Kamis, 23 Februari 2017 | 05.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Senin, 8 Agustus 2016 - 12:53 WIB

IMG-16523

Mahkamah Agung. Ist

Jakarta, kini.co.id – Peradilan bersih merupakan dasar menjadikan sebuah negara bebas korupsi. Namun saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Dalam peperangan melawan korupsi, lembaga peradilan justru menyimpan banyak kecurangan.

Hal ini dibuktikan dengan terjeratnya sejumlah oknum pejabat di lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lainnya.

Bahkan baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna selama 13 tahun penjara.

Menanggapi ini, hakim Gayus Lumbuun mengatakan Presiden perlu menyelamatkan lembaga penegakan hukum yang kian menggurita itu, Senin (8/8/2016)

“Untuk menyelamatkan lembaga yudikatif, perlu dibuat tim evaluasi khusus yang mengaudit ulang permasalahan di MA dan seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Tim ini haruslah berisi orang yang kredibel dan mengikutsertakan mantan pimpinan MA,” usul Gayus.

Selain itu ia juga menyebutkan tokoh masyarakat seperti Buya Syafei Maarif, Mahfud MD, Busyro Muqoddas, Taufiqurahman Ruki diikutsertakan dalam tim yang nantinya dapat bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK untuk melakukan audit forensik permasalahan di lembaga peradilan.

“Saat ini Indonesia memiliki 530 Pengadilan Negeri, 30 Pengadilan Tinggi dan di MA terdiri dari 10 pimpinan MA.Diharapkan dapat terwujud sebuah lembaga peradilan yang baru untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KY, Taufiqqurohman Syahuri mengusulkan sebaiknya Presiden mengeluarkan perpu perubahan tentang UU MA.

Substansi perpu itu, kata Syahuri, nanti menciptakan sistem demokratisasi dalam rekrutmen pimpinan pengadilan dengan melibatkan lembaga negara lain.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Patrialis Akbar Tegaskan Tak Ada Hakim Lain yang Terlibat
Hukum - Rabu, 22 Februari 2017 - 22:29 WIB

Patrialis Akbar Tegaskan Tak Ada Hakim Lain yang Terlibat

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar membantah ada keterlibatan hakim lain dalam kasus yang menjeratnya.Menurutnya, kasus penerimaan suap atas Undang-undang ...
Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 19:07 WIB

Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur

Maskapai Penerbangan Lion Air akan membuka dua rute baru dari Solo ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan frekuensi terbang sebanyak satu ...
Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 17:40 WIB

Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta aparatur keamanan segera mengambil sikap atas aksi intimidasi Fredy Tahuney alias Iwan ...
Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 16:28 WIB

Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengklaim tak pernah melakukan kriminalisasi para ulama. Berbeda dengan tuduhan pimpinan Front ...
Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR
Politik - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:52 WIB

Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang tidak menggubris status hukum Ahok sebagai tersangka penistaan agama menuai komentar dari ...
Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada
Peristiwa - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:10 WIB

Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada

Gunung-gunung api di Indonesia hingga saat ini masih menggeliat. Bahkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini ada ...