Senin, 20 November 2017 | 22.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengguna Vaksin Palsu, DPR RI: Mengapa Hanya 14 yang Diumumkan ?

Pengguna Vaksin Palsu, DPR RI: Mengapa Hanya 14 yang Diumumkan ?

Reporter : Rakisa | Sabtu, 16 Juli 2016 - 22:28 WIB

IMG-16202

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di Mabes Polri

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partoanan Daulay, meminta pemerintah mengumumkan 37 Rumah Sakit dari sembilan provinsi yang menggunakan vaksi palsu.Sebab, sebelumnya pemerintah mengklaim ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan di sembilan provinsi yang terindikasi pengguna vaksin palsu.

Dia mempertanyakan, mengapa pemerintah hanya mengumumkan 14 Rumah Sakit se-Jabodetabek saja.

“Kalau disebut 37 lalu hanya diumumkan 14 maka yang lain itu ke mana?” tanya Saleh Saleh saat diskusi bertajuk Jalur Hitam Vaksin Palsu di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7).

Dia juga memertanyakan apakah tidak diumumkannya fasilitas pelayanan kesehatan itu, karena masih dalam proses investigasi lanjutan oleh satgas dalam hal ini Bareskrim Polri.

“Kan banyak yang belum diumumkan, ada tujuh provinsi lagi,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, pihaknya menyerahkan sampel 37 fasilitas kesehatan itu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut dia, BPOM sebelumnya mengeluarkan surat edaran kepada RS dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima vaksin bukan dari sumber distributor resmi.

“Oleh karena itu dilakukan pemeriksaan. BPOM kemudian lakukan pengujian. Kemarin, diserahkan ke kami dan terbukti ada empat yang palsu. Ini jadi bahan kami menyelidiki lebih lanjut”,katanya di kesempatan itu.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...