Kamis, 19 Januari 2017 | 09.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Kerusuhan Tanjungbalai

Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Kerusuhan Tanjungbalai

Reporter : Rakisa | Kamis, 11 Agustus 2016 - 16:40 WIB

IMG-16607

Kerusuhan Tanjungbalai. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara memprihatinkan banyak pihak. Pasalnya, kerusuhan ini disulut dengan isu kebencian terhadap agama tertentu.Untuk itu pemerintah harus mempunyai langah strategis untuk menjaga agar kerusuhan serupa tidak terjadi lagi. Sebab perpecahan merupakan ancaman pada persatuan di Indonesia.

Dalam menyikapi ini, Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Tanjung Balai, Natalius Pigai mengatakan Komnas HAM mempunyai beberapa rekomendasi untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Setelah mengkaji dan menganalisis dengan semua data, fakta dan temuan dilapangan kami menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran HAM atas rasa kebencian terhadap etnis dan agama tertentu,” katanya, Kamis (11/8/2016).

Komnas HAM meminta proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepolisian Resor Tanjung Balai tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka.

Kemudian Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk mencari tahu dan memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan Agama.

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan reintegrasi sosial agar kerusuhan dan perpecahan agama, ras dan etnis tidak terjadi lagi.

Hal ini penting mengingat peristiwa yang berorientasi pada kebencian etnis dan Agama di Tanjung Balai bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya pernah terjadi pada kurun waktu Tahun 1979, 1989, 1998, dan terakhir 2016.

Pemerintah dan kepolisian juga diminta memastikan jaminan rasa aman, nyaman serta memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...