Kamis, 19 Januari 2017 | 09.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

Reporter : Rakisa | Rabu, 3 Agustus 2016 - 16:35 WIB

IMG-16487

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Jakarta, kini.co.id – salah satu lembaga independen yang giat mengawasi Polisi Republik Indonesia (Polri), Indonesia Police Watch (IPW), mengecam keras rencana pemanggilan Haris Azhar Cantona, koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, sehubungan nyanyian Freddy Budiman.

Fredy adalah salah satu terpidana yang telah dieksekusi mati beberapa hari lalu karena terbukti sebagai salah sati gembong narkoba.

Seperti diketahui, Haris menyebarkan pengakuan Fredy di media sosial terkait keterlibatan beberapa lembaga tinggi negara dalam kasus Fredy. Pengakuan tersebut disebarkan Haris pasca pertemuannya dengan gemobong tersebut sebelum Fredy dieksekusi tanggal 29 Juli lalu.

Dalam siaran pers yang diterima KiniNEWS, Rabu, (04/08/2016) dan ditandatangai Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, IPW menilai pemanggilan terhadap Haris tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, langkah tersebut juga sarat menunjukkan arogansi Polri yang anti kritik serta tidak mau berubah atau tidak mau melakukan revolusi mental.

Sementara itu, mereka juga menyayangkan jiak dalam tubuh Polri, jumlah anggota yang terlibat narkoba terus bertambah.

Rencana pemanggilan itu sendiri sehubungan adanya laporan institusi tertentu, terhadap Haris. Namun dalam siran pers tersebut, tidak disebutkan nama istitusi terkait.

Lalu, adapun pasal yang menjerat kordinator Kontras tersebut, pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik berbunyi, “barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dst”.

“Pasal ini menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam kasus Freddy, Haris tidak pernah menyebut nama seseorang sehingga tidak ada nama baiknya yang dirusak”, demikian ditulis.

Selain itu, begitu juga Pasal 207 KUHP menegaskan; “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dst”.

“Pertanyaannya kemudian, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan Haris bersifat menghina?”

“Bukankah Haris hanya memaparkan agar ada perbaikan moralitas atau revolusi mental di jajaran aparatur sehingga peredaran narkoba di negeri ini bisa benar-benar diberantas”, lanjut mereka.

Maka dari itu, IPW berharap pemerintah justru harus berterimakasih kepada Haris yang mau membuka pengakuan Freddy. Meskipun pengakuan itu tanpa bukti, tapi apa yang dipaparkan Haris sudah menjadi rahasia umum yang harus dihentikan pemerintah, agar aparaturnya tidak bermain-main lagi dengan narkoba maupun bandar narkoba, mengingat negeri ini sudah sangat darurat narkoba.

“Ketimbang memeriksa Haris, Polri dan BNN lebih baik memeriksa oknum BNN yang mendatangi Freddy ke Nusakambangan dan ‘mengutakatik’ cctv”, lanjut mereka.

Mereka mengklaim bahwa banyak saksi yang melihat kedatangan oknum itu dan cctv yang bisa menjadi barang bukti, untuk kemudian kekayaan oknum bersangkutan ditelusuri, apakah ada kaitannya dengan Freddy. Bagaimana pun aksi kolusi para bandar narkoba dengan aparatur harus diperangi.

“Polri harus menjadi ujung tombaknya. Dengan membungkam Haris sama artinya Polri melindungi oknum-oknum yang memanfaatkan institusinya untuk berkolusi dengan bandar narkoba dan memperkaya diri”, punkas mereka. (Yulius Aj).

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...