Rabu, 24 Januari 2018 | 06.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>5.411 Koperasi di Sumut Terancam Dibekukan

5.411 Koperasi di Sumut Terancam Dibekukan

Reporter : Rakisa | Kamis, 11 Agustus 2016 - 10:20 WIB

IMG-16590

Ist

Bandung, kini.co.id – Sebanyak 5.411 koperasi nonaktif di Sumatera Utara (Sumut) terancam dibekukan, menyusul implementasi program reformasi koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Total, sebanyak 61.912 koperasi nonaktif yang terancam dibekukan di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, pada Pembukaan Cooperative Fair ke-13 di Bandung, Rabu (10/8/2016) dalam siaran persnya yang diterima KiniNews Rabu malam.

Agus mengatakan, saat ini payung hukum dalam bentuk Ketetapan Menteri (Kepmen) sedang disusun dan diproyeksikan selesai bulan ini. Dengan demikian, mulai bulan depan koperasi nonaktif sudah mulai dibekukan.

“Teknisnya, badan hukum koperasi yang terancam dibekukan akan diumumkan melalui Dinas Koperasi. Mereka diberi waktu tiga bulan. Jika tidak ada respon, mereka secara resmi akan dibekukan,” ujar Agus.

Dijelaskan Agus pembekuan koperasi nonaktif tersebut merupakan bagian dari reformasi total koperasi, dengan melakukan reorientasi dari kuantitas ke kualitas. Target Kementerian, ke depan tidak ada lagi koperasi yang sekedar papan nama.

“Yang terpenting adalah jumlah anggota koperasi yang sejalan dengan nilai transaksi mereka dalam koperasi masing-masing, bukan jumlah koperasi. Umumnya, koperasi yang nonaktif terlendala masalah SDM, mulai dari attitude hingga rendahnya kemampuan manajerial mereka,” katanya.

Menurutnya kebijakan reformasi koperasi harus dilakukan agar koperasi mandiri, sehat, profesional dan mampu bersaing hingga ke kancah global. Reformasi dilakukan di semua aspek, mulai dari pembenahan kelembagaan hingga sumber daya manusia (SDM) koperasi.

“Ke depan koperasi di Indonesia harus tumbuh menjadi besar modern dan mandiri dengan kekuatan anggota, bukan mengandalkan bantuan pemerintah. Tidak ada lagi koperasi tanpa TI (teknologi informasi), tidak ada koperasi tanpa transaksi, dan tidak ada koperasi tanpa pelatihan,” ujarnya.

Untuk menunjang reformasi tersebut, dikatakan Agus, pemerintah juga akan melakukan revisi Undang-undang (UU) Koperasi. Saat ini, menurut dia, draft revisi UU tersebut sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di sisi lain, ia juga mengaku berharap, pemerintah daerah menyederhanakan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) untuk mengembangkan iklim usaha kondusif bagi perkoperasian. Dengan demikian, menurut dia, target tumbuhnya koperasi besar berskala internasional di Indonesia akan tercapai.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, dari 11.696 di Sumatera Utara, sebanyak 6.2857 koperasi yang aktif dan 5.411 koperasi tak aktif . Untuk koperasi aktif peredaran usaha mencapai Rp4,8 miliar, modal sendiri mencapai Rp21,1 miliar dan modal diluar sebesar Rp1,2 miliar dengan rata-rata sisa bagi usaha (SHU) mencapai Rp588 juta, total jumlah karyawan sebanyak 10.776 orang.

Sedangkan secara nasional, jumlah koperasi yang aktif berjumlah 150.233 dari total sekitar 212.135 koperasi. Volume peredaran usaha mencapai Rp266 miliar dan sisa hasil usaha yang dibagikan mencapai Rp17,3 miliar.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...