Rabu, 17 Januari 2018 | 17.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Kamis, 21 Juli 2016 - 15:12 WIB

IMG-16287

Situasi persidangan International People Tribunal (IPT) 1965.

Palembang, kini.co.id – Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak untuk mengesampikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribunal (IPT) 1965.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan politik pecah belah orang-orang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.

“Itu (Pengadilan) gombal jangan didengerin kalau didengerin kita terpecah”,kata Ryamizard usai meghadiri pembentukan kader Pembina Bela Negara Se-Sumatera Selatan di Dining Hall, Komplek Wisma Atlet, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (21/7/2016).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional mengumumkan kesimpulan akhirnya, yang menyebutkan telah terjadi genosida atau pembunuhan besar-besaran secara terencana pasca-peristiwa September 1965.

Majelis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada keluarga korban serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap seluruh pelaku.

Koordinator International People Tribunal 1965, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan berdasarkan putusan Sidang IPT terhadap tragedi 1965, Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejatahan kemanusiaan di tahun itu.

Katanya, pembunuhan masal, dalam fakta yang diungkap di pengadilan tersebut, memunculkan korban dengan asumsi sebanyak 400-500 ribu orang.

Menanggapi itu, Ryamizard menyebut, jika hal tersebut menjadi pertimbangan, maka target musuh bangsa untuk mencerai berai Indonesia tercapai.

“Kalau kamu dengarin itu kita terpecah, itu kerjaan PKI”,ujarnya.

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya.

Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional.

Secara harfiah berarti Pengadilan Internasional Peristiwa 1965, adalah bentuk tekanan para aktivis HAM, akademisi, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat ke pemerintah Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa PKI di 1965.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...