Kamis, 26 April 2018 | 14.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Senin, 8 Agustus 2016 - 12:53 WIB

IMG-16523

Mahkamah Agung. Ist

Jakarta, kini.co.id – Peradilan bersih merupakan dasar menjadikan sebuah negara bebas korupsi. Namun saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Dalam peperangan melawan korupsi, lembaga peradilan justru menyimpan banyak kecurangan.

Hal ini dibuktikan dengan terjeratnya sejumlah oknum pejabat di lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lainnya.

Bahkan baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna selama 13 tahun penjara.

Menanggapi ini, hakim Gayus Lumbuun mengatakan Presiden perlu menyelamatkan lembaga penegakan hukum yang kian menggurita itu, Senin (8/8/2016)

“Untuk menyelamatkan lembaga yudikatif, perlu dibuat tim evaluasi khusus yang mengaudit ulang permasalahan di MA dan seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Tim ini haruslah berisi orang yang kredibel dan mengikutsertakan mantan pimpinan MA,” usul Gayus.

Selain itu ia juga menyebutkan tokoh masyarakat seperti Buya Syafei Maarif, Mahfud MD, Busyro Muqoddas, Taufiqurahman Ruki diikutsertakan dalam tim yang nantinya dapat bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK untuk melakukan audit forensik permasalahan di lembaga peradilan.

“Saat ini Indonesia memiliki 530 Pengadilan Negeri, 30 Pengadilan Tinggi dan di MA terdiri dari 10 pimpinan MA.Diharapkan dapat terwujud sebuah lembaga peradilan yang baru untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KY, Taufiqqurohman Syahuri mengusulkan sebaiknya Presiden mengeluarkan perpu perubahan tentang UU MA.

Substansi perpu itu, kata Syahuri, nanti menciptakan sistem demokratisasi dalam rekrutmen pimpinan pengadilan dengan melibatkan lembaga negara lain.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...