Kamis, 26 April 2018 | 14.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Bikin Geram Emak-emak, Bikini Tak Punya Izin Edar

Bikin Geram Emak-emak, Bikini Tak Punya Izin Edar

Senin, 8 Agustus 2016 - 16:21 WIB

IMG-16535

Makanan ringan Bikini. Ist

Medan, kini.co.id – Kemunculan makanan ringan Bihun Kekinian (Bikini) langsung merebak di berbagai media sosial. Pasalnya packaging dari makanan berupa mie kering itu menjurus ke pornografi.

Hal itu bisa dilihat dari gambar bikini di kemasannya ditambah dengan tag line “Remas aku”. Jelas makanan itu tidak pantas berada di lingkungan anak-anak sebab menjurus ke pronografi.

“Bikin rusak pikiran anak-anak. Perlu ditokok dan dilempar ini yang buat kemasan kayak gini,” kata Rani, seorang ibu di Medan. Ia pun mengatakan belum pernah menjumpai secara langsung produk itu.

“Memang masih di Jakarta. Tapi jangan lah sampai Medan. Maunya pemerintah mengawasi ketat produk-produk yang begini agar tidak lolos ke anak-anak. Apalagi makanan ini tak punya izin edar kan,” ketusnya geram.

Diketahui, setelah marak tersebar di media sosial, Badan POM segera memberi klarifikasi bahwa Bikini tak punya izin edar.

Produk makanan ringan “Bihun Kekinian” produksi Cemilindo-Bandung-Indonesia yang dijual secara online (Whatsapp, Instagram, dan LINE) tidak terdaftar di Badan POM (tidak memiliki izin edar MD/ML atau PIRT).

Kemasan produk makanan ringan tersebut menjurus ke arah pornografi. Badan POM menginstruksikan kepada seluruh pelaku usaha baik produsen maupun penjual untuk tidak memproduksi dan/atau mengedarkan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan POM telah menginstruksikan kepada Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk melakukan penelusuran, pemantauan terhadap produk tersebut baik diperedaran maupun media online dan melakukan pengamanan Badan POM menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap produk pangan yang dijual secara online.

Pastikan produk yang dibeli telah memiliki nomor izin edar dan aman untuk dikonsumsi.    Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...