Rabu, 23 Agustus 2017 | 17.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Ryamizard: IPT 1965 Itu Pengadilan Gombal

Kamis, 21 Juli 2016 - 15:12 WIB

IMG-16287

Situasi persidangan International People Tribunal (IPT) 1965.

Palembang, kini.co.id – Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak untuk mengesampikan putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribunal (IPT) 1965.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan politik pecah belah orang-orang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.

“Itu (Pengadilan) gombal jangan didengerin kalau didengerin kita terpecah”,kata Ryamizard usai meghadiri pembentukan kader Pembina Bela Negara Se-Sumatera Selatan di Dining Hall, Komplek Wisma Atlet, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (21/7/2016).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional mengumumkan kesimpulan akhirnya, yang menyebutkan telah terjadi genosida atau pembunuhan besar-besaran secara terencana pasca-peristiwa September 1965.

Majelis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada keluarga korban serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap seluruh pelaku.

Koordinator International People Tribunal 1965, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan berdasarkan putusan Sidang IPT terhadap tragedi 1965, Indonesia divonis bertanggung jawab dan bersalah atas kejatahan kemanusiaan di tahun itu.

Katanya, pembunuhan masal, dalam fakta yang diungkap di pengadilan tersebut, memunculkan korban dengan asumsi sebanyak 400-500 ribu orang.

Menanggapi itu, Ryamizard menyebut, jika hal tersebut menjadi pertimbangan, maka target musuh bangsa untuk mencerai berai Indonesia tercapai.

“Kalau kamu dengarin itu kita terpecah, itu kerjaan PKI”,ujarnya.

International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya.

Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional.

Secara harfiah berarti Pengadilan Internasional Peristiwa 1965, adalah bentuk tekanan para aktivis HAM, akademisi, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat ke pemerintah Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran di balik peristiwa PKI di 1965.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...