Kamis, 19 Januari 2017 | 09.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Akom Tegaskan Tolak Bayar Tebusan Abu Sayyaf Untuk Bebaskan WNI

Akom Tegaskan Tolak Bayar Tebusan Abu Sayyaf Untuk Bebaskan WNI

Rabu, 3 Agustus 2016 - 13:38 WIB

IMG-16489

Ketua DPR, Ade Komarudin

Jakarta, kini.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komaruddin (Akom) menegaskan, dirinya secara total tidak akan menyetujui terkait permintaan tebusan (uang) yang diminta oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf untuk membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandranya.

Menurut Akom, Negara Indonesia telah telah dipermainkan oleh kelompok radikal yang tidak sah tersebut.

“Saya sudah sampaikan. Saya tidak menghendaki Abu Sayyaf dalam tanda petik manjakan, negeri ini dimainkan oleh Abu Sayyaf, menurut saya,” ujar Akom, Rabu (03/08/2016).

Lebih lanjut Akom menerangkan bahwa Indonesia tidak boleh menuruti kehendaknya meskipun Indonesia telah menjadi sasaran empuk oleh mereka. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut bekerja tanpa berdasarkan ideologi yang jelas.

“Masa negeri ini kalah oleh satu orang Abu Sayyaf. Pokoknya pemerintah harus ambil tindakan,” jelasnya.

Bagi Akom hal ini sangat memalukan, jika pada akhirnya Indonesia memilih untuk menebus para Anak Buah Kapal (ABK) tugboat Charles 001 itu.

“Saya tidak rekomendasikan itu, negeri ini kok terkucil amat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kelompok Abu Sayyaf menyandra ABK Tugboat Charles 001 sejak 21 Juni 2016, lalu.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...