Minggu, 19 Februari 2017 | 18.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

Selasa, 26 Juli 2016 - 12:00 WIB

IMG-16353

Rony Renaldo Situmorang

Medan, kini.co.id – Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang mengajak semua stakeholder dan elemen masyarakat bersama-sama memohon ke Menteri Hutan mencabut Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Toba Pulp Lestara (TPL).

Ronya menyampaikan ajakannya ini terkait statemen Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Danau Toba harus bersih dari segala bentuk limbah.

“Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut”, kata Rony, Selasa (26/7/2016).

Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang.

“Untuk apa dipertahankan keberadaan TPL di Sumut jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan tergadaikan”,ujarnya.(baca juga:Sindiran Luhut Panjaitan: Diberi Rp 5 M Sudah Senang, Padahal TPL Terima 500 Juta Dolar AS)

Dia memaparkan, IUPHHK dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan: menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Bagaimaa mungkin terwujud syarat kata menyertakan di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL”,ujarnya.

Walaupun PT TPL melakukan replanting, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang sepuluh tahun lalu masih tampak hijau.

“Hutan yang ditebangi saya yakini juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu. Mungkin saja saat ini sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, tinggal tersisa tanah kering. Bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi”,kata Rony.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...