Selasa, 20 Februari 2018 | 10.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kabid Humas Polda Sumut: Ramadhan Pohan tidak Ditahan

Kabid Humas Polda Sumut: Ramadhan Pohan tidak Ditahan

Rabu, 20 Juli 2016 - 22:26 WIB

IMG-16275

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan.

Medan, kini.co.id – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, sejak pagi hingga malam hari, dalam dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Namun penyidik tidak menahan calon Wali Kota Medan tersebut.

“Sudah pemeriksaan, penyidik memutuskan tidak menahan Ramadhan Pohan”,kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, Rabu (20/7/2016).

Ketika ditanya kapan pemeriksaan kembali Ramadhan Pohan, Rina mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya hal tersebut tergantung kepada penyidik.

Rina mengatakan Ramadhan Pohan ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polda Sumut, karena menyerahkan cek bodong. Cek tersebut tidak bisa diuangkan, karena dana di rekening Ramadhan Pohan tidak mencukupi.

“Karena Ramadhan dianggap melakukan penipuan maka pelapor melaporkan Ramadhan Pohan,” katanya.(baca juga:Ini Modus dan Korban Dugaan Penipuan Ramadhan Pohan)

Rina mengatakan, sebelumnya Ramadhan Pohan dan Savita Linda Hora Panjaitan membujuk perlapor Laurenz Henry Hamonangan (LHH) Sianipar untuk meminjam uang Rp 4,5 miliar. Dana tersebut untuk keperluan mendukung operasional dalam Pilkada Kota Medan 2015.

“Ramadhan Pohan berencana akan membayar dana tersebut menggunakan cek Mandiri. Namun saat diuangkan, cek tidak bisa dicairkan,” katanya.

Ramadhan, menurut Rina, mengiming-imingi uang imbalan peminjaman sebesar Rp 600 juta dan akan membayar hutangnya menggunakan cek Mandiri Nomor GC709078 yang jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2015.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...