Jumat, 22 September 2017 | 18.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>CBA Minta Batalkan Lelang Alat Peraga Olahraga Pendidikan di Kemenpora

CBA Minta Batalkan Lelang Alat Peraga Olahraga Pendidikan di Kemenpora

Selasa, 9 Agustus 2016 - 15:51 WIB

IMG-16563

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan kejanggalan pengelolaan uang perjalanan dinas di kementerian pada tahun 2015 yang mencapai Rp1.488.375.773.

Anehnya, lembaga kementerian melihat kerugian tersebut malah menjadi hal wajar. Implikasinya pada tahun 2016 juga mempunyai kerugian yang sama. Seolah-olah publik harap maklum.

“Potensi kerugian negara dalam satu item lelang saja seperti pada tahun 2016 kementerian pemuda dan olah raga melakukan lelang pekerjaan pengadaan barang dalam rangka fasilitas alat peraga olahraga pendidikan dengan HPS ( Harga prakiraaan sementara) sebesar Rp73.088.761.000,” ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi melalui keterangnya, Selasa (9/8/2016).

“Dan pengadaan lelang ini dimenangkan oleh PT Aliyah Sukses Makmur yang beralamat pada Gd.perkantoran Melly, Jalan KH Abdullah Syafei Blok A No 17 Kelurahan Kebun Baru kecamatan Tebet dengan harga penawaran sebesar Rp72.357.507.915,” tambahnya.

Selanjutnya kata Uchok, harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal tapi dimenangkan oleh pihak panitia. Sebab ada empat perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah dan murah seperti PT Yasarah Karya Utama sebesar Rp50.906.550.000 dikalahkan begitu saja.

“Pemenang lelang yang dipilih adalah perusahaan yang menawarkan harga yang lebih tinggi dan mahal, maka ada potonsi kerugian negara sebesar Rp21.450.957.915,” jelasnya.

Untuk itu Uchok meminta DPR untuk segera mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga membatalkan lelang fasilitasi alat peraga olahraga pendidikan tersebut. Pasalnya, potensi kerugian negara sebesar Rp21.4 milyar itu sangat besar.

“Kalau lelang fasilitasi alat peraga olahraga pendidikan tidak dibatalkan, maka permasalahan atau indikasi penyimpangan akan terulang lagi seperti pada tahun 2015 pada anggaran belanja modal sebesar Rp4.363.245.371 terindikasi fiktif, dan adanya modus pemborosan sebesar Rp220.917.736 yang berpotensi merugikan negara,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...