Sabtu, 18 November 2017 | 17.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Korupsi Bagian Dari Kebiasaan Kolektif Politikus, Eksekutif dan Pebisnis

Korupsi Bagian Dari Kebiasaan Kolektif Politikus, Eksekutif dan Pebisnis

Reporter : Rakisa | Sabtu, 2 Juli 2016 - 04:01 WIB

IMG-15977

Korupsi-Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Terus berulangnya perilaku korup di kalangan pejabat, tidak hanya karena sekedar keserakahan yang bersangkutan saja, tetapi hal itu merupakan produk kesepakatan jahat dengan pihak aparat eksekutif yang ditopang oleh pebisnis.

Komisioner Obudsman RI, La Ode Ida mengatakan tersebut, terkait kecenderungan berulangnya perilaku korup, oleh sejumlah politisi, yang kian marak belakangan ini.

“Tepatnya, prilaku korup politisi sebenarnya akibat dari toleransi pihak eksekutif yang mengajukan proyek berikut anggarannya, di mana sudah disiapkan pebisnis yang akan menalanginya,” ungkap mantan Wakil Ketua DPD RI itu, Jumat (1/7/2016).

Praktik konspirasi jahat seperti itu, lanjutnya, terjadi di seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

“Di era reformasi, hal ini sudah berlangsung lama, sehingga sudah jadi bagian dari kebiasaan kolektif politikus, pejabat eksekutif dan pebisnis”,ujarnya.

Modusnya kata Ida, selalu terkait dengan proses pembahasan anggaran, di mana dari pihak pemerintah mengusulkan proyek (berikut anggarannya). Sedangkan pihak anggota DPR atau DPRD yang menentukan.

“Ketika rebutan anggaran itulah,terbentuk ruang transaksi dengan pihak oknum politikus”,ujarnya.

Pertanyaan juga wajib diajukan kepada pimpinan partai politik, mengapa tidak bisa mengendalikan anggotanya yang terus mau memeras uang negara.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...