Kamis, 23 Maret 2017 | 11.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Rokok Naik Rp 50, DPR : LSM Manapun Tak Berhak Mengatur Harga Rokok

Rokok Naik Rp 50, DPR : LSM Manapun Tak Berhak Mengatur Harga Rokok

Rabu, 10 Agustus 2016 - 16:10 WIB

IMG-16577

Rokok. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kebijakan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Manusia Universitas Indonesia (UI) yang menggulirkan wacana kenaikan harga jual rokok Rp50 ribu per bungkus dinilai tidak Rasional.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa wacana tersebut sangat berpengaruh kepada keberlangsungan industri, ekonomi rakyat dan pendapatan Negara.

“Jangan melarang hak asasi seseorang, sebab Kalau kita bicara kesehatan, kenapa dia (LSM) gak menggalang survei masalah asap mobil. LSM mana pun tidak berhak mengatur harga rokok,” tegasnya.

Dengan demikian, Firman menyarankan agar lebih baik pusat kajian dan LSM bertemu langsung dengan petani tembakau. Biar lebih tahu resiko atau dampak terhadap apa yang dialami mereka (Petani) jika sampai harga rokok naik begitu saja.

Firman menambahkan, bagaimana pun DPR akan tetap membela kepentingan nasional dan tidak ingin terjebak dalam permainan kelompok yang tidak rasional. Sebab, kata firman, DPR membuat regulasi untuk memberikan rasa keadilan.

“Regulasi tidak boleh diskriminatif dan kita yang membuat regulasi pun tidak bisa atas tekanan orang lain. Kita yang buat undang-undang, juga langsung disosialisasikan langsung ke masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...