Senin, 11 Desember 2017 | 09.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>KPK Garap 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi IPDN Sumbar

KPK Garap 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi IPDN Sumbar

Senin, 15 Agustus 2016 - 12:14 WIB

IMG-16652

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi pada Senin (15/8).

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, ketiga saksi tersebut diperiksa untuk tersangka Dudy Jocom, ‎Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Lanjut Yuyuk, ketiga saksi tersebut yakni dua orang staf PT Hutama Karya, Widi Sadmoko dan Andri Budi Setyawan, serta seorang swasta bernama Dwiyanto Sulistyo Budi. “Mereka jadi saksi untuk tersangka DJ,” ujar Yuyuk di gedung KPK.

Dalam kasus ini KPK telah memeriksa puluhan saksi. Bahkan KPK pernah memeriksa 42 saksi di Kampus IPDN, Sumbar secara maraton pada 17 Maret-23 Maret 2016. Pemeriksaan 42 saksi di Sumbar itu dilakukan KPK sebagai langkah efektifitas dan efisiensi. Sebab, semua saksi tinggal di Sumbar, sehingga akan memakan waktu dan tenaga jika semuanya dipanggil ke Jakarta.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembanguanan gedung kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2011 ini KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan.‎

Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.‎

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia emas, siapa tahu?
Secangkir Kopi - Senin, 11 Desember 2017 - 08:47 WIB

Indonesia emas, siapa tahu?

Tolonglah saya. Bantu berikan pencerahan kepada saya: siapa yang pertama kali mencetuskan istilah 'Indonesia Emas 2045'? Kalau lembaga, lembaga yang ...
Panglima Hadi ajak media ikut jaga kedaulatan negara
Peristiwa - Senin, 11 Desember 2017 - 06:52 WIB

Panglima Hadi ajak media ikut jaga kedaulatan negara

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto mengajak media massa baik televisi, cetak maupun online agar bersama-sama ikut menjaga kedaulatan dan ...
Zulkifli prihatin munculnya “kesalahpahaman” ancam persatuan
Politik - Minggu, 10 Desember 2017 - 23:25 WIB

Zulkifli prihatin munculnya “kesalahpahaman” ancam persatuan

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan munculnya fenomena "kesalahpahaman" yang dapat dikhawatirkan merusak persatuan bangsa saat ini.Demikian hal ...
YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi
Ekonomi - Minggu, 10 Desember 2017 - 22:49 WIB

YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi di beberapa ...
Ngopi bareng Panglima TNI di udara
Peristiwa - Minggu, 10 Desember 2017 - 16:20 WIB

Ngopi bareng Panglima TNI di udara

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto punya cara tersendiri mengawali masa jabatan bersama awak media. Melalui kegiatan bertajuk 'Ngopi Bareng di ...
Panglima TNI bertekad lanjutkan perjuangan panglima besar Soedirman
Peristiwa - Minggu, 10 Desember 2017 - 16:00 WIB

Panglima TNI bertekad lanjutkan perjuangan panglima besar Soedirman

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bertekadnya untuk meneruskan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan membangun angkatan perang yang ...