Rabu, 13 Desember 2017 | 02.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR RI Minta KPU Selesaikan Masalah Pilkada di Pematangsiantar

DPR RI Minta KPU Selesaikan Masalah Pilkada di Pematangsiantar

Reporter : Rakisa | Sabtu, 16 Juli 2016 - 08:26 WIB

IMG-16196

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Pematangsiantar, Sumut dan dua daerah lainnya, sebelum mulainya pilkada serentak 2017.

“Ketiga daerah ini kan belum selesai, padahal sebentar lagi tahapan untuk pilkada serentak 2017 sudah akan dimulai, jangan sampai bentrok nanti,” ujar Rambe dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Pilkada yang belum rampung itu di Kota Pematangsiantar, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Muna.

Pilkada Kota Pematangsiantar justru belum dilakukan pemungutan suara sama sekali, karena pasangan calon yang ada tak memenuhi syarat yang ditentukan KPU.

Hingga kini KPU pun masih menjalani proses gugatan yang diajukan oleh salah satu dari dua pasangan calon yang dianggap tidak sah.

“KPU harus bisa memastikan proses persidangan berjalan tanpa hambatan. Ini malah mau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kalau bisa akhir tahun sudah selesai proses hukumnya agar ketiga daerah ini selesai proses pilkadanya sebelum 2017,” tutur Rambe.

Rambe menambahkan, Kabupaten Mamberamo Raya dan Muna memiliki persoalan yang sama. Proses pemungutan suara ulang (PSU) di sana berlangsung terus-menerus, karena ada gugatan kecurangan di MK dan tak kunjung usai.

“Ini mau sampai kapan begini terus? KPU dan MK harus bisa memastikan agar proses PSU dan sengketa berikutnya berjalan baik sehingga tak perlu berulang terus,” kata Rambe.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...