Minggu, 25 Februari 2018 | 22.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Nyangkut Kasus Suap Gatot, DPW PAN Sumut Akan Beri Bantuan Hukum Anggotanya

Nyangkut Kasus Suap Gatot, DPW PAN Sumut Akan Beri Bantuan Hukum Anggotanya

Senin, 8 Agustus 2016 - 13:44 WIB

IMG-16527

Ist

Medan, kini.co.id – Kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho terus bergulir dan menyeret satu per pastu politisi di lingkungan DPRD Sumut.

Tak terkecuali 2 anggota Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hussein dan Parluhutan Siregar yang kini sedang ditahan KPK.

Dalam hal ini, DPW PAN Sumut mengaku akan segera menjenguk kedua anggotanya tersebut untuk menguatkan secara mental.

“Kami tentu terkejut dan prihatin, kami akan jenguk untuk menguatkan beliau,” ujar DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap, Senin (8/8/2016).

Menurut Yahdi, pihaknya juga akan memberikan bantuan hukum apabila dibutuhkan oleh kedua kader yang kini masih berstatus anggota DPRD Sumut tersebut.

“Kita masih menunggu keputusan DPP PAN sebelum mengambil langkah,” katanya.

Sebelumnya, Zulkifli Husien dan Parluhutan Siregar bersama lima anggota DPRD Sumut lainnya yang juga berstatus tersangka, yakni Muhammad Affan (PDIP), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Guntur Manurung (Demokrat), Bustami HS (PPP) dan Budiman Nadapdap (PDIP) ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua di Gedung KPK Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Ketujuhnya diduga menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho saat masih sebagai Gubernur Sumut terkait pengesahan sejumlah APBD dan LKPJ Sumut serta pembatalan hak interpelasi.

Tersangka Muhammad Affan, Guntur Manurung dan Parluhutan Siregar ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan Bustami HS, Budiman Nadapdap dan Zulkifli Effendi Siregar ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba, Jakarta Pusat. Sementara itu, Zulkifli Husein ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Timur.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...