Sabtu, 21 Oktober 2017 | 09.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Nyangkut Kasus Suap Gatot, DPW PAN Sumut Akan Beri Bantuan Hukum Anggotanya

Nyangkut Kasus Suap Gatot, DPW PAN Sumut Akan Beri Bantuan Hukum Anggotanya

Senin, 8 Agustus 2016 - 13:44 WIB

IMG-16527

Ist

Medan, kini.co.id – Kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho terus bergulir dan menyeret satu per pastu politisi di lingkungan DPRD Sumut.

Tak terkecuali 2 anggota Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hussein dan Parluhutan Siregar yang kini sedang ditahan KPK.

Dalam hal ini, DPW PAN Sumut mengaku akan segera menjenguk kedua anggotanya tersebut untuk menguatkan secara mental.

“Kami tentu terkejut dan prihatin, kami akan jenguk untuk menguatkan beliau,” ujar DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap, Senin (8/8/2016).

Menurut Yahdi, pihaknya juga akan memberikan bantuan hukum apabila dibutuhkan oleh kedua kader yang kini masih berstatus anggota DPRD Sumut tersebut.

“Kita masih menunggu keputusan DPP PAN sebelum mengambil langkah,” katanya.

Sebelumnya, Zulkifli Husien dan Parluhutan Siregar bersama lima anggota DPRD Sumut lainnya yang juga berstatus tersangka, yakni Muhammad Affan (PDIP), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Guntur Manurung (Demokrat), Bustami HS (PPP) dan Budiman Nadapdap (PDIP) ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua di Gedung KPK Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Ketujuhnya diduga menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho saat masih sebagai Gubernur Sumut terkait pengesahan sejumlah APBD dan LKPJ Sumut serta pembatalan hak interpelasi.

Tersangka Muhammad Affan, Guntur Manurung dan Parluhutan Siregar ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan Bustami HS, Budiman Nadapdap dan Zulkifli Effendi Siregar ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba, Jakarta Pusat. Sementara itu, Zulkifli Husein ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Timur.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...
Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:10 WIB

Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika

Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan ...
Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:50 WIB

Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan menegaskan, target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp770,7 triliun, atau hanya 60 ...
Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:04 WIB

Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi

Perang terbuka antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Gubernur  DKI Jakarta soal reklamasi teluk Jakarta membuat gusar Wakil Ketua DPR Taufik ...
Perppu ormas diputuskan 26 Oktober
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:13 WIB

Perppu ormas diputuskan 26 Oktober

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pengambilan keputusan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di tingkat Paripurna DPR akan ...