Rabu, 17 Januari 2018 | 21.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Dalami Kasus RJ Lino, KPK Garap Senior Manajer PT Pelindo II

Dalami Kasus RJ Lino, KPK Garap Senior Manajer PT Pelindo II

Senin, 22 Agustus 2016 - 14:12 WIB

IMG-16759

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ist

Jakarta, kini.co.id – ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tahun anggaran 2010.

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pihaknya hari ini memeriksa Senior Manager Peralatan PT Pelindo II dan PJ Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)‎, Haryadi Budi Kuncoro.

“Yang bersangkutan jadi saksi buat tersangka RJL ( Richard Jost Lino),” ujar ‎ Yuyuk saat dikonfirmasi, Senin (22/8/2016).

Diketahui, pemeriksaan tersebut bukan pertamanya kalinya Haryadi diperiksa. Pada 19 Februari, 14 Maret, dan 19 Mei lalu dia juga sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Pemeriksaan ini dilakukan karena KPK membutuhkan keterangan dia. Sebab diduga kuat Haryadi mengetahui banyak kasus ini.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tahun anggaran 2010 ini, KPK baru menetapkan eks Dirut PT Pelindo II, RJ Lino sebagai tersangka pada 18 Desember 2015 lalu. Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya selama menjadi Dirut PT Pelindo II dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd. (HDHM), dalam proyek pengadaan QCC.

Atas perbuatannya itu, Lino dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...