Rabu, 24 Mei 2017 | 09.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Kerusuhan Tanjungbalai

Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Kerusuhan Tanjungbalai

Reporter : Rakisa | Kamis, 11 Agustus 2016 - 16:40 WIB

IMG-16607

Kerusuhan Tanjungbalai. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara memprihatinkan banyak pihak. Pasalnya, kerusuhan ini disulut dengan isu kebencian terhadap agama tertentu.Untuk itu pemerintah harus mempunyai langah strategis untuk menjaga agar kerusuhan serupa tidak terjadi lagi. Sebab perpecahan merupakan ancaman pada persatuan di Indonesia.

Dalam menyikapi ini, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Tanjung Balai, Natalius Pigai mengatakan Komnas HAM mempunyai beberapa rekomendasi untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Setelah mengkaji dan menganalisis dengan semua data, fakta dan temuan dilapangan kami menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran HAM atas rasa kebencian terhadap etnis dan agama tertentu,” katanya, Kamis (11/8/2016).

Komnas HAM meminta proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepolisian Resor Tanjung Balai tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka.

Kemudian Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk mencari tahu dan memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan Agama.

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan reintegrasi sosial agar kerusuhan dan perpecahan agama, ras dan etnis tidak terjadi lagi.

Hal ini penting mengingat peristiwa yang berorientasi pada kebencian etnis dan Agama di Tanjung Balai bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya pernah terjadi pada kurun waktu Tahun 1979, 1989, 1998, dan terakhir 2016.

Pemerintah dan kepolisian juga diminta memastikan jaminan rasa aman, nyaman serta memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...