Selasa, 28 Maret 2017 | 03.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Senin, 8 Agustus 2016 - 12:53 WIB

IMG-16523

Mahkamah Agung. Ist

Jakarta, kini.co.id – Peradilan bersih merupakan dasar menjadikan sebuah negara bebas korupsi. Namun saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Dalam peperangan melawan korupsi, lembaga peradilan justru menyimpan banyak kecurangan.

Hal ini dibuktikan dengan terjeratnya sejumlah oknum pejabat di lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lainnya.

Bahkan baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna selama 13 tahun penjara.

Menanggapi ini, hakim Gayus Lumbuun mengatakan Presiden perlu menyelamatkan lembaga penegakan hukum yang kian menggurita itu, Senin (8/8/2016)

“Untuk menyelamatkan lembaga yudikatif, perlu dibuat tim evaluasi khusus yang mengaudit ulang permasalahan di MA dan seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Tim ini haruslah berisi orang yang kredibel dan mengikutsertakan mantan pimpinan MA,” usul Gayus.

Selain itu ia juga menyebutkan tokoh masyarakat seperti Buya Syafei Maarif, Mahfud MD, Busyro Muqoddas, Taufiqurahman Ruki diikutsertakan dalam tim yang nantinya dapat bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK untuk melakukan audit forensik permasalahan di lembaga peradilan.

“Saat ini Indonesia memiliki 530 Pengadilan Negeri, 30 Pengadilan Tinggi dan di MA terdiri dari 10 pimpinan MA.Diharapkan dapat terwujud sebuah lembaga peradilan yang baru untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KY, Taufiqqurohman Syahuri mengusulkan sebaiknya Presiden mengeluarkan perpu perubahan tentang UU MA.

Substansi perpu itu, kata Syahuri, nanti menciptakan sistem demokratisasi dalam rekrutmen pimpinan pengadilan dengan melibatkan lembaga negara lain.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...