Senin, 20 November 2017 | 22.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Harits Ulya: Stop Stigma Negatif Napi Teroris

Harits Ulya: Stop Stigma Negatif Napi Teroris

Reporter : Rakisa | Kamis, 18 Agustus 2016 - 11:41 WIB

IMG-16698

Harits Abu Ulya. (Kini/doc)

Jakarta, kini.co.id – Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menyebutkan sejumlah narapidan terkait terorisme pada Agustus ini bebas dari penjara, baik bebas murni karena habis masa pidananya maupun mendapatkan remisi.

Mereka yang bebas masa pidananya tersebut seperti lima orang dari Lapas Cipinang, empat orang dari LP Nusakambangan dan beberapa orang dari lapas lainnya. Untuk itu, Pengamat Kontra Terorisme ini meminta kepada semua pihak berhenti menstigma negatif terhadap para napi teroris tersebut karena dinilai bisa membuat mereka lebih radikal.

“Tidak baik memberikan label atau terus menstigma teroris mereka, sengaja atau tidak. Karena akan menghambat proses alkuturasi mantan napi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya, Kamis (18/08/2016) kepada KiniNews.

Dijelaskannya, dalam pandangan hukum semua orang sama, napi terorisme pun berhak mendapat remisi jika memang memenuhi syaratnya sama halnya dengan napi kasus pidana lainnya.

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan langkah dan pendekatan yang lebih memanusiakan secara maksimal melalui proses edukasi dan pendampingan.

“Proses edukasi dan pendampingan bagi mereka menjadi kebutuhan urgen, karena signifikan akan mampu membuat para mantan napi fokus menjalani hidup normal, lebih produktif manfaat bagi dirinya dan sesamanya,” jelasnya.

Jika ini tidak dilakukan, alih-alih ingin menyelesaikan dan mereduksi soal ancaman keamanan justru yang akan terjadi adalah mereproduksi ancaman itu sendiri.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...