Rabu, 17 Januari 2018 | 21.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

Selasa, 26 Juli 2016 - 12:00 WIB

IMG-16353

Rony Renaldo Situmorang

Medan, kini.co.id – Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang mengajak semua stakeholder dan elemen masyarakat bersama-sama memohon ke Menteri Hutan mencabut Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Toba Pulp Lestara (TPL).

Ronya menyampaikan ajakannya ini terkait statemen Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Danau Toba harus bersih dari segala bentuk limbah.

“Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut”, kata Rony, Selasa (26/7/2016).

Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang.

“Untuk apa dipertahankan keberadaan TPL di Sumut jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan tergadaikan”,ujarnya.(baca juga:Sindiran Luhut Panjaitan: Diberi Rp 5 M Sudah Senang, Padahal TPL Terima 500 Juta Dolar AS)

Dia memaparkan, IUPHHK dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan: menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Bagaimaa mungkin terwujud syarat kata menyertakan di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL”,ujarnya.

Walaupun PT TPL melakukan replanting, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang sepuluh tahun lalu masih tampak hijau.

“Hutan yang ditebangi saya yakini juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu. Mungkin saja saat ini sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, tinggal tersisa tanah kering. Bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi”,kata Rony.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...