Kamis, 23 Maret 2017 | 09.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Korupsi Bagian Dari Kebiasaan Kolektif Politikus, Eksekutif dan Pebisnis

Korupsi Bagian Dari Kebiasaan Kolektif Politikus, Eksekutif dan Pebisnis

Reporter : Rakisa | Sabtu, 2 Juli 2016 - 04:01 WIB

IMG-15977

Korupsi-Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Terus berulangnya perilaku korup di kalangan pejabat, tidak hanya karena sekedar keserakahan yang bersangkutan saja, tetapi hal itu merupakan produk kesepakatan jahat dengan pihak aparat eksekutif yang ditopang oleh pebisnis.

Komisioner Obudsman RI, La Ode Ida mengatakan tersebut, terkait kecenderungan berulangnya perilaku korup, oleh sejumlah politisi, yang kian marak belakangan ini.

“Tepatnya, prilaku korup politisi sebenarnya akibat dari toleransi pihak eksekutif yang mengajukan proyek berikut anggarannya, di mana sudah disiapkan pebisnis yang akan menalanginya,” ungkap mantan Wakil Ketua DPD RI itu, Jumat (1/7/2016).

Praktik konspirasi jahat seperti itu, lanjutnya, terjadi di seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

“Di era reformasi, hal ini sudah berlangsung lama, sehingga sudah jadi bagian dari kebiasaan kolektif politikus, pejabat eksekutif dan pebisnis”,ujarnya.

Modusnya kata Ida, selalu terkait dengan proses pembahasan anggaran, di mana dari pihak pemerintah mengusulkan proyek (berikut anggarannya). Sedangkan pihak anggota DPR atau DPRD yang menentukan.

“Ketika rebutan anggaran itulah,terbentuk ruang transaksi dengan pihak oknum politikus”,ujarnya.

Pertanyaan juga wajib diajukan kepada pimpinan partai politik, mengapa tidak bisa mengendalikan anggotanya yang terus mau memeras uang negara.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...