Kamis, 19 Januari 2017 | 09.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Bikin Geram Emak-emak, Bikini Tak Punya Izin Edar

Bikin Geram Emak-emak, Bikini Tak Punya Izin Edar

Senin, 8 Agustus 2016 - 16:21 WIB

IMG-16535

Makanan ringan Bikini. Ist

Medan, kini.co.id – Kemunculan makanan ringan Bihun Kekinian (Bikini) langsung merebak di berbagai media sosial. Pasalnya packaging dari makanan berupa mie kering itu menjurus ke pornografi.

Hal itu bisa dilihat dari gambar bikini di kemasannya ditambah dengan tag line “Remas aku”. Jelas makanan itu tidak pantas berada di lingkungan anak-anak sebab menjurus ke pronografi.

“Bikin rusak pikiran anak-anak. Perlu ditokok dan dilempar ini yang buat kemasan kayak gini,” kata Rani, seorang ibu di Medan. Ia pun mengatakan belum pernah menjumpai secara langsung produk itu.

“Memang masih di Jakarta. Tapi jangan lah sampai Medan. Maunya pemerintah mengawasi ketat produk-produk yang begini agar tidak lolos ke anak-anak. Apalagi makanan ini tak punya izin edar kan,” ketusnya geram.

Diketahui, setelah marak tersebar di media sosial, Badan POM segera memberi klarifikasi bahwa Bikini tak punya izin edar.

Produk makanan ringan “Bihun Kekinian” produksi Cemilindo-Bandung-Indonesia yang dijual secara online (Whatsapp, Instagram, dan LINE) tidak terdaftar di Badan POM (tidak memiliki izin edar MD/ML atau PIRT).

Kemasan produk makanan ringan tersebut menjurus ke arah pornografi. Badan POM menginstruksikan kepada seluruh pelaku usaha baik produsen maupun penjual untuk tidak memproduksi dan/atau mengedarkan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan POM telah menginstruksikan kepada Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk melakukan penelusuran, pemantauan terhadap produk tersebut baik diperedaran maupun media online dan melakukan pengamanan Badan POM menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap produk pangan yang dijual secara online.

Pastikan produk yang dibeli telah memiliki nomor izin edar dan aman untuk dikonsumsi.    Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...