Senin, 20 November 2017 | 22.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Suap Interpelasi, KPK Periksa 4 Anggota DPRD Sumut

Suap Interpelasi, KPK Periksa 4 Anggota DPRD Sumut

Reporter : Rakisa | Senin, 25 Juli 2016 - 12:10 WIB

IMG-16338

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagendakan pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), terkait dugaan kasus suap interpelasi.

“Keempat saksi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MA (Muhammad Afan),” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati,Senin (25/7/2016).

Mereka, August Napitupulu (anggota DPRD Sumut 2014-2019, F-PDIP), Ari Wibowo (anggota DPRD Sumut 2014-2019, F-Gerindra), Fajar Waruwu (anggota DPRD Sumut 2014-2019, F-Gerindra), dan Arota Lase (anggota DPRD Sumut 2014-2019, F-Golkar).

Pada Kamis 16 Juni 2016, penyidik KPK telah menambah tersangka dari DPRD Sumut sebanyak 7 orang yaitu Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar.

Pemberian suap ini terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...