Rabu, 22 Februari 2017 | 01.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Eks Anak Buah Nurhadi Dituntut 13 Tahun Penjara dan Rp.500 Juta

Eks Anak Buah Nurhadi Dituntut 13 Tahun Penjara dan Rp.500 Juta

Kamis, 4 Agustus 2016 - 16:30 WIB

IMG-16502

Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna.

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Fitroh Rohcayanto akhirnya menuntut Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna dengan pidana penjara 13 tahun pada Kamis (4/8/2016).

“Menjatuhkan pidana penjara 13 tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

JPU menyebutkan, Perbuatan dari mantan anak buah Nurhadi Abdurrachman sewaktu masih menjabat sebagai Sekertaris MA, tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Selain itu, Andri juga dinilai Jaksa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, serta telah mematahkan harapan para pencari keadilan. Oleh karena itu, JPU menyatakan tidak ada asalan pengampunan untuk Andri sehingga patut dijatuhi hukuman yang setimpal.

Andri didakwa karena menerima suap sebesar Rp. 400 juta, dimana suap tersebut diberikan oleh pihak yang berperkara di MA terkait pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi, dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur.

Andri diminta untuk melakukan penundaan, agar hukuman kepada Ichsan tidak segera dieksekusi oleh jaksa, serta pihak Ichsan memiliki waktu untuk mempersiapkan memori pengajuan peninjauan kembali (PK).

Kasus ini bermula saat Awang Lazuardi Embat yang merupakan pengacara Ichsan menghubungi Andri dan meminta informasi terkait perkara kasasi Ichsan. Dalam pembicaraan tersebut, Awang yang sudah kenal dengan Andri meminta agar pengiriman salinan putusan kasasi ditunda.

Selain menerima suap, Andri juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta. Pemberian uang Rp 500 juta tersebut diberikan oleh Asep Ruhiat, seorang pengacara di Pekanbaru. Asep menyampaikan kepada Andri bahwa ia sedang menangani beberapa perkara di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Atas perbuatannya, Andri didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Riski Ditemukan tak Bernyawa
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:40 WIB

Riski Ditemukan tak Bernyawa

Korban tenggelam di Kali Pulo, Kecamatan Medan Satria, Muhammad Riski (16) berhasil ditemukan tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kota ...
Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:31 WIB

Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi

Lima warga lansia, dan Satu dibawah umur yang sedang mengidap penyakit berhasil dievakuasi Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...