Senin, 19 Februari 2018 | 10.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

Reporter : Rakisa | Rabu, 3 Agustus 2016 - 16:35 WIB

IMG-16487

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Jakarta, kini.co.id – salah satu lembaga independen yang giat mengawasi Polisi Republik Indonesia (Polri), Indonesia Police Watch (IPW), mengecam keras rencana pemanggilan Haris Azhar Cantona, koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, sehubungan nyanyian Freddy Budiman.

Fredy adalah salah satu terpidana yang telah dieksekusi mati beberapa hari lalu karena terbukti sebagai salah sati gembong narkoba.

Seperti diketahui, Haris menyebarkan pengakuan Fredy di media sosial terkait keterlibatan beberapa lembaga tinggi negara dalam kasus Fredy. Pengakuan tersebut disebarkan Haris pasca pertemuannya dengan gemobong tersebut sebelum Fredy dieksekusi tanggal 29 Juli lalu.

Dalam siaran pers yang diterima KiniNEWS, Rabu, (04/08/2016) dan ditandatangai Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, IPW menilai pemanggilan terhadap Haris tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, langkah tersebut juga sarat menunjukkan arogansi Polri yang anti kritik serta tidak mau berubah atau tidak mau melakukan revolusi mental.

Sementara itu, mereka juga menyayangkan jiak dalam tubuh Polri, jumlah anggota yang terlibat narkoba terus bertambah.

Rencana pemanggilan itu sendiri sehubungan adanya laporan institusi tertentu, terhadap Haris. Namun dalam siran pers tersebut, tidak disebutkan nama istitusi terkait.

Lalu, adapun pasal yang menjerat kordinator Kontras tersebut, pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik berbunyi, “barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dst”.

“Pasal ini menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam kasus Freddy, Haris tidak pernah menyebut nama seseorang sehingga tidak ada nama baiknya yang dirusak”, demikian ditulis.

Selain itu, begitu juga Pasal 207 KUHP menegaskan; “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dst”.

“Pertanyaannya kemudian, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan Haris bersifat menghina?”

“Bukankah Haris hanya memaparkan agar ada perbaikan moralitas atau revolusi mental di jajaran aparatur sehingga peredaran narkoba di negeri ini bisa benar-benar diberantas”, lanjut mereka.

Maka dari itu, IPW berharap pemerintah justru harus berterimakasih kepada Haris yang mau membuka pengakuan Freddy. Meskipun pengakuan itu tanpa bukti, tapi apa yang dipaparkan Haris sudah menjadi rahasia umum yang harus dihentikan pemerintah, agar aparaturnya tidak bermain-main lagi dengan narkoba maupun bandar narkoba, mengingat negeri ini sudah sangat darurat narkoba.

“Ketimbang memeriksa Haris, Polri dan BNN lebih baik memeriksa oknum BNN yang mendatangi Freddy ke Nusakambangan dan ‘mengutakatik’ cctv”, lanjut mereka.

Mereka mengklaim bahwa banyak saksi yang melihat kedatangan oknum itu dan cctv yang bisa menjadi barang bukti, untuk kemudian kekayaan oknum bersangkutan ditelusuri, apakah ada kaitannya dengan Freddy. Bagaimana pun aksi kolusi para bandar narkoba dengan aparatur harus diperangi.

“Polri harus menjadi ujung tombaknya. Dengan membungkam Haris sama artinya Polri melindungi oknum-oknum yang memanfaatkan institusinya untuk berkolusi dengan bandar narkoba dan memperkaya diri”, punkas mereka. (Yulius Aj).

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 10:26 WIB

Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini

Sidang perkara korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar.Agendanya adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut ...
Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres
Politik - Senin, 19 Februari 2018 - 10:05 WIB

Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan insiden pencegahan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ...
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...