Kamis, 23 Maret 2017 | 09.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Soal Larangan Takbir Keliling, KH Nurun Tajalla Pertanyakan Sikap Menag

Soal Larangan Takbir Keliling, KH Nurun Tajalla Pertanyakan Sikap Menag

Reporter : Rakisa | Selasa, 5 Juli 2016 - 12:54 WIB

IMG-16029

Takbir Keliling

Sampang-Madura, kini.co.id – KH Mohammad Nurun Tajalla, mempertanyakan ucapan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin yang menyebutkan takbir keliling merupakan salah satu bentuk ajang foya-foya.

Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Fadhilatul Quran, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang ini mengatakan, takbir keliling adalah bentuk syiar Islam, dilakukan dengan tidak menggangu jalan dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Tidak masalah syiar takbir keliling, asal tidak menggangu jalan. Apalagi dari dulu, dari zaman Presiden Soeharto, tidak ada larangan soal takbir keliling, bahkan difasilitasi,” ujarnya, Selasa (5/7/2016).

“Kalau sekarang ada tekanan untuk tidak melakukan takbir keliling, itu patut dipertanyakan,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humprey Djemat juga menyampaikan hal yang sama, Menurutnya, omongan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin soal takbiran, salah besar.

Takbir keliling, menurutnya bukanlah ajang berfoya-foya, tapi merupakan ungkapan haru dengan memanjatkan asma Allah SWT.

“Takbir itu mengumandangkan dan menyucikan nama Allah SWT. ‎Jadi, tidak ada relevansi berfoya-foya, hura-hura dengan takbir keliling di malam Idul Fitri,” katany.

Apalagi, lanjut Humprey, kondisi ekonomi nasional sedang morat-marit sehingga tidak mungkin warga berfoya-foya di malam yang suci.

“‎Menteri Lukman melakukan pencitraan yang keblinger. Ini sama saja dengan menyakiti dan menekan umat Islam,” tegas Humprey.

Praktisi hukum ini menambahkan, Polda Metro Jaya sudah siap mengawal takbiran keliling. Ini artinya, polisi menghargai pihak-pihak uang mau merayakan hari kemenangan, yang penting berjalan tertib.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...