada. Tapi segala sesuatu yang diduga akan berkaitan dengan suap sebaiknya dihindari, termasuk soal parsel dan lain sebagainya,” papar Akom

Terkait dengan persoalan yang sempat heboh kemarin di media sosial, saat Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKB Abdul Kadir Karding dikabarkan menerima parsel lebaran dari seseorang yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karding sendiri sudah berencana untuk mengembalikan parsel tersebut. Sementara itu, pihak BPK secara institusi membantah telah mengirim parsel itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Karding melaporkan ke pihaknya sesegera mungkin. Hal tersebut untuk mengklarifikasi karena nilai parsel yang diterimanya terbilang cukup tinggi.

Maklum saja, dari gambar yang tersebar, isi dari parsel tersebut antara lain Samsung galaxy note 5, barang pecah belah yang terkesan mewah dan ada juga kabel wireless charger merk Samsung. Menempel di parsel itu, terdapat kartu yang menerangkan pengirimnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lambang BPK di kartu itu.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai tercepat dalam melakukan proses pemberkasan."Partai Golkar ...
Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:51 WIB

Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport

Menteri Perdagangan AS menggelar jamuan makan malam dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Pada kesempatan itu, Mendag AS, ...
Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:20 WIB

Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun

Puluhan perusahaan industri baja, petrokimia dan pupuk saat ini tengah menanti kepastian penurunan harga gas industri yang sudah diajukan Kementerian ...
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...