Senin, 19 Februari 2018 | 10.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Presiden Harus Berantas Mafia Peradilan

Senin, 8 Agustus 2016 - 12:53 WIB

IMG-16523

Mahkamah Agung. Ist

Jakarta, kini.co.id – Peradilan bersih merupakan dasar menjadikan sebuah negara bebas korupsi. Namun saat ini yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Dalam peperangan melawan korupsi, lembaga peradilan justru menyimpan banyak kecurangan.

Hal ini dibuktikan dengan terjeratnya sejumlah oknum pejabat di lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lainnya.

Bahkan baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna selama 13 tahun penjara.

Menanggapi ini, hakim Gayus Lumbuun mengatakan Presiden perlu menyelamatkan lembaga penegakan hukum yang kian menggurita itu, Senin (8/8/2016)

“Untuk menyelamatkan lembaga yudikatif, perlu dibuat tim evaluasi khusus yang mengaudit ulang permasalahan di MA dan seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Tim ini haruslah berisi orang yang kredibel dan mengikutsertakan mantan pimpinan MA,” usul Gayus.

Selain itu ia juga menyebutkan tokoh masyarakat seperti Buya Syafei Maarif, Mahfud MD, Busyro Muqoddas, Taufiqurahman Ruki diikutsertakan dalam tim yang nantinya dapat bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK untuk melakukan audit forensik permasalahan di lembaga peradilan.

“Saat ini Indonesia memiliki 530 Pengadilan Negeri, 30 Pengadilan Tinggi dan di MA terdiri dari 10 pimpinan MA.Diharapkan dapat terwujud sebuah lembaga peradilan yang baru untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KY, Taufiqqurohman Syahuri mengusulkan sebaiknya Presiden mengeluarkan perpu perubahan tentang UU MA.

Substansi perpu itu, kata Syahuri, nanti menciptakan sistem demokratisasi dalam rekrutmen pimpinan pengadilan dengan melibatkan lembaga negara lain.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 10:26 WIB

Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini

Sidang perkara korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar.Agendanya adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut ...
Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres
Politik - Senin, 19 Februari 2018 - 10:05 WIB

Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan insiden pencegahan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ...
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...