Selasa, 28 Maret 2017 | 03.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR RI Minta KPU Selesaikan Masalah Pilkada di Pematangsiantar

DPR RI Minta KPU Selesaikan Masalah Pilkada di Pematangsiantar

Reporter : Rakisa | Sabtu, 16 Juli 2016 - 08:26 WIB

IMG-16196

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Pematangsiantar, Sumut dan dua daerah lainnya, sebelum mulainya pilkada serentak 2017.

“Ketiga daerah ini kan belum selesai, padahal sebentar lagi tahapan untuk pilkada serentak 2017 sudah akan dimulai, jangan sampai bentrok nanti,” ujar Rambe dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Pilkada yang belum rampung itu di Kota Pematangsiantar, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Muna.

Pilkada Kota Pematangsiantar justru belum dilakukan pemungutan suara sama sekali, karena pasangan calon yang ada tak memenuhi syarat yang ditentukan KPU.

Hingga kini KPU pun masih menjalani proses gugatan yang diajukan oleh salah satu dari dua pasangan calon yang dianggap tidak sah.

“KPU harus bisa memastikan proses persidangan berjalan tanpa hambatan. Ini malah mau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kalau bisa akhir tahun sudah selesai proses hukumnya agar ketiga daerah ini selesai proses pilkadanya sebelum 2017,” tutur Rambe.

Rambe menambahkan, Kabupaten Mamberamo Raya dan Muna memiliki persoalan yang sama. Proses pemungutan suara ulang (PSU) di sana berlangsung terus-menerus, karena ada gugatan kecurangan di MK dan tak kunjung usai.

“Ini mau sampai kapan begini terus? KPU dan MK harus bisa memastikan agar proses PSU dan sengketa berikutnya berjalan baik sehingga tak perlu berulang terus,” kata Rambe.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...