Jumat, 21 Juli 2017 | 15.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>WNI Diculik Lagi, Indonesia Harus Buktikan Kedaulatannya

WNI Diculik Lagi, Indonesia Harus Buktikan Kedaulatannya

Selasa, 9 Agustus 2016 - 14:12 WIB

IMG-16561

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Seorang warga negara Indonesia kembali menjadi korban penculikan di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan Laut Filipina pada Rabu (3/8/2016) lalu.

WNI yang diculik itu bernama Herman bin Manggak. Ia adalah kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, penyandraan WNI yang bertubi-tubi tersebut menantang negara untuk membuktikan kedaulatannya.

“Ya menurut saya itu adalah menantang negara untuk membuktikan kedaulatannya. Karena Indonesia sebagai negara berdaulat harus melindungi seluruh negara bangsa Indonesia,” ujar Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

“Dan tentu kita tidak bisa merengek-rengek apapun untuk tidak lakukan tindakan ke Indonesia,” tambahnya.

Lanjut Hidayat, apabila negara Indonesia benar-benar berdaulat dengan melindungi rakyatnya secara intens maka negara lain akan menghormati secara sungguh-sungguh.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah supaya menuntut pemerintah Filipina untuk membantu membebaskan WNI tersebut.

“Masa udah sebulan lebih disandera dan engga juga bebas-bebas lantas dimana kedaulatan bangsa Indonesia. Harus dilakukan diplomasi yang efektif dan maksimal untuk bebaskan warga Indonesia termasuk sendera,” jelasnya.

Akan tetapi kata Hidayat, secara prinsip pihaknya mendesak peran Indonesia untuk membebaskan WNI dari penculikan apapun. Ia menambahkan, Indonesia tidak bole dari teror untuk membayar tebusan dan permintaan lainnya.

“Menurut saya jangan bayar tebusan ini karena kalau tebusan ini dibayar itu juga akan alasan orang untuk menculik dalam kondisi apapun dan itu tidak boleh. Apalagi Indonesia lagi kesulitan keuangan dan APBN dipangkas aja. Masa dikasih ke para penculik sehingga diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut
Hukum - Jumat, 21 Juli 2017 - 14:53 WIB

Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut

Meski Kapolda Metro Jaya diganti, Mabes Polri memastikan penyidikan kasus Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tetap berjalan.Kepala ...
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...