Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pemerintah Sediakan 10 Ribu Hunian Sementara untuk Pengungsi Sinabung

Pemerintah Sediakan 10 Ribu Hunian Sementara untuk Pengungsi Sinabung

Relokasi Mandiri Masih Terkendala Lahan

Jumat, 15 Juli 2016 - 18:47 WIB

IMG-16184

Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh Gerakan Kemanusian "Posko Jenggala" untuk pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, yang dibangun pada tahun 2014.

Karo, kini.co.id – Persoalan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, hingga saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah. Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan membangun 10 ribu hunian sementara (huntara).

“Untuk huntara, lahan sudah ada, akan dibangun dengan kapasitas 10.000 (pengungsi),” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, di lokasi relokasi Siosar, Merek, Karo, Jumat (15/7/2016).

Lahan untuk huntara tersebut disewa dalam jangka waktu 5 tahun. “Bangunannya pun dirancang untuk tahan 5 tahun, karena kita tidak tahu kapan erupsi berakhir”,jelasnya.

Sesuai jadwal dan kerangka kerja, hunian sementara diharapkan rampung pada minggu kedua November 2016. Sementara hunian tetap relokasi mandiri diharapkan selesai pekan kedua Desember 2016.

Dana untuk pembangunan hunian sementara dan relokasi mandiri itu sudah tersedia. Bahkan dana dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan, termasuk menyediakan peralatan dan tenaga ahli.

“Pemerintah pusat selalu memberikan dukungan penuh kepada pemda. Makanya Kepala Staf Kepresidenan datang ke sini,” kata Willen yang datang bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Khusus untuk relokasi mandiri, pemerintah juga memutuskan pengungsi yang ikut program ini terdiri dari 1.903 KK. Jumlah itu tidak boleh berubah lagi.

Sebelumnya, angkanya terus berubah-ubah. Awalnya 1.683 KK, lalu menjadi 1.800-an KK, sekarang menjadi 1.903 KK.Angka yang terakhir telah disepakati tidak akan berubah lagi.

“Pemda akan mengklarifikasi, meng-clear-kan dulu persoalan lahan (untuk relokasi mandiri), anggaran sudah tersedia, desainnya sudah. Masalahnya tinggal di persoalan lahan”,jelas Willem.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...