Selasa, 26 September 2017 | 01.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>WNI Diculik Lagi, Indonesia Harus Buktikan Kedaulatannya

WNI Diculik Lagi, Indonesia Harus Buktikan Kedaulatannya

Selasa, 9 Agustus 2016 - 14:12 WIB

IMG-16561

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Seorang warga negara Indonesia kembali menjadi korban penculikan di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan Laut Filipina pada Rabu (3/8/2016) lalu.

WNI yang diculik itu bernama Herman bin Manggak. Ia adalah kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, penyandraan WNI yang bertubi-tubi tersebut menantang negara untuk membuktikan kedaulatannya.

“Ya menurut saya itu adalah menantang negara untuk membuktikan kedaulatannya. Karena Indonesia sebagai negara berdaulat harus melindungi seluruh negara bangsa Indonesia,” ujar Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

“Dan tentu kita tidak bisa merengek-rengek apapun untuk tidak lakukan tindakan ke Indonesia,” tambahnya.

Lanjut Hidayat, apabila negara Indonesia benar-benar berdaulat dengan melindungi rakyatnya secara intens maka negara lain akan menghormati secara sungguh-sungguh.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah supaya menuntut pemerintah Filipina untuk membantu membebaskan WNI tersebut.

“Masa udah sebulan lebih disandera dan engga juga bebas-bebas lantas dimana kedaulatan bangsa Indonesia. Harus dilakukan diplomasi yang efektif dan maksimal untuk bebaskan warga Indonesia termasuk sendera,” jelasnya.

Akan tetapi kata Hidayat, secara prinsip pihaknya mendesak peran Indonesia untuk membebaskan WNI dari penculikan apapun. Ia menambahkan, Indonesia tidak bole dari teror untuk membayar tebusan dan permintaan lainnya.

“Menurut saya jangan bayar tebusan ini karena kalau tebusan ini dibayar itu juga akan alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh. Apalagi Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN dipangkas aja. Masa dikasih ke para penculik sehingga diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 01:37 WIB

Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII

Setelah dicetuskan pada Milad Front Pembela Islam (FPI) ke-19 di Stadion Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (19/8) ...
Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 00:34 WIB

Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi

Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan satu mobil truk pikap yang mencurigakan di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam. ...
Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik
Pendidikan - Selasa, 26 September 2017 - 00:06 WIB

Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung berpesan setelah selesai menimba ilmu di perguruan tinggi, keinginan para mahasiswa dan orang tua ...
Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad
Peristiwa - Senin, 25 September 2017 - 23:31 WIB

Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad

Mabes Polri menyatakan bahwa pembelian senjata untuk mempersenjatai anggota Polri adalah dari PT Pindan dengan jumlah pesanan sebanyak 5.000 pucuk ...
Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 23:16 WIB

Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat

CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito memberikan pandangannya terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah ...
IKM perlu manfaatkan platform digital
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 22:31 WIB

IKM perlu manfaatkan platform digital

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena dari jumlah penduduk sebesar 250 juta lebih jiwa, sekitar 93,4 juta ...