Senin, 23 Oktober 2017 | 22.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Kerusuhan Tanjungbalai

Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Kerusuhan Tanjungbalai

Reporter : Rakisa | Kamis, 11 Agustus 2016 - 16:40 WIB

IMG-16607

Kerusuhan Tanjungbalai. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara memprihatinkan banyak pihak. Pasalnya, kerusuhan ini disulut dengan isu kebencian terhadap agama tertentu.Untuk itu pemerintah harus mempunyai langah strategis untuk menjaga agar kerusuhan serupa tidak terjadi lagi. Sebab perpecahan merupakan ancaman pada persatuan di Indonesia.

Dalam menyikapi ini, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Tanjung Balai, Natalius Pigai mengatakan Komnas HAM mempunyai beberapa rekomendasi untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Setelah mengkaji dan menganalisis dengan semua data, fakta dan temuan dilapangan kami menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran HAM atas rasa kebencian terhadap etnis dan agama tertentu,” katanya, Kamis (11/8/2016).

Komnas HAM meminta proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepolisian Resor Tanjung Balai tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka.

Kemudian Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk mencari tahu dan memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan Agama.

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan reintegrasi sosial agar kerusuhan dan perpecahan agama, ras dan etnis tidak terjadi lagi.

Hal ini penting mengingat peristiwa yang berorientasi pada kebencian etnis dan Agama di Tanjung Balai bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya pernah terjadi pada kurun waktu Tahun 1979, 1989, 1998, dan terakhir 2016.

Pemerintah dan kepolisian juga diminta memastikan jaminan rasa aman, nyaman serta memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...