Minggu, 20 Agustus 2017 | 13.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

IPW Kecam Rencana Polri Panggil Hariz Azhar

Reporter : Rakisa | Rabu, 3 Agustus 2016 - 16:35 WIB

IMG-16487

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Jakarta, kini.co.id – salah satu lembaga independen yang giat mengawasi Polisi Republik Indonesia (Polri), Indonesia Police Watch (IPW), mengecam keras rencana pemanggilan Haris Azhar Cantona, koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, sehubungan nyanyian Freddy Budiman.

Fredy adalah salah satu terpidana yang telah dieksekusi mati beberapa hari lalu karena terbukti sebagai salah sati gembong narkoba.

Seperti diketahui, Haris menyebarkan pengakuan Fredy di media sosial terkait keterlibatan beberapa lembaga tinggi negara dalam kasus Fredy. Pengakuan tersebut disebarkan Haris pasca pertemuannya dengan gemobong tersebut sebelum Fredy dieksekusi tanggal 29 Juli lalu.

Dalam siaran pers yang diterima KiniNEWS, Rabu, (04/08/2016) dan ditandatangai Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, IPW menilai pemanggilan terhadap Haris tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, langkah tersebut juga sarat menunjukkan arogansi Polri yang anti kritik serta tidak mau berubah atau tidak mau melakukan revolusi mental.

Sementara itu, mereka juga menyayangkan jiak dalam tubuh Polri, jumlah anggota yang terlibat narkoba terus bertambah.

Rencana pemanggilan itu sendiri sehubungan adanya laporan institusi tertentu, terhadap Haris. Namun dalam siran pers tersebut, tidak disebutkan nama istitusi terkait.

Lalu, adapun pasal yang menjerat kordinator Kontras tersebut, pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik berbunyi, “barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dst”.

“Pasal ini menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam kasus Freddy, Haris tidak pernah menyebut nama seseorang sehingga tidak ada nama baiknya yang dirusak”, demikian ditulis.

Selain itu, begitu juga Pasal 207 KUHP menegaskan; “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dst”.

“Pertanyaannya kemudian, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan Haris bersifat menghina?”

“Bukankah Haris hanya memaparkan agar ada perbaikan moralitas atau revolusi mental di jajaran aparatur sehingga peredaran narkoba di negeri ini bisa benar-benar diberantas”, lanjut mereka.

Maka dari itu, IPW berharap pemerintah justru harus berterimakasih kepada Haris yang mau membuka pengakuan Freddy. Meskipun pengakuan itu tanpa bukti, tapi apa yang dipaparkan Haris sudah menjadi rahasia umum yang harus dihentikan pemerintah, agar aparaturnya tidak bermain-main lagi dengan narkoba maupun bandar narkoba, mengingat negeri ini sudah sangat darurat narkoba.

“Ketimbang memeriksa Haris, Polri dan BNN lebih baik memeriksa oknum BNN yang mendatangi Freddy ke Nusakambangan dan ‘mengutakatik’ cctv”, lanjut mereka.

Mereka mengklaim bahwa banyak saksi yang melihat kedatangan oknum itu dan cctv yang bisa menjadi barang bukti, untuk kemudian kekayaan oknum bersangkutan ditelusuri, apakah ada kaitannya dengan Freddy. Bagaimana pun aksi kolusi para bandar narkoba dengan aparatur harus diperangi.

“Polri harus menjadi ujung tombaknya. Dengan membungkam Haris sama artinya Polri melindungi oknum-oknum yang memanfaatkan institusinya untuk berkolusi dengan bandar narkoba dan memperkaya diri”, punkas mereka. (Yulius Aj).

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar
Politik - Minggu, 20 Agustus 2017 - 11:31 WIB

Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar

Presiden Jokowi mengaku menyesalkan atas insiden kesalahan cetak foto bendera Indonesia terbalik pada buku panduan resmi yang dibagikan secara gratis ...
Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:52 WIB

Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan tidak ada penambahan pasukan ke Timika pascaaksi anarkis yang dilakukan ...
Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:47 WIB

Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28

Manajemen PT Freeport Indonesia mengimbau para karyawannya agar menghindari Check Point 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika yang sempat diserang ...
Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 23:48 WIB

Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas

Gelaran PKB Movie Award 2017 yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) akhirnya berhasil mendaptkan nama-nama nominator terbaik. Ajang yang ...
Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura
Nasional - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:39 WIB

Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang selama ini mogok kerja di Timika, Papua beserta istri mereka hingga ...
Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 20:23 WIB

Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Polisi Rachmat Mulyana agar memberikan penghargaan kepada sopir yang mengunggah ...