Rabu, 28 Juni 2017 | 05.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Catat, Jika Ada Perploncoan di Sekolah Segera Lapor ke Sini

Catat, Jika Ada Perploncoan di Sekolah Segera Lapor ke Sini

Selasa, 12 Juli 2016 - 09:25 WIB

IMG-16095

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Masa Orientasi Siswa (MOS) selama ini sering diisi bentuk-bentuk kekerasan terhadap murid baru. Namun memasuki ajaran baru yang akan dimulai Senin (18/07/2016), setiap kekerasan dalam bentuk perploncoan di sekolah mulai dilarang keras pemerintah.

Pemerintah memalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, bila masih ada yang berani menerapkan perploncoan, sanksi tegas sudah menunggu.

“Praktik perploncoan saya tegaskan harus dihentikan. Ada peraturan khusus soal ini yaitu Permendikbud No 18/2016 yang melarang seluruh jenis perploncoan,” kata Mendikbud Anies Baswedan, Selasa (12/07/2016).

Kemendikbud sendiri telah menyiapkan sanksi tegas bila masih ditemukan sekolah yang menerapkan sistem plonco. Anies meminta masyarakat aktif melapor bisa menemukan tindakan kekerasan di sekolah, terutama di masa orientasi.

Bila menemukan tindakan kekerasan di sekolah masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 0811976929 atau 021-59703020.

Berdasarkan Permendikbud No 18/2016, sekolah tidak diperbolehkan memasukkan unsur kekerasan dan penggunaan atribut tidak mendidik bagi para siswa baru. Semua kegiatan pengenalan materinya telah diatur oleh Kemendikbud. Bahkan, kini tidak ada lagi keterlibatan siswa senior dalam masa orientasi. Semua harus dilakukan pihak sekolah.

Pada Pasal 5 Permendikbud No 18/2016 telah dijelaskan dengan gamblang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat masa orientasi. Bila pihak sekolah melanggar Permendikbud tersebut, sanksi pemecatan bisa dijatuhkan kepada kepala sekolah.

Berikut isi Pasal 5 ayat 1 Permendikbud No 18/2016: Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a.perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru; b.dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara; c.dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai; d.wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif; e.dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya; f.wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; g.dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa; h.dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan i.dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq
Hukum - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:38 WIB

Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq

Polda Metro Jaya menyatakan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tidak lantas mempengaruhi penanganan kasus yang menjerat ...
Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait ...
ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen
Ekonomi - Selasa, 27 Juni 2017 - 22:09 WIB

ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama arus mudik, total angkutan yang disebrangkan dari Jawa ...
GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 19:27 WIB

GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi paska tim GNPF-MUI melakukan pertemuan dengan Presiden ...
KH Bachtiar Nasir:  Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:46 WIB

KH Bachtiar Nasir: Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir, mengaku tidak tak ada pembahasan khusus yang dibicarakan pihaknya saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada, ...
GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:20 WIB

GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden

Berbagai tudingan miring terhadap langkah GNPF-MUI mulai dari mengemis, masuk angin hingga ada udang dibalik batu yang menggelar pertemuan dengan ...