Rabu, 27 September 2017 | 01.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

DPRD Sumut: Cabut HPH PT Toba Pulp Lestari

Selasa, 26 Juli 2016 - 12:00 WIB

IMG-16353

Rony Renaldo Situmorang

Medan, kini.co.id – Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang mengajak semua stakeholder dan elemen masyarakat bersama-sama memohon ke Menteri Hutan mencabut Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Toba Pulp Lestara (TPL).

Ronya menyampaikan ajakannya ini terkait statemen Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Danau Toba harus bersih dari segala bentuk limbah.

“Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut”, kata Rony, Selasa (26/7/2016).

Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang.

“Untuk apa dipertahankan keberadaan TPL di Sumut jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan tergadaikan”,ujarnya.(baca juga:Sindiran Luhut Panjaitan: Diberi Rp 5 M Sudah Senang, Padahal TPL Terima 500 Juta Dolar AS)

Dia memaparkan, IUPHHK dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan: menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Bagaimaa mungkin terwujud syarat kata menyertakan di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL”,ujarnya.

Walaupun PT TPL melakukan replanting, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang sepuluh tahun lalu masih tampak hijau.

“Hutan yang ditebangi saya yakini juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu. Mungkin saja saat ini sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, tinggal tersisa tanah kering. Bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi”,kata Rony.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...