Kamis, 23 Maret 2017 | 09.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>JK: Uang Terbanyak di Singapura dari Indonesia

JK: Uang Terbanyak di Singapura dari Indonesia

Reporter : Rakisa | Kamis, 21 Juli 2016 - 22:29 WIB

IMG-16295

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Singapura sebagai negara favorit bagi Warga Negara Indonesia, yang berniat menyembunyikan assetnya dari kejaran Fiskus Pajak.

Berbanding lurus, Singapura akan melakukan segala upaya guna menghadang asset tersebut kembali ke Indonesia.

“Semua negara pasti ingin survive, itu membuktikan kebenaran analisa bahwa uang terbanyak di Singapura ya dari Indonesia”, kata JK, saat mensosialisasikan tax amnesty, Kamis (21/7).

Terkait hal ini JK menyatakan pemerintah akan terus berusaha mengejar kembalinya aset WNI di luar negeri melalui program pengampunan pajak demi menggenjot ekonomi Indonesia.

Senada dengan JK, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan begitu banyaknya dana pengusaha nasional yang disimpan di bank-bank Singapura, secara tidak langsung membuat negara tetangga tersebut berupaya menjegal kebijakan tax amnesty.

“Karena bank di Singapura akan menahan dana yang cukup signifikan ini sehingga mereka memberikan insentif kepada pengusaha besar yang akan melakukan deklarasi. Tebusan deklarasi sebesar 4 persen, bisa ditanggung dengan mudah oleh bank Singapura,” jelas Rosan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, bank penampung kekayaan pengusaha Indonesia di Singapura bahkan bisa saja menyodorkan imbalan atau insentif yang lebih tinggi asal aset itu tidak direpatriasi.

“Ambil contoh, kita punya deposito Rp1.000 miliar yang akan ditarik semua. Bank Singapura bisa saja memberikan imbalan hasil dari sebelumnya 6 persen, dinaikkan menjadi 8 persen,” kata Hariyadi.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...