Jumat, 22 September 2017 | 18.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Budi Karya Sumadi, Dari Waduk Pluit Hingga Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi, Dari Waduk Pluit Hingga Menteri Perhubungan

Reporter : Rakisa | Rabu, 27 Juli 2016 - 16:07 WIB

IMG-16381

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi

Jakarta, kini.co.id – Dirut PT Angkasa Pura II (AP II), Budi Karya Sumadi akhirnya menggantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, dalam reshuffle jilid II Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pria kelahiran Palembang pada 18 Desember 1956 ini merupakan alumni Teknik Arsitektur Universitas Gajah Mada. Dia dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan.

Salah satu karya Budi Karya adalah kawasan Bintaro yang sukses menjadi “Kota Baru” penyangga Jakarta.

Kiprahnya bersinar sejak memimpin Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibukota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Budi Karya berhasil membawa Semasa di perusahaan pengembangan PT Pembangunan Jaya Ancol,go publik. Bahkan Taman Impian Jaya Ancol salah satu usaha dari PT Pembangunan Jaya Ancol menjadi salah satu tempat wisata terbesar di Indonesia. Wahana hiburan itu mampu menyedot wisatawan berkunjung ke Indonesia.

Sembilan tahun memimpin PT Pembangunan Jaya Ancol, tahun 2013 Budi mendapat tugas dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melakukan revitalisasi Waduk Pluit dan membangun sejumlah rumah susun untuk menampung warga Jakarta yang terkena relokasi di sekitar pinggiran Waduk Pluit.

Keberhasilannya merevitalisasi Waduk Pluit menjadi perhatian Joko Widodo.

Nama Budi Karya Sumadi sudah lama disebut masuk dalam daftar calon menteri. Sebelumnya, ia dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri Perumahan Rakyat, karena menjadi sosok penting dari revitalisasi taman kota waduk Pluit dan waduk Ria-Rio, penyelesaian rusunawa di Marunda, serta proyek Electronic Road Pricing (ERP).

Namun, saat itu Presiden Joko Widodo membutuhkan tangan dinginnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, PT AP II. Dia mengemban tanggungjawab dalam perluasan kawasan Bandara Soekarno Hatta.

Kini, Budi Karya Sumadi kembali berada di lingkaran Joko Widodo.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...