Senin, 20 November 2017 | 22.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

Selasa, 26 Juli 2016 - 12:00 WIB

IMG-16353

Rony Renaldo Situmorang

Medan, kini.co.id – Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang mengajak semua stakeholder dan elemen masyarakat bersama-sama memohon ke Menteri Hutan mencabut Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Toba Pulp Lestara (TPL).

Ronya menyampaikan ajakannya ini terkait statemen Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Danau Toba harus bersih dari segala bentuk limbah.

“Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut”, kata Rony, Selasa (26/7/2016).

Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang.

“Untuk apa dipertahankan keberadaan TPL di Sumut jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan tergadaikan”,ujarnya.(baca juga:Sindiran Luhut Panjaitan: Diberi Rp 5 M Sudah Senang, Padahal TPL Terima 500 Juta Dolar AS)

Dia memaparkan, IUPHHK dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan: menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Bagaimaa mungkin terwujud syarat kata menyertakan di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL”,ujarnya.

Walaupun PT TPL melakukan replanting, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang sepuluh tahun lalu masih tampak hijau.

“Hutan yang ditebangi saya yakini juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu. Mungkin saja saat ini sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, tinggal tersisa tanah kering. Bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi”,kata Rony.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...