Rabu, 24 Mei 2017 | 09.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kenaikan Harga Rokok, Malapetaka atau Mukjijat Bagi Indonesia?

Kenaikan Harga Rokok, Malapetaka atau Mukjijat Bagi Indonesia?

Senin, 22 Agustus 2016 - 11:22 WIB

IMG-16753

Harga Rokok. Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah Indonesia sudah menargetkan pendapatan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 sebesar Rp157,6 triliun atau naik 6,12% dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp148,09 triliun. Khusus untuk cukai tembakau, ditargetkan sebesar Rp149,88 triliun atau naik 5,78% dari target APBNP 2016 sebesar Rp141,7 triliun.

Kenaikan cukai rokok tersebut secara otomatis akan berdampak langsung kepada kenaikan harga rokok. Berdasarkan usulan para pemangku kebijakan, rata-rata satu bungkus rokok akan dijual Rp 50.000 per bungkus mulai September ini. Adapun harga satu bungkus rokok saat ini sekitar Rp 16.000 per bungkus.

Rencana kenaikan cukai yang mengerek harga rokok ini tak lepas dari keinginan pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok di negara tersebut. Pasalnya jumlah perokok di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tak terkecuali jumlah perokok usia muda.

Berdasarkan data terakhir Riset Kesehatan Dasar 2013, perokok aktif mulai dari 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang, jumlah tersebut lebih dari 10 kali lipat dari seluruh penduduk Singapura. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 56.860.457 perokok laki-laki dan 1.890.135 perokok perempuan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan, setiap harinya ada 616.881.2015 Batang di Indonesia atau 225.161.640.007 Batang rokok dibakar setiap tahunnya. Jika harga 1 Batang rokok Rp 2.000, maka uang dikeluarkan lebih dari Rp 225 triliun.

Padahal diketahui asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia dan berhubungan dengan sedikitnya 25 penyakit di tubuh manusia.

Kembali pada kenaikan harga rokok, tentu ada yang pro dan ada juga yang kontra. Salah satu pendapat pro keluar dari mulut Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Tulus berpendapat kenaikan harga rokok yang sangat drastis itu akan memberikan manfaat yang cukup banyak bagi masyarakat dan negara. Manfaat itu antara lain bisa menurunkan tingkat konsumsi rokok di rumah tangga miskin.

“Karena 70% konsumsi rokok justru menjerat rumah tangga miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan setiap tahunnya pemicu kemiskinan di sebabkan oleh beras dan rokok. Dengan harga rokok yang mahal, keterjangkauan mereka terhadap rokok tentu akan turun,” kata tulus berdasarkan keterangan pers yang diterima kini.co.id, di Jakarta, Senin, (22/8/2016).

Naiknya harga rokok juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab yang yang selama ini digunakan membeli rokok bisa dikonversikan untuk membeli bahan pokok.

“Selain itu, harga rokok yang mahal juga bermanfaat bagi negara karena dapat meningkatkan pendapatan cukai bahkan hingga 100%. Sehingga tidak ndapatan negara bisa terkatrol,” ujar Tulus.

Pertanyaannya saat ini apakah benar populasi perokok akan menurun tajam atau justru akan menimbulkan masalah baru, jika harga rokok naik drastis ? Tentu tidak sebab jutaan perokok aktif tak gampang melepaskan zat nikotin yang terlanjur mengeram ditubuhnya masing-masing selama puluhan tahun. Karena harga rokok tidak terbeli, mereka dipastikan akan berinovasi sendiri agar kepulan asap tetap mampu dinikmati, misalnya dengan melinting sendiri atau dengan cara lainnya.

Dengan demikian omset perusahaan rokok juga tentu akan turun. Akibatnya pendapatan negara di sektor cukai bukan tidak mungkin tidak tercapai. Di sisi lain, justru ada para produsen rokok illegal yang menikmati panen raya. Sebab pasar merespon positif banjirnya rokok illegal yang harganya jauh lebih murah. Saat ini perdagangan rokok illegal di Indonesia sendiri telah mencapai 11,7% dan merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

Melihat tulisan diatas, akhirnya bukan tidak mungkin kenaikan cukai tembakau justru malah membawa malapetaka bagi negeri ini. Sebab beragam penyakit terus merebak, dan pendapatan negara di sektor cukai tidak tercapai.

(Fadillah)

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...