Kamis, 26 April 2018 | 14.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Akom: Jangan Terima Parsel Berbau Suap

Akom: Jangan Terima Parsel Berbau Suap

Jumat, 1 Juli 2016 - 17:48 WIB

IMG-15967

Akom

Jakarta, kini.co.id – Gratifikasi dan suap menjadi ladang oknum mempengaruhi kebijakan penyelenggara Negara maupun legislator. Ketua DPR Ade Komaruddin mewanti-wanti agar wakil rakyat tidak menerima pemberian atau parsel yang terindikasi berbau suap.

Pria yang akrab disapa Akom itu mengakui praktik menerima parsel ini sempat menjadi budaya di kalangan anggota dewan. Namun budaya tersebut, kata Akom, perlahan mulai bisa diminimalisir.

“Mulai tahun yang lalu sudah hampir seluruhnya anggota dewan jarang yang terima parsel. Budaya itu sekarang perlahan sudah tidak ada,” tutur Akom, Jumat (01/07/2016).

Meski tak diatur dalam tata tertib DPR, dalam hal ini UU MD3, Politisi Golkar itu mengingatkan para wakil rakyat untuk menghindari hal-hal seperti parsel.

“Tidak diatur di dewan itu, di tata tertib enggak ada. Tapi segala sesuatu yang diduga akan berkaitan dengan suap sebaiknya dihindari, termasuk soal parsel dan lain sebagainya,” papar Akom

Terkait dengan persoalan yang sempat heboh kemarin di media sosial, saat Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKB Abdul Kadir Karding dikabarkan menerima parsel lebaran dari seseorang yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karding sendiri sudah berencana untuk mengembalikan parsel tersebut. Sementara itu, pihak BPK secara institusi membantah telah mengirim parsel itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Karding melaporkan ke pihaknya sesegera mungkin. Hal tersebut untuk mengklarifikasi karena nilai parsel yang diterimanya terbilang cukup tinggi.

Maklum saja, dari gambar yang tersebar, isi dari parsel tersebut antara lain Samsung galaxy note 5, barang pecah belah yang terkesan mewah dan ada juga kabel wireless charger merk Samsung. Menempel di parsel itu, terdapat kartu yang menerangkan pengirimnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lambang BPK di kartu itu.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...