Sabtu, 18 November 2017 | 17.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Bareskrim Undang Perwakilan Facebook, Twitter dan Google

Bareskrim Undang Perwakilan Facebook, Twitter dan Google

Undangan Ini Terkait Pembahasan Akun Medsos Meresahkan,

Kamis, 4 Agustus 2016 - 09:47 WIB

IMG-16496

Logo Facebook, Twitter, Google.

Jakarta, kini.co.id – Maraknya konten media sosial yang mengandung hate speech atau ujaran kebencian termasuk pencemaran nama baik dan SARA. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menggelar pertemuan dengan perwakilan pihak jejaring sosial seperti Facebook, Twitter daan Google.

Pertemuan yang berlangsung di Bareskrim itu dalam rangka mencari solusi bersama dengan maraknya postingan media sosial yang bisa membahayakan dan timbulnya tindak pidana.

Demikian hal itu disampaikan Dir Tipid Eksus Bareskrim Polri Brigadir Jendral Agung Setya, Rabu (3/8)/2016) di Mabes Polri.

“Kita mengundang perwakilan media sosial membahas maraknya ujaran kebencian yang mengandung pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian dan SARA,” jelas Agung.

Agung menjelaskan pertemuan juga membahas khusus mengenai tulisan di akun media sosial yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan keamanan.

“Pada kesempatan tersebut penyedia medsos menyampaikan bahwa akan menyediakan “chanel” agar masyarakat dapat melaporkan akun-akun yang mengupload/menulis hal-hal yang memiki muatan tindak pidana,” jelas Agung.

Agung melanjutkan nantinya penyedia Medsos juga menyediakan “chanel khusus” yang diperuntukkan bagi pemerintah dan penegak hukum.

“Sehingga penegak hukum dapat menerima informasi terkait siapa pemilik/yang menggunakan akun tersebut,” tegas Agung.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...