Senin, 23 Oktober 2017 | 22.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Akom Tegaskan Tolak Bayar Tebusan Abu Sayyaf Untuk Bebaskan WNI

Akom Tegaskan Tolak Bayar Tebusan Abu Sayyaf Untuk Bebaskan WNI

Rabu, 3 Agustus 2016 - 13:38 WIB

IMG-16489

Ketua DPR, Ade Komarudin

Jakarta, kini.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komaruddin (Akom) menegaskan, dirinya secara total tidak akan menyetujui terkait permintaan tebusan (uang) yang diminta oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf untuk membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandranya.

Menurut Akom, Negara Indonesia telah telah dipermainkan oleh kelompok radikal yang tidak sah tersebut.

“Saya sudah sampaikan. Saya tidak menghendaki Abu Sayyaf dalam tanda petik manjakan, negeri ini dimainkan oleh Abu Sayyaf, menurut saya,” ujar Akom, Rabu (03/08/2016).

Lebih lanjut Akom menerangkan bahwa Indonesia tidak boleh menuruti kehendaknya meskipun Indonesia telah menjadi sasaran empuk oleh mereka. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut bekerja tanpa berdasarkan ideologi yang jelas.

“Masa negeri ini kalah oleh satu orang Abu Sayyaf. Pokoknya pemerintah harus ambil tindakan,” jelasnya.

Bagi Akom hal ini sangat memalukan, jika pada akhirnya Indonesia memilih untuk menebus para Anak Buah Kapal (ABK) tugboat Charles 001 itu.

“Saya tidak rekomendasikan itu, negeri ini kok terkucil amat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kelompok Abu Sayyaf menyandra ABK Tugboat Charles 001 sejak 21 Juni 2016, lalu.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...