Sabtu, 18 November 2017 | 17.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Vihara Dibakar, Kapolri Perintahkan Kapolda Tinggal di Tanjungbalai

Vihara Dibakar, Kapolri Perintahkan Kapolda Tinggal di Tanjungbalai

Sabtu, 30 Juli 2016 - 23:20 WIB

IMG-16439

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Jakarta, kini.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Drs. Raden Budi Winarso untuk sementara tinggal di Kota Tanjungbalai, menyusul pembakaran dua vihara dan 8 kelenteng di “Kota Kerang” tersebut.

Selain itu, Tito juga meminta Kapolda Sumut segera mengusut tuntas kerusuhan bernuansa SARA di Tanjungbalai dan kerusuhan lain di Kabupaten Karo.

Terkait kerusuhan di Kota Tanjungbalau, Tito langsung turun ke Medan untuk melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara di Polda Sumut, Sabtu (30/7/2016).

“Kapolda untuk sementara waktu akan tinggal di Tanjungbalai,” ungkap Tito, Sabtu (30/7/2016).(baca juga:Rusuh di Tanjungbalai: Meliana dan Tujuh Penjara Masih Diperiksa Polisi)

Tito mengatakan kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai merupakan masalah individu yang hodup bertetangga. Tito menegaskan Sumatera Utara sebagai tempat toleransi umatberagama harus dipertahankan.

“Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi, karena ini persoalan individu. Juga hendaknya berpikiran jernih dalam menyikapi masalah ini. Ini persoalan antarindividu yang bertetangga,” ujarnya.

Sebelumnya, Tito mengatakan beberapa cara dilakukan agar kerusuhan tidak meluas dan situasi kondusif terjaga.

Pertama, ia telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama di Polda Sumut dan meminta mereka menjaga situasi aman dan tidak menyebar di wilayah lainnya.

Kedua, dalam hal penegakan hukum telah dilakukan dengan menangkap 7 orang.

“Ketiga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Raden Budi Winarso untuk sementara waktu akan tinggal di Tanjungbalai dan memimpin langsung pengaman di lokasi dengan memperkuat pasukan Brimob yang dibantu pasukan TNI,” tutupnya.

Sebelumnya, kerusuhan massa terjadi di Tanjungbalai Sumatera Utara pada Sabtu (30/7) dinihari.

Sekelompok massa merusak sejumlah vihara, klenteng dan bangunan yayasan sosial, bahkan delapan unit mobil juga dibakar.

Editor: Andi

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...