Rabu, 18 Januari 2017 | 00.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Catat, Jika Ada Perploncoan di Sekolah Segera Lapor ke Sini

Catat, Jika Ada Perploncoan di Sekolah Segera Lapor ke Sini

Selasa, 12 Juli 2016 - 09:25 WIB

IMG-16095

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Masa Orientasi Siswa (MOS) selama ini sering diisi bentuk-bentuk kekerasan terhadap murid baru. Namun memasuki ajaran baru yang akan dimulai Senin (18/07/2016), setiap kekerasan dalam bentuk perploncoan di sekolah mulai dilarang keras pemerintah.

Pemerintah memalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, bila masih ada yang berani menerapkan perploncoan, sanksi tegas sudah menunggu.

“Praktik perploncoan saya tegaskan harus dihentikan. Ada peraturan khusus soal ini yaitu Permendikbud No 18/2016 yang melarang seluruh jenis perploncoan,” kata Mendikbud Anies Baswedan, Selasa (12/07/2016).

Kemendikbud sendiri telah menyiapkan sanksi tegas bila masih ditemukan sekolah yang menerapkan sistem plonco. Anies meminta masyarakat aktif melapor bisa menemukan tindakan kekerasan di sekolah, terutama di masa orientasi.

Bila menemukan tindakan kekerasan di sekolah masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 0811976929 atau 021-59703020.

Berdasarkan Permendikbud No 18/2016, sekolah tidak diperbolehkan memasukkan unsur kekerasan dan penggunaan atribut tidak mendidik bagi para siswa baru. Semua kegiatan pengenalan materinya telah diatur oleh Kemendikbud. Bahkan, kini tidak ada lagi keterlibatan siswa senior dalam masa orientasi. Semua harus dilakukan pihak sekolah.

Pada Pasal 5 Permendikbud No 18/2016 telah dijelaskan dengan gamblang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat masa orientasi. Bila pihak sekolah melanggar Permendikbud tersebut, sanksi pemecatan bisa dijatuhkan kepada kepala sekolah.

Berikut isi Pasal 5 ayat 1 Permendikbud No 18/2016: Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a.perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru; b.dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara; c.dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai; d.wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif; e.dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya; f.wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; g.dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa; h.dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan i.dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

Editor: Asril

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi
Hukum - Selasa, 17 Januari 2017 - 23:40 WIB

Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi

Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan secara gentle mengakui dirinya memang sebagai pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tak hanya ...
PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:17 WIB

PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara

Achmad Sugandi (53) warga perumahan Taman Wisma Asri RT 006 RW 014, Kelurahan Teluk pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mengaku ...
Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:13 WIB

Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi

Praktisi Politik dan Pemilhan kepala daerah, Jiwang Jiputro, menduga program kartu sakti berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diluncurkan oleh ...
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...