Senin, 20 November 2017 | 20.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>JK: Uang Terbanyak di Singapura dari Indonesia

JK: Uang Terbanyak di Singapura dari Indonesia

Reporter : Rakisa | Kamis, 21 Juli 2016 - 22:29 WIB

IMG-16295

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Singapura sebagai negara favorit bagi Warga Negara Indonesia, yang berniat menyembunyikan assetnya dari kejaran Fiskus Pajak.

Berbanding lurus, Singapura akan melakukan segala upaya guna menghadang asset tersebut kembali ke Indonesia.

“Semua negara pasti ingin survive, itu membuktikan kebenaran analisa bahwa uang terbanyak di Singapura ya dari Indonesia”, kata JK, saat mensosialisasikan tax amnesty, Kamis (21/7).

Terkait hal ini JK menyatakan pemerintah akan terus berusaha mengejar kembalinya aset WNI di luar negeri melalui program pengampunan pajak demi menggenjot ekonomi Indonesia.

Senada dengan JK, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan begitu banyaknya dana pengusaha nasional yang disimpan di bank-bank Singapura, secara tidak langsung membuat negara tetangga tersebut berupaya menjegal kebijakan tax amnesty.

“Karena bank di Singapura akan menahan dana yang cukup signifikan ini sehingga mereka memberikan insentif kepada pengusaha besar yang akan melakukan deklarasi. Tebusan deklarasi sebesar 4 persen, bisa ditanggung dengan mudah oleh bank Singapura,” jelas Rosan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, bank penampung kekayaan pengusaha Indonesia di Singapura bahkan bisa saja menyodorkan imbalan atau insentif yang lebih tinggi asal aset itu tidak direpatriasi.

“Ambil contoh, kita punya deposito Rp1.000 miliar yang akan ditarik semua. Bank Singapura bisa saja memberikan imbalan hasil dari sebelumnya 6 persen, dinaikkan menjadi 8 persen,” kata Hariyadi.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...