Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Kamis, 21 Juli 2016 - 15:12 WIB

IMG-16287

Situasi persidangan International People Tribunal (IPT) 1965.

Palembang, kini.co.id – Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak untuk mengesampikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribunal (IPT) 1965.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan politik pecah belah orang-orang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.

“Itu (Pengadilan) gombal jangan didengerin kalau didengerin kita terpecah”,kata Ryamizard usai meghadiri pembentukan kader Pembina Bela Negara Se-Sumatera Selatan di Dining Hall, Komplek Wisma Atlet, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (21/7/2016).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional mengumumkan kesimpulan akhirnya, yang menyebutkan telah terjadi genosida atau pembunuhan besar-besaran secara terencana pasca-peristiwa September 1965.

Majelis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada keluarga korban serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap seluruh pelaku.

Koordinator International People Tribunal 1965, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan berdasarkan putusan Sidang IPT terhadap tragedi 1965, Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejatahan kemanusiaan di tahun itu.

Katanya, pembunuhan masal, dalam fakta yang diungkap di pengadilan tersebut, memunculkan korban dengan asumsi sebanyak 400-500 ribu orang.

Menanggapi itu, Ryamizard menyebut, jika hal tersebut menjadi pertimbangan, maka target musuh bangsa untuk mencerai berai Indonesia tercapai.

“Kalau kamu dengarin itu kita terpecah, itu kerjaan PKI”,ujarnya.

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya.

Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional.

Secara harfiah berarti Pengadilan Internasional Peristiwa 1965, adalah bentuk tekanan para aktivis HAM, akademisi, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat ke pemerintah Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa PKI di 1965.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...