Minggu, 28 Mei 2017 | 11.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

Selasa, 26 Juli 2016 - 12:00 WIB

IMG-16353

Rony Renaldo Situmorang

Medan, kini.co.id – Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang mengajak semua stakeholder dan elemen masyarakat bersama-sama memohon ke Menteri Hutan mencabut Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Toba Pulp Lestara (TPL).

Ronya menyampaikan ajakannya ini terkait statemen Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Danau Toba harus bersih dari segala bentuk limbah.

“Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut”, kata Rony, Selasa (26/7/2016).

Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang.

“Untuk apa dipertahankan keberadaan TPL di Sumut jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan tergadaikan”,ujarnya.(baca juga:Sindiran Luhut Panjaitan: Diberi Rp 5 M Sudah Senang, Padahal TPL Terima 500 Juta Dolar AS)

Dia memaparkan, IUPHHK dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan: menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Bagaimaa mungkin terwujud syarat kata menyertakan di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL”,ujarnya.

Walaupun PT TPL melakukan replanting, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang sepuluh tahun lalu masih tampak hijau.

“Hutan yang ditebangi saya yakini juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu. Mungkin saja saat ini sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, tinggal tersisa tanah kering. Bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi”,kata Rony.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...