Jumat, 27 April 2018 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Soal Larangan Takbir Keliling, KH Nurun Tajalla Pertanyakan Sikap Menag

Soal Larangan Takbir Keliling, KH Nurun Tajalla Pertanyakan Sikap Menag

Reporter : Rakisa | Selasa, 5 Juli 2016 - 12:54 WIB

IMG-16029

Takbir Keliling

Sampang-Madura, kini.co.id – KH Mohammad Nurun Tajalla, mempertanyakan ucapan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin yang menyebutkan takbir keliling merupakan salah satu bentuk ajang foya-foya.

Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Fadhilatul Quran, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang ini mengatakan, takbir keliling adalah bentuk syiar Islam, dilakukan dengan tidak menggangu jalan dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Tidak masalah syiar takbir keliling, asal tidak menggangu jalan. Apalagi dari dulu, dari zaman Presiden Soeharto, tidak ada larangan soal takbir keliling, bahkan difasilitasi,” ujarnya, Selasa (5/7/2016).

“Kalau sekarang ada tekanan untuk tidak melakukan takbir keliling, itu patut dipertanyakan,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humprey Djemat juga menyampaikan hal yang sama, Menurutnya, omongan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin soal takbiran, salah besar.

Takbir keliling, menurutnya bukanlah ajang berfoya-foya, tapi merupakan ungkapan haru dengan memanjatkan asma Allah SWT.

“Takbir itu mengumandangkan dan menyucikan nama Allah SWT. ‎Jadi, tidak ada relevansi berfoya-foya, hura-hura dengan takbir keliling di malam Idul Fitri,” katany.

Apalagi, lanjut Humprey, kondisi ekonomi nasional sedang morat-marit sehingga tidak mungkin warga berfoya-foya di malam yang suci.

“‎Menteri Lukman melakukan pencitraan yang keblinger. Ini sama saja dengan menyakiti dan menekan umat Islam,” tegas Humprey.

Praktisi hukum ini menambahkan, Polda Metro Jaya sudah siap mengawal takbiran keliling. Ini artinya, polisi menghargai pihak-pihak uang mau merayakan hari kemenangan, yang penting berjalan tertib.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...