Selasa, 21 Februari 2017 | 21.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Kamis, 21 Juli 2016 - 15:12 WIB

IMG-16287

Situasi persidangan International People Tribunal (IPT) 1965.

Palembang, kini.co.id – Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak untuk mengesampikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribunal (IPT) 1965.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan politik pecah belah orang-orang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.

“Itu (Pengadilan) gombal jangan didengerin kalau didengerin kita terpecah”,kata Ryamizard usai meghadiri pembentukan kader Pembina Bela Negara Se-Sumatera Selatan di Dining Hall, Komplek Wisma Atlet, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (21/7/2016).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional mengumumkan kesimpulan akhirnya, yang menyebutkan telah terjadi genosida atau pembunuhan besar-besaran secara terencana pasca-peristiwa September 1965.

Majelis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada keluarga korban serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap seluruh pelaku.

Koordinator International People Tribunal 1965, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan berdasarkan putusan Sidang IPT terhadap tragedi 1965, Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejatahan kemanusiaan di tahun itu.

Katanya, pembunuhan masal, dalam fakta yang diungkap di pengadilan tersebut, memunculkan korban dengan asumsi sebanyak 400-500 ribu orang.

Menanggapi itu, Ryamizard menyebut, jika hal tersebut menjadi pertimbangan, maka target musuh bangsa untuk mencerai berai Indonesia tercapai.

“Kalau kamu dengarin itu kita terpecah, itu kerjaan PKI”,ujarnya.

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya.

Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional.

Secara harfiah berarti Pengadilan Internasional Peristiwa 1965, adalah bentuk tekanan para aktivis HAM, akademisi, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat ke pemerintah Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa PKI di 1965.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...
Habib Rizieq Ajak Massa Jihad Bela Negara, Bela Islam dan NKRI
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:19 WIB

Habib Rizieq Ajak Massa Jihad Bela Negara, Bela Islam dan NKRI

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang hadir disela kerumunan massa memberikan orasinya dihadapan massa Forum Umat ...
Anggota Komisi III: Bohong Kalau Tak Ada Kriminalisasi Ulama
Hukum - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:09 WIB

Anggota Komisi III: Bohong Kalau Tak Ada Kriminalisasi Ulama

Desakan agar terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh puluhan ribu massa aksi ...