Sabtu, 18 November 2017 | 17.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>WNI Diculik Lagi, Indonesia Harus Buktikan Kedaulatannya

WNI Diculik Lagi, Indonesia Harus Buktikan Kedaulatannya

Selasa, 9 Agustus 2016 - 14:12 WIB

IMG-16561

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Seorang warga negara Indonesia kembali menjadi korban penculikan di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan Laut Filipina pada Rabu (3/8/2016) lalu.

WNI yang diculik itu bernama Herman bin Manggak. Ia adalah kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, penyandraan WNI yang bertubi-tubi tersebut menantang negara untuk membuktikan kedaulatannya.

“Ya menurut saya itu adalah menantang negara untuk membuktikan kedaulatannya. Karena Indonesia sebagai negara berdaulat harus melindungi seluruh negara bangsa Indonesia,” ujar Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

“Dan tentu kita tidak bisa merengek-rengek apapun untuk tidak lakukan tindakan ke Indonesia,” tambahnya.

Lanjut Hidayat, apabila negara Indonesia benar-benar berdaulat dengan melindungi rakyatnya secara intens maka negara lain akan menghormati secara sungguh-sungguh.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah supaya menuntut pemerintah Filipina untuk membantu membebaskan WNI tersebut.

“Masa udah sebulan lebih disandera dan engga juga bebas-bebas lantas dimana kedaulatan bangsa Indonesia. Harus dilakukan diplomasi yang efektif dan maksimal untuk bebaskan warga Indonesia termasuk sendera,” jelasnya.

Akan tetapi kata Hidayat, secara prinsip pihaknya mendesak peran Indonesia untuk membebaskan WNI dari penculikan apapun. Ia menambahkan, Indonesia tidak bole dari teror untuk membayar tebusan dan permintaan lainnya.

“Menurut saya jangan bayar tebusan ini karena kalau tebusan ini dibayar itu juga akan alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh. Apalagi Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN dipangkas aja. Masa dikasih ke para penculik sehingga diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...