Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mantan Sekretaris MA Robek Berkas Perkara Bank Danamon, KPK Janji Selidik

Mantan Sekretaris MA Robek Berkas Perkara Bank Danamon, KPK Janji Selidik

Selasa, 16 Agustus 2016 - 15:20 WIB

IMG-16679

Mantan Sekretaris MA, Nurhadi Aburrachman. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani sidang dakwaan terhadap Doddy Aryanto Supeno dalam kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengadirkan saksi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Aburrachman‎.

Dalam kesaksiannya, Nurhadi mengakui merobek dua dokumen, yang disebutnya berkas perkara Bank Danamon, sebelum tim KPK melakukan penggeledahan di rumahnya.

Menanggapi fakta baru tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mendalami perobekan dokumen Bank Danamon tersebut.

“Itu nanti biar dikroscek penyelidik kita yang pada waktu itu melakukan penggeledahan,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (16/8/2016).

Meski begitu, Agus mengaku tak tahu detil dokumen-dokumen yang dirobek Nurhadi itu. Yang jelas, KPK memang menemukan robekan kertas yang ditengarai merupakan berkas perkara saat penggeledahan.

“Ya saya saya tidak tahu, detailnya saya tidak tahu,” ujar Agus.

Sebelumnya, dalam persidangan Doddy, Nurhadi mengakui, dia melakukan perobekan terhadap dua dokumen. Namun, dua dokumen itu berupa foto copy dan tanpa nama pengirim.

Dia membantah, perobekan itu terjadi saat penggeledahan oleh KPK di kediamannya, kawasan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Menurut Nurhadi, dirinya merobek dua dokumen itu pada 19 April 2016 malam, sementara KPK menggeledah kediamannya pada 20 April 2016.

“Tanggal 19 April 2016 pada saat itu hari Rabu, saya pulang kerja sekitar pukul 20.00 WIB di meja lantai dua ada dua dokumen beramplop cokelat. Satu tebal, satunya lagi tipis,” kata Nurhadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 15 Agustus 2016.‎

Dia mengaku tak mengetahui siapa pengirimnya. Namun, dia sempat membaca sepintas dokumen-dokumen tersebut merupakan berkas perkara Bank Danamon.

Kemudian, dia merobek kedua dokumen tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah. Namun, dia heran, saat penyidikan oleh KPK, robekan-robekan dokumen itu menjadi hanya tiga kantong plastik dan banyak robekan yang bukan berkaitan dengan perkara Bank Danamon.

“Yang saya heran pas penyidikan jadi tiga kantong ‎plastik. Itu kan putusan foto copy (perkara) Bank Danamon itu tebel. Itu banyak sekali. Tapi saat rekonstruksi kok banyak yang bukan putusan Danamon. Itu yang dipertanyakan. Justru berbeda, tipis banget, cuma jadi tiga kantong,” ucap dia.

Jaksa kemudian mengonfirmasi soal adanya temuan sejumlah dokumen yang sudah dirobek-robek diduga oleh istri Nurhadi, Tin Zuraida saat KPK menggeledah kediamannya. Robekan-robekan dokumen itu ditemukan di toilet.‎

“Iya semuanya yang disobek-sobek istrinya Nurhadi,” kata Jaksa Fitroh‎ Rochcahyanto.

Namun sekali lagi, Nurhadi membantahnya. Dia mengaku, dokumen-dokumen itu dirobek olehnya dan dilakukan pada 19 April 2016 malam. Sedangkan, KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan pada 20 April 2016 atau beberapa saat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Doddy dan Panitera/Sekretaris PN Jakpus, Edy Nasution.

‎”Supaya dipahami betul di sini, saya dilakukan penyitaan tanggal 20 pada saat OTT Doddy dan Edy Nasution. Tanggal 19 malam berkas itu ada di meja lantai dua. Itu yang saya robek. Jadi sebelum penyitaan KPK sudah saya robek,” ujar Nurhadi.

Dalam kasus dugaan suap pengajuan PK di PN Jakpus ini, Nurhadi Abdurrachman sudah dicegah ke luar negeri bersama dua orang lainnya, yakni Royani yang disebut-sebut sebagai sopir sekaligus ajudan Nurhadi dan Chairman PT Paramount Enterprise International sekaligus eks Presiden Direktur Lippo Group, Eddy Sindoro.‎ Pencegahan dilakukan karena ditengarai kuat eks Sekretaris MA itu dan Eddy serta Royani terlibat dalam kasus ini.

Adapun satu dari dua tersangka kasus ini, yakni Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Do‎ddy Aryanto Supeno sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa. Sementara tersangka lainnya, Panitera/Sekretaris PN Jakpus, Edy Nasution masih menjalani pemeriksaan di KPK untuk pelengkapan berkas. ‎ Sebagai informasi, Doddy didakwa Jaksa memberi suap sebesar Rp150 juta kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.‎ Uang suap sebesar Rp150 juta tersebut diberikan agar Edy menunda proses aanmaning atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran PK PT Across Asia Limited (AAL). Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa Doddy telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Doddy yang juga Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga itu didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Internasional Ervan Adi Nugroho, dan Chairman PT Paramount Enterprise Internasional sekaligus eks Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.‎‎

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...