Rabu, 22 Februari 2017 | 22.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mantan Sekretaris MA Robek Berkas Perkara Bank Danamon, KPK Janji Selidik

Mantan Sekretaris MA Robek Berkas Perkara Bank Danamon, KPK Janji Selidik

Selasa, 16 Agustus 2016 - 15:20 WIB

IMG-16679

Mantan Sekretaris MA, Nurhadi Aburrachman. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani sidang dakwaan terhadap Doddy Aryanto Supeno dalam kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengadirkan saksi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Aburrachman‎.

Dalam kesaksiannya, Nurhadi mengakui merobek dua dokumen, yang disebutnya berkas perkara Bank Danamon, sebelum tim KPK melakukan penggeledahan di rumahnya.

Menanggapi fakta baru tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mendalami perobekan dokumen Bank Danamon tersebut.

“Itu nanti biar dikroscek penyelidik kita yang pada waktu itu melakukan penggeledahan,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (16/8/2016).

Meski begitu, Agus mengaku tak tahu detil dokumen-dokumen yang dirobek Nurhadi itu. Yang jelas, KPK memang menemukan robekan kertas yang ditengarai merupakan berkas perkara saat penggeledahan.

“Ya saya saya tidak tahu, detailnya saya tidak tahu,” ujar Agus.

Sebelumnya, dalam persidangan Doddy, Nurhadi mengakui, dia melakukan perobekan terhadap dua dokumen. Namun, dua dokumen itu berupa foto copy dan tanpa nama pengirim.

Dia membantah, perobekan itu terjadi saat penggeledahan oleh KPK di kediamannya, kawasan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Menurut Nurhadi, dirinya merobek dua dokumen itu pada 19 April 2016 malam, sementara KPK menggeledah kediamannya pada 20 April 2016.

“Tanggal 19 April 2016 pada saat itu hari Rabu, saya pulang kerja sekitar pukul 20.00 WIB di meja lantai dua ada dua dokumen beramplop cokelat. Satu tebal, satunya lagi tipis,” kata Nurhadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 15 Agustus 2016.‎

Dia mengaku tak mengetahui siapa pengirimnya. Namun, dia sempat membaca sepintas dokumen-dokumen tersebut merupakan berkas perkara Bank Danamon.

Kemudian, dia merobek kedua dokumen tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah. Namun, dia heran, saat penyidikan oleh KPK, robekan-robekan dokumen itu menjadi hanya tiga kantong plastik dan banyak robekan yang bukan berkaitan dengan perkara Bank Danamon.

“Yang saya heran pas penyidikan jadi tiga kantong ‎plastik. Itu kan putusan foto copy (perkara) Bank Danamon itu tebel. Itu banyak sekali. Tapi saat rekonstruksi kok banyak yang bukan putusan Danamon. Itu yang dipertanyakan. Justru berbeda, tipis banget, cuma jadi tiga kantong,” ucap dia.

Jaksa kemudian mengonfirmasi soal adanya temuan sejumlah dokumen yang sudah dirobek-robek diduga oleh istri Nurhadi, Tin Zuraida saat KPK menggeledah kediamannya. Robekan-robekan dokumen itu ditemukan di toilet.‎

“Iya semuanya yang disobek-sobek istrinya Nurhadi,” kata Jaksa Fitroh‎ Rochcahyanto.

Namun sekali lagi, Nurhadi membantahnya. Dia mengaku, dokumen-dokumen itu dirobek olehnya dan dilakukan pada 19 April 2016 malam. Sedangkan, KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan pada 20 April 2016 atau beberapa saat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Doddy dan Panitera/Sekretaris PN Jakpus, Edy Nasution.

‎”Supaya dipahami betul di sini, saya dilakukan penyitaan tanggal 20 pada saat OTT Doddy dan Edy Nasution. Tanggal 19 malam berkas itu ada di meja lantai dua. Itu yang saya robek. Jadi sebelum penyitaan KPK sudah saya robek,” ujar Nurhadi.

Dalam kasus dugaan suap pengajuan PK di PN Jakpus ini, Nurhadi Abdurrachman sudah dicegah ke luar negeri bersama dua orang lainnya, yakni Royani yang disebut-sebut sebagai sopir sekaligus ajudan Nurhadi dan Chairman PT Paramount Enterprise International sekaligus eks Presiden Direktur Lippo Group, Eddy Sindoro.‎ Pencegahan dilakukan karena ditengarai kuat eks Sekretaris MA itu dan Eddy serta Royani terlibat dalam kasus ini.

Adapun satu dari dua tersangka kasus ini, yakni Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Do‎ddy Aryanto Supeno sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa. Sementara tersangka lainnya, Panitera/Sekretaris PN Jakpus, Edy Nasution masih menjalani pemeriksaan di KPK untuk pelengkapan berkas. ‎ Sebagai informasi, Doddy didakwa Jaksa memberi suap sebesar Rp150 juta kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.‎ Uang suap sebesar Rp150 juta tersebut diberikan agar Edy menunda proses aanmaning atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran PK PT Across Asia Limited (AAL). Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa Doddy telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Doddy yang juga Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga itu didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Internasional Ervan Adi Nugroho, dan Chairman PT Paramount Enterprise Internasional sekaligus eks Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.‎‎

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 19:07 WIB

Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur

Maskapai Penerbangan Lion Air akan membuka dua rute baru dari Solo ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan frekuensi terbang sebanyak satu ...
Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 17:40 WIB

Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta aparatur keamanan segera mengambil sikap atas aksi intimidasi Fredy Tahuney alias Iwan ...
Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 16:28 WIB

Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengklaim tak pernah melakukan kriminalisasi para ulama. Berbeda dengan tuduhan pimpinan Front ...
Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR
Politik - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:52 WIB

Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang tidak menggubris status hukum Ahok sebagai tersangka penistaan agama menuai komentar dari ...
Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada
Peristiwa - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:10 WIB

Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada

Gunung-gunung api di Indonesia hingga saat ini masih menggeliat. Bahkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini ada ...
Pembayaran BPJS Kini Bisa di Super Indo
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 14:53 WIB

Pembayaran BPJS Kini Bisa di Super Indo

PT Lion Super Indo menjalin kerjasama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk bisa menyediakan layanan jasa pembayaran iuran Badan Pelaksana ...