Rabu, 28 Juni 2017 | 05.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Senin, 8 Agustus 2016 - 12:53 WIB

IMG-16523

Mahkamah Agung. Ist

Jakarta, kini.co.id – Peradilan bersih merupakan dasar menjadikan sebuah negara bebas korupsi. Namun saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Dalam peperangan melawan korupsi, lembaga peradilan justru menyimpan banyak kecurangan.

Hal ini dibuktikan dengan terjeratnya sejumlah oknum pejabat di lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lainnya.

Bahkan baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna selama 13 tahun penjara.

Menanggapi ini, hakim Gayus Lumbuun mengatakan Presiden perlu menyelamatkan lembaga penegakan hukum yang kian menggurita itu, Senin (8/8/2016)

“Untuk menyelamatkan lembaga yudikatif, perlu dibuat tim evaluasi khusus yang mengaudit ulang permasalahan di MA dan seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Tim ini haruslah berisi orang yang kredibel dan mengikutsertakan mantan pimpinan MA,” usul Gayus.

Selain itu ia juga menyebutkan tokoh masyarakat seperti Buya Syafei Maarif, Mahfud MD, Busyro Muqoddas, Taufiqurahman Ruki diikutsertakan dalam tim yang nantinya dapat bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK untuk melakukan audit forensik permasalahan di lembaga peradilan.

“Saat ini Indonesia memiliki 530 Pengadilan Negeri, 30 Pengadilan Tinggi dan di MA terdiri dari 10 pimpinan MA.Diharapkan dapat terwujud sebuah lembaga peradilan yang baru untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KY, Taufiqqurohman Syahuri mengusulkan sebaiknya Presiden mengeluarkan perpu perubahan tentang UU MA.

Substansi perpu itu, kata Syahuri, nanti menciptakan sistem demokratisasi dalam rekrutmen pimpinan pengadilan dengan melibatkan lembaga negara lain.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq
Hukum - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:38 WIB

Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq

Polda Metro Jaya menyatakan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tidak lantas mempengaruhi penanganan kasus yang menjerat ...
Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait ...
ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen
Ekonomi - Selasa, 27 Juni 2017 - 22:09 WIB

ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama arus mudik, total angkutan yang disebrangkan dari Jawa ...
GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 19:27 WIB

GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi paska tim GNPF-MUI melakukan pertemuan dengan Presiden ...
KH Bachtiar Nasir:  Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:46 WIB

KH Bachtiar Nasir: Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir, mengaku tidak tak ada pembahasan khusus yang dibicarakan pihaknya saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada, ...
GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:20 WIB

GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden

Berbagai tudingan miring terhadap langkah GNPF-MUI mulai dari mengemis, masuk angin hingga ada udang dibalik batu yang menggelar pertemuan dengan ...