Kamis, 23 Maret 2017 | 09.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>KKP dan K3S SKK Migas Jalin Kerjasama

KKP dan K3S SKK Migas Jalin Kerjasama

Reporter : Fadilah | Senin, 22 Agustus 2016 - 11:53 WIB

IMG-16756

SKK Migas. Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penelitian Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) menggelar pertemuan bersama 292 Pelaksana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di bawah Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Senin, (22/8/2016), di Gedung KKP, Jakarta Pusat.

Kepala Balitbang KKP Muhammad Zulficar Mochtar mengungkapkan dalam pertemuan tersebut tercetus insiatif-insiatif dari K3S SKK Migas, inisiatif tersebut ada yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi, ada juga yang bergerak di bidang penyelamatan terumbu karang, dan ada juga yang bergerak di berbagai inisiatif kesejahteraan nelayan.

Inisiatif tersebut keluar lantaran ada sekitar 292 K3S SKK Migas yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 47% berada di wilayah dan pesisir pulau kecil dan pulau terluar. Inisiatif-inisiatif tersebut nantinta akan di sinergikan dengan inovasi tekhnologi informasi dan data yang ada di Balitbang KKP.

“Jadi kami dari Dirjen pengembangan menandatangani semacam MoU (Momerandum of Understanding) atau kesepakatan bersama forum Mitra Untuk Pengguna Tekhnologi Perikanan. Dimana nantinya berbagai macam produk-produk perikanan dan informasi dari KKP ini bisa distribusikan kepada K3S SKK Migas, sehingga nantinya kalau relevan atau pas bisa di adopsi,” kata Zulficar, di Gedung KKP, Jakarta, Senin, (22/8/2016).

Dengan adanya distribusi dan informasi ini, pihaknya berharap dan yakin akan memberikan manfaat yang signifikan di kawasan K3S SKK Migas di berbagai lokasi. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pihaknya akan merumuskan langkah straregis agar ada kesepahaman dan area-area kerja sehingga bisa berlangsung secara optimal.

“Kita akan mulai dengan ambisius dan kita tentunya akan mencoba hal-hal yang relistis dimana tekhnologi-tekhnologi ini akan kita uji cobakan di berbagai lokasi dengan saling bersinergi sehingga ini bisa menjadi salah satu barometer awal kita untuk bergerak dalam forum ini,” katanya.

Rencananya tambah dia, implementasi ini dapat di mulai tahun 2016 ini, untuk kemudian bisa di agendakan untuk beberapa tahun ke depan.

“Dibalik hal ini juga ada kita juga melibatkan Dirjen eselon I KKP misalnya sepertu Dirjen Budi Daya, atau Dirjen tangkap, dan Dirjen lainnya yang relefan dengan isu-isu strategis yang kita bangun,” tambah Zulficar.

Tidak hanya itu, di sisi lain pihaknya juga akan mengajak kementerian-kementerin atau lembaga lainnya yang relevan dalam hal ini. Tujuan agar dapat mencapai misi yang sama, yakni mensejahterakan nelayan dengan inovasi-inovasi dan inisiatif-inisiatif yang ada di balitbang yang akan dikembangkan di berbagai K3S SKK migas ini.

Ditempat yang sama, Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Mulyawan Haji menyampaikan saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai kedepan bersinergi antara industri hulu migas dengan KKP. Karena banyak potensi-potensi yang besar yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Apalagi setiap kementerian dan lembaga tentu mempunyai cita-cita yang sama dan satu yaitu bagaimana mensejahterkan masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu pemanfaatan-pemanfaatan tekhnologi yang ada di KKP yang bisa di implemantiskan di industri hulu migas sangat kita butuhkan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya,” tutup Mulyawan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...