Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

Reporter : Rakisa | Rabu, 3 Agustus 2016 - 16:35 WIB

IMG-16487

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Jakarta, kini.co.id – salah satu lembaga independen yang giat mengawasi Polisi Republik Indonesia (Polri), Indonesia Police Watch (IPW), mengecam keras rencana pemanggilan Haris Azhar Cantona, koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, sehubungan nyanyian Freddy Budiman.

Fredy adalah salah satu terpidana yang telah dieksekusi mati beberapa hari lalu karena terbukti sebagai salah sati gembong narkoba.

Seperti diketahui, Haris menyebarkan pengakuan Fredy di media sosial terkait keterlibatan beberapa lembaga tinggi negara dalam kasus Fredy. Pengakuan tersebut disebarkan Haris pasca pertemuannya dengan gemobong tersebut sebelum Fredy dieksekusi tanggal 29 Juli lalu.

Dalam siaran pers yang diterima KiniNEWS, Rabu, (04/08/2016) dan ditandatangai Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, IPW menilai pemanggilan terhadap Haris tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, langkah tersebut juga sarat menunjukkan arogansi Polri yang anti kritik serta tidak mau berubah atau tidak mau melakukan revolusi mental.

Sementara itu, mereka juga menyayangkan jiak dalam tubuh Polri, jumlah anggota yang terlibat narkoba terus bertambah.

Rencana pemanggilan itu sendiri sehubungan adanya laporan institusi tertentu, terhadap Haris. Namun dalam siran pers tersebut, tidak disebutkan nama istitusi terkait.

Lalu, adapun pasal yang menjerat kordinator Kontras tersebut, pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik berbunyi, “barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dst”.

“Pasal ini menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam kasus Freddy, Haris tidak pernah menyebut nama seseorang sehingga tidak ada nama baiknya yang dirusak”, demikian ditulis.

Selain itu, begitu juga Pasal 207 KUHP menegaskan; “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dst”.

“Pertanyaannya kemudian, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan Haris bersifat menghina?”

“Bukankah Haris hanya memaparkan agar ada perbaikan moralitas atau revolusi mental di jajaran aparatur sehingga peredaran narkoba di negeri ini bisa benar-benar diberantas”, lanjut mereka.

Maka dari itu, IPW berharap pemerintah justru harus berterimakasih kepada Haris yang mau membuka pengakuan Freddy. Meskipun pengakuan itu tanpa bukti, tapi apa yang dipaparkan Haris sudah menjadi rahasia umum yang harus dihentikan pemerintah, agar aparaturnya tidak bermain-main lagi dengan narkoba maupun bandar narkoba, mengingat negeri ini sudah sangat darurat narkoba.

“Ketimbang memeriksa Haris, Polri dan BNN lebih baik memeriksa oknum BNN yang mendatangi Freddy ke Nusakambangan dan ‘mengutakatik’ cctv”, lanjut mereka.

Mereka mengklaim bahwa banyak saksi yang melihat kedatangan oknum itu dan cctv yang bisa menjadi barang bukti, untuk kemudian kekayaan oknum bersangkutan ditelusuri, apakah ada kaitannya dengan Freddy. Bagaimana pun aksi kolusi para bandar narkoba dengan aparatur harus diperangi.

“Polri harus menjadi ujung tombaknya. Dengan membungkam Haris sama artinya Polri melindungi oknum-oknum yang memanfaatkan institusinya untuk berkolusi dengan bandar narkoba dan memperkaya diri”, punkas mereka. (Yulius Aj).

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...