Rabu, 13 Desember 2017 | 06.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pemerintah Sediakan 10 Ribu Hunian Sementara untuk Pengungsi Sinabung

Pemerintah Sediakan 10 Ribu Hunian Sementara untuk Pengungsi Sinabung

Relokasi Mandiri Masih Terkendala Lahan

Jumat, 15 Juli 2016 - 18:47 WIB

IMG-16184

Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh Gerakan Kemanusian "Posko Jenggala" untuk pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, yang dibangun pada tahun 2014.

Karo, kini.co.id – Persoalan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, hingga saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah. Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan membangun 10 ribu hunian sementara (huntara).

“Untuk huntara, lahan sudah ada, akan dibangun dengan kapasitas 10.000 (pengungsi),” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, di lokasi relokasi Siosar, Merek, Karo, Jumat (15/7/2016).

Lahan untuk huntara tersebut disewa dalam jangka waktu 5 tahun. “Bangunannya pun dirancang untuk tahan 5 tahun, karena kita tidak tahu kapan erupsi berakhir”,jelasnya.

Sesuai jadwal dan kerangka kerja, hunian sementara diharapkan rampung pada minggu kedua November 2016. Sementara hunian tetap relokasi mandiri diharapkan selesai pekan kedua Desember 2016.

Dana untuk pembangunan hunian sementara dan relokasi mandiri itu sudah tersedia. Bahkan dana dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan, termasuk menyediakan peralatan dan tenaga ahli.

“Pemerintah pusat selalu memberikan dukungan penuh kepada pemda. Makanya Kepala Staf Kepresidenan datang ke sini,” kata Willen yang datang bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Khusus untuk relokasi mandiri, pemerintah juga memutuskan pengungsi yang ikut program ini terdiri dari 1.903 KK. Jumlah itu tidak boleh berubah lagi.

Sebelumnya, angkanya terus berubah-ubah. Awalnya 1.683 KK, lalu menjadi 1.800-an KK, sekarang menjadi 1.903 KK.Angka yang terakhir telah disepakati tidak akan berubah lagi.

“Pemda akan mengklarifikasi, meng-clear-kan dulu persoalan lahan (untuk relokasi mandiri), anggaran sudah tersedia, desainnya sudah. Masalahnya tinggal di persoalan lahan”,jelas Willem.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...