Minggu, 23 April 2017 | 20.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>CBA Minta Batalkan Lelang Alat Peraga Olahraga Pendidikan di Kemenpora

CBA Minta Batalkan Lelang Alat Peraga Olahraga Pendidikan di Kemenpora

Selasa, 9 Agustus 2016 - 15:51 WIB

IMG-16563

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan kejanggalan pengelolaan uang perjalanan dinas di kementerian pada tahun 2015 yang mencapai Rp1.488.375.773.

Anehnya, lembaga kementerian melihat kerugian tersebut malah menjadi hal wajar. Implikasinya pada tahun 2016 juga mempunyai kerugian yang sama. Seolah-olah publik harap maklum.

“Potensi kerugian negara dalam satu item lelang saja seperti pada tahun 2016 kementerian pemuda dan olah raga melakukan lelang pekerjaan pengadaan barang dalam rangka fasilitas alat peraga olahraga pendidikan dengan HPS ( Harga prakiraaan sementara) sebesar Rp73.088.761.000,” ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi melalui keterangnya, Selasa (9/8/2016).

“Dan pengadaan lelang ini dimenangkan oleh PT Aliyah Sukses Makmur yang beralamat pada Gd.perkantoran Melly, Jalan KH Abdullah Syafei Blok A No 17 Kelurahan Kebun Baru kecamatan Tebet dengan harga penawaran sebesar Rp72.357.507.915,” tambahnya.

Selanjutnya kata Uchok, harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal tapi dimenangkan oleh pihak panitia. Sebab ada empat perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah dan murah seperti PT Yasarah Karya Utama sebesar Rp50.906.550.000 dikalahkan begitu saja.

“Pemenang lelang yang dipilih adalah perusahaan yang menawarkan harga yang lebih tinggi dan mahal, maka ada potonsi kerugian negara sebesar Rp21.450.957.915,” jelasnya.

Untuk itu Uchok meminta DPR untuk segera mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga membatalkan lelang fasilitasi alat peraga olahraga pendidikan tersebut. Pasalnya, potensi kerugian negara sebesar Rp21.4 milyar itu sangat besar.

“Kalau lelang fasilitasi alat peraga olahraga pendidikan tidak dibatalkan, maka permasalahan atau indikasi penyimpangan akan terulang lagi seperti pada tahun 2015 pada anggaran belanja modal sebesar Rp4.363.245.371 terindikasi fiktif, dan adanya modus pemborosan sebesar Rp220.917.736 yang berpotensi merugikan negara,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...