Senin, 23 Oktober 2017 | 22.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Kamis, 21 Juli 2016 - 15:12 WIB

IMG-16287

Situasi persidangan International People Tribunal (IPT) 1965.

Palembang, kini.co.id – Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak untuk mengesampikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribunal (IPT) 1965.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan politik pecah belah orang-orang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.

“Itu (Pengadilan) gombal jangan didengerin kalau didengerin kita terpecah”,kata Ryamizard usai meghadiri pembentukan kader Pembina Bela Negara Se-Sumatera Selatan di Dining Hall, Komplek Wisma Atlet, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (21/7/2016).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional mengumumkan kesimpulan akhirnya, yang menyebutkan telah terjadi genosida atau pembunuhan besar-besaran secara terencana pasca-peristiwa September 1965.

Majelis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada keluarga korban serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap seluruh pelaku.

Koordinator International People Tribunal 1965, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan berdasarkan putusan Sidang IPT terhadap tragedi 1965, Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejatahan kemanusiaan di tahun itu.

Katanya, pembunuhan masal, dalam fakta yang diungkap di pengadilan tersebut, memunculkan korban dengan asumsi sebanyak 400-500 ribu orang.

Menanggapi itu, Ryamizard menyebut, jika hal tersebut menjadi pertimbangan, maka target musuh bangsa untuk mencerai berai Indonesia tercapai.

“Kalau kamu dengarin itu kita terpecah, itu kerjaan PKI”,ujarnya.

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya.

Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional.

Secara harfiah berarti Pengadilan Internasional Peristiwa 1965, adalah bentuk tekanan para aktivis HAM, akademisi, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat ke pemerintah Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa PKI di 1965.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...