Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Presiden Joko Widodo Rombak 13 Kementerian

Presiden Joko Widodo Rombak 13 Kementerian

Reporter : Rakisa | Rabu, 27 Juli 2016 - 13:55 WIB

IMG-16369

Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo merombak 13 Kementerian dalam reshuffel jilid II, Rabu (27/7/2016). Sejumlah nama baru masuk dan ada beberapa nama yang bergeser dari pos kementeriannya semula.

Empat menteri yang digeser dari posisinya semula yakni, Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Sebelumnya Luhut adalah Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digeser menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejabat Menteri PPN/Kepala Bappenas yang lama, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Pejabat lain yang digeser adalah Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selain empat nama tersebut, Jokowi mendatangkan muka baru ke Kabinet Kerja. Ada sembilan nama baru yang masuk yakni:

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto

Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Eko Putro Sandjojo

Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendi

Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito

Menteri Perdagangan: Airlangga Hartarto

Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Chandra Tahar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur

Dalam pidatonya Jokowi menyatakan, Indonesia harus menjawab segala tantangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

“Kecepatan adalah bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” katanya.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...